[Counter Hoax] Isu 6.000 Warga Jogja akan Transmigrasi ke IKN cuma Hoaks!

Isu transmigrasi 6.000 warga Jogja memanas belakangan ini. Kelompok masyarakat hingga anggota dewan bersuara menolak. Padahal, isu ini adalah hoaks.

Dua hari terakhir, isu transmigrasi 6.000 warga Jogjakarta ke IKN mendapat reaksi keras dari masyarakat Kaltim. Mereka menilai program ini tidak tepat sasaran. Karena jika Pemerintah Pusat ataupun Badan Otorita IKN Nusantara ingin mengembangkan sentra ketahanan pangan di wilayah IKN. Petani Kaltim pun siap dan memadai untuk masuk dalam program itu.

Sejumlah tokoh juga sudah memberi komentarnya. Intinya kurang lebih sama. Menolak dengan lantang ataupun halus. Hal-hal yang disoroti, selain kemampuan bersaing SDM di Kaltim. Juga program transmigrasi akan menghabiskan banyak uang negara.

Apalagi, ada 6.000 transmigran yang harus disiapkan 2 tipe lahan, permukiman, fasilitas lainnya, sampai makanan selama 2 tahun.

Juga, soal ketersediaan lahan. Pasalnya IKN sudah didesain sedemikian rupa. Sehingga setiap areanya sudah diplot peruntukannya.

Isu Transmigrasi Hoaks

Kaltim Faktual melakukan penelusuran tipis-tipis di internet. Guna melacak dari mana asal isu ini. Dan bagaimana kebenarannya.

Seperti diberitakan oleh banyak situs berita online. Baik yang berbasis di Jogjakarta ataupun Jakarta. Bahwa pada Selasa, 25 Juli 2023. Berlangsung acara Dialog Interaktif dengan tema  ‘Peran Daerah Asal dan Pengembangan Ketahanan Pangan di Ibu Kota Nusantara melalui Program Transmigrasi’digelar di Ros-In Hotel.

Dalam talkshow tersebut, Kepala Bidang Perlindungan dan Penempatan Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans DIY, Elly Supriyanti. Menjelaskan tentang peran yang diambil Provinsi DIY dengan mengirimkan lebih dari 6.000 jiwa untuk melakukan transmigrasi.

Menurutnya, masyarakat DIY sudah mempunyai kompetensi dalam bidang pertanian. Yang merupakan modal utama untuk menjadi transmigran.

“Dengan adanya transmigrasi ini kami menganggap masih relevan untuk masyarakat DIY untuk meningkatkan kesejahteraannya, dan tentu saja kita akan ikut berperan dan berpatisipasi dalam mensukseskan pembangunan IKN,” ujar Elly.

Ucapan tersebut disalahpahami oleh banyak kalangan. Menduga kalau Elly mengatakan DIY siap mengirim 6.000 warganya untuk mengikuti program transmigrasi di IKN.

Padahal, konteksnya adalah, jika Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Akan membuat program transmigrasi. Pemprov DIY siap mengirimkan warganya untuk ikut serta.

Lantas dari mana angka lebih dari 6.000 warga transmigran itu?

Penjelasan Disnakertrans DIY

Karena isunya memanas, Disnakertrans DIY akhirnya buka suara. Elly bicara lagi. Kalau angka 6.000 itu, adalah total warga Jogja yang sudah pernah ikut program transmigrasi. Yang diadakan Pemerintah Pusat.

Rinciannya adalah 6.823 orang, selama 15 tahun terakhir. Tersebar ke wilayah Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan daerah-daerah lainnya.

“Kabar (akan mengirim 6000 warga ke IKN) itu sama sekali tidak benar. Apalagi kebijakan alokasi penempatan transmigrasi itu ada di Pemerintah Pusat, bukan di kami,” katanya mengutip dari Harianjogja.

Hoaks merupakan informasi tidak benar yang seakan-akan benar menurut asumsi penerimanya. Maka dalam konteks ini, isu transmigrasi 6.000 warga DIY ke IKN masuk dalam kategori hoaks! (dra)