Beberapa BUMD Kaltim ‘Kurang Sehat’, Pemprov Bakal Suntik Modal Rp50 Miliar di Tahun 2025

Kondisi BUMD di Provinsi Kaltim terlaporkan belum semuanya stabil dan sehat. Beberapa masih punya banyak PR dan harus segera dibenahi. Tahun depan, Pemprov Kaltim bakal suntik dana Rp50 miliar untuk beberapa perusahaan.

Perusahaan Daerah (Perusda) atau bisa disebut sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan perusahaan yang sebagian atau seluruh modalnya berasal dari pemerintah daerah. Sama seperti BUMN untuk di level nasional.

BUMD tersebut bekerja di berbagai sektor yang berbeda, menjalankan bisnis tertentu untuk kemudian mendapatkan hasil yang akan berkontribusi menambah nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga setiap BUMD diharapkan mampu mengelola modal yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim sendiri memiliki 8 BUMD. Di antaranya PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltimtara, Perusda Melati Bhakti Satya, PT Migas Mandiri Pratama, Perusda Bara Kaltim Sejahtera, Perusda Ketenagalistrikan, Perusda Sylva Kaltim Sejahtera, PT Asuransi Bangun Askrida, dan PT Jamkrida.

Kedelapan perusahaan tersebut, dilaporkan memiliki kondisi yang berbeda-beda. Sebagian besar, dari hasil evaluasi, terpantau dalam kondisi sehat. Modal dapat dikelola dengan baik dan menyumbang PAD. Sementara 3 BUMD terlaporkan masih banyak PR dan perlu perlakuan khusus.

BUMD Gagal Cuan

Kepala Bagian BUMD dan BLUD Pemerintah Provinsi Kaltim, Taufik, menyebutkan masalah utama dari BUMD yang kurang sehat, berkaitan dengan masalah fiskal. Hingga berdampak pada biaya operasional dan lainnya.

“Termasuk penggajian karyawan dan sebagainya tidak berjalan sesuai dengan harapan kita. Penggajiannya karyawan kan enggak bisa lewat pemprov tapi dari permodalan yang dikelola, tapi karena permodalan tidak dikelola dengan baik berdampak seperti itu,” katanya dalam jumpa pers Kamis 19 Desember 2024 di Hotel Bumi Seyiur Kota Samarinda.

Kondisi kesehatan setiap perusahaan tersebut, berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring yang telah rutin dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Melihat dari laporan keuangan, neraca, kinerja direksi, dan lain sebagainya.

Suntikan Modal

Tiga perusahaan yang kurang sehat tersebut, perlu adanya perlakuan atau penanganan khusus dari Pemprov Kaltim. Salah satunya suntikan modal tambahan untuk perusahaan yang masih memiliki potensi besar dan diperkirakan mendapatkan hasil.

“Harus ada suntikan modal lagi. Kalau opsi penutupan belum ada. Tapi direksi yang masa kerjanya 4 tahun, bisa diberhentikan jika memang tidak kompeten. Kedepan rekrutmen direksi juga akan dibenahi agar yang menangani memang orang profesional,” tambah Taufik.

Taufik mencatat, Pemprov Kaltim akan memberikan suntikan modal kepada beberapa perusahaan daerah di Provinsi Kaltim. Utamanya yang memang membutuhkan untuk pemulihan. Diperkirakan mencapai Rp50 miliar di tahun depan.

“Misalnya kasus Perusda Ketenagalistrikan, harus ada suntikan modal lagi. Tahun 2025 ada suntikan Rp50 miliar salah satunya untuk Perusda Ketenagalistrikan. Tapi tidak fokus pada 1 perusahaan, tapi ada beberapa perusahaan.”

“Untuk komposisi pembagian modal, kita lihat dari BPKAD nantinya. Tapi kalau perusahaan tidak bisa diselamatkan, maka bisa distop penyertaan modalnya,” pungkasnya. (ens/fth)