Dari Diskusi Tingkat Tinggi, Pj Gubernur Dorong Partisipasi Jamsostek Bagi Pelaku UMKM di Kalbar

Upaya BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan keikutsertaan peserta Jamsostek mendapat dukungan dari pemda. Salah satunya datang dari Pj Gubernur Kalbar Horisson. Ia mendorong agar adanya perlindungan sosial bagi pelaku UMKM di Kalbar.

Kamis 1 Agustus 2024 lalu, diselenggarakan pertemuan strategis bertajuk High Level Meeting di Hotel Mercure Pontianak. Kegiatan tersebut langsung dipimpin oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Harisson. Dihadiri oleh perbankan, para Bupati/Walikota se-Kalbar, dan perangkat daerah Kalbar.

Pertemuan ini bertujuan untuk memperluas cakupan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) di Provinsi Kalbar. Dengan fokus sasaran utama memberikan perlindungan sosial bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pj Gubernur Kalbar menekankan bahwa tanggung jawab penyelenggaraan Jaminan Sosial tidak hanya berada di pundak pemerintah. Tetapi juga melibatkan peran aktif dari berbagai pihak. Termasuk pelaku usaha, akademisi, masyarakat, serta lembaga keuangan.

Terutama, kata dia, bagi pelaku UMKM yang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR). Mereka perlu mendapat perhatian khusus dalam sosialisasi dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

“Saat ini cakupan BPJS Ketenagakerjaan di Kalimantan Barat baru mencapai sekitar 36 persen. Sementara target kita adalah mencapai Universal Coverage Jamsostek.”

“BPJS Ketenagakerjaan ini memiliki manfaat yang sangat besar, terutama dalam memberikan perlindungan jika terjadi kecelakaan kerja,” ujar Harisson.

Ia juga menyoroti pentingnya keikutsertaan pelaku UMKM dalam program Jaminan Sosial ini. “Pelaku UMKM menjadi sasaran utama kita saat ini. Mereka perlu mendapatkan informasi dan sosialisasi terkait manfaat BPJS Ketenagakerjaan, terutama saat mereka menerima KUR,” tambahnya.

Oleh karena itu, Harisson memandang pentingnya sinergi antara semua pihak untuk mencapai target Universal Coverage Jamsostek yang sebesar 46 persen.

Dari jumlah itu, sebut dia, sekitar 7,1 persen dari target tersebut dapat dicapai melalui pelaku UMKM yang menerima KUR.

“Kita berharap dengan dukungan dari perbankan dan pemerintah daerah, pelaku UMKM bisa lebih banyak yang terlibat dalam program BPJS Ketenagakerjaan, sehingga cakupan kepesertaan bisa meningkat secara signifikan,” jelas Harisson.

Usai memimpin rapat, dalam kesempatan tersebut, Harisson juga menyerahkan penghargaan Paritrana Award Tahun 2023 kepada tiga kabupaten, yaitu Mempawah, Ketapang, dan Kubu Raya, sebagai apresiasi atas komitmen mereka dalam mendukung program Jamsostek di wilayahnya.

Komitmen BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Kesepertaan

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Kalimantan, Erfan Kurniawan menegaskan, bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

“Dari jutaan pekerja, baru sekitar 607.426 yang terlindungi, atau 36,47 persen dari target 46 persen. Kami akan terus berupaya agar seluruh pekerja, terutama pelaku UMKM dan penerima KUR, bisa merasakan manfaat dari program ini,” ungkap Erfan.

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pontianak, Ryan Gustaviana menambahkan, bahwa pertemuan ini juga menjadi momen untuk mempererat hubungan antara berbagai pemangku kepentingan.

“Kita harus bersama-sama mendorong peningkatan kepesertaan, agar lebih banyak pekerja yang terlindungi oleh Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” tutupnya. (adv/am)