Dinas P2PA ‘Slow Respons’, DPRD Soroti Kurangnya SDM dan Kecilnya Anggaran

DPRD Samarinda menyoroti kurangnya pegawai dan anggaran untuk Dinas P2PA Samarinda. Sehingga pada semester pertama tahun ini, realisasi program kerjanya sangat kecil.

Mendekati akhir semester I di 2023, Komisi IV DPRD Kota Samarinda menggelar hearing dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA). Bertempat di Kantor DPRD, pada Selasa, 20 Juni 2023.

Mereka melakukan evaluasi terkait program kerja yang belum bisa diselesaikan oleh Dinas P2PA. Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti menyebut progres dari 5 bidang di Dinas P2PA masih sekitar 20 persen.

Puji menyebut berbagai kendala dialami Dinas P2PA. Satu di antaranya ialah kurangnya jumlah pegawai.

“Kita cuma punya tenaga psikologi 4 orang. Kemudian ada beberapa tenaga kerja yang dianggap relawan,” katanya usai agenda.

“Dan kalau kita ingin memaksimalkan program itu, jangan dianggap sebagai relawan. Tapi pegawai. Sebagai pegawai yang memang berhak mendapat gaji yang bagus,” tambah Puji.

Ketua Komisi IV DPRD itu mencatat kasus yang masuk. Per Januari hingga 13 Juni 2023, terdapat 66 kasus anak. Dari berbagai macam kasus. Seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), bullying, hingga narkoba. Sementara kasus perempuan sebanyak 17.

Sebagian besar kasus sudah tertangani. Namun jumlah pegawai yang minim, belum dapat mengakomodir semua laporan.

Selain permasalahan SDM, anggaran yang kecil juga menjadi hal yang disoroti oleh DPRD Samarinda. Menurut Puji, masalah anggaran ini menjadi masalah klasik di setiap dinas.

“Hanya sekitar Rp9 miliaran, itu juga separuhnya sudah untuk kegiatan rutin seperti gaji pegawai. Sisanya untuk menyelenggarakan program. Kecil-kecil (anggarannya),” Puji prihatin.

Satu di antara program yang belum maksimal, yakni program perlindungan anak berbasis masyarakat. Yang menurut Puji anggarannya juga kecil.

“Akhirnya dari 59 kelurahan baru terlaksana pembentukan PPADM hanya 15 kelurahan,” imbuhnya.

Menurutnya program itu perlu agar masyarakat bisa turut serta dalam upaya perlindungan anak dan perempuan. Karena implementasi dari perlindungan anak dan perempuan bukan hanya menjadi tugas pemerintah saja. 

Selain itu, program Kota Layak Anak juga masih mempunyai banyak PR. Utamanya pembangunan sejumlah fasilitas yang ramah anak.

“PR itu bisa dilakukan kalau anggarannya ada. Jadi harapan kami dari Komisi 4, pemerintah bukan hanya membuat perencanaan dan program tapi bisa di-support oleh anggaran dan tentunya ketersediaan SDM yang ada,” pintanya.

Puji juga berharap anggaran nantinya dapat ditambahkan untuk dapat menyokong program-program yang masih terkendala. Apalagi sebutnya, bulan Juli mendatang akan ada pembahasan APBD perubahan.

“Mudah-mudahan ada anggaran, tambahan anggaran lah untuk OPD-OPD yang terkait dengan mitra kerja kami. Karena kita ini Komisi 4 berhubungan dengan masalah kesejahteraan masyarakat ya, itu banyak sekali. Mulai dari pendidikan, ketenagakerjaan. Itu sarat dengan berhubungan dengan layanan dasar,” pungkasnya (*/ens/dra)