Dukung Flyover MT Haryono-Teuku Umar, Legislator Samarinda Minta Pemkot Gerak Cepat

Wacana Flyover Jalan MT Haryono – Teuku Umar mendapat dukungan dari Legislator Samarinda. Mereka meminta agar pemkot gerak cepat menjemput bola. Koordinasi ke Pemprov dan DPRD provinsi. Agar gagasan tersebut bisa segera terealisasi.

Kepadatan yang sering terjadi di simpang karang paci. Membuat DPRD Kaltim mengusulkan untuk membangun flyover. Antara jalan MT Haryono sampai ke jalan Teuku Umar. Untuk mengurai kepadatan simpang empat di sana.

Jalan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah. Karena ini berkaitan dengan jalur lalulintas khususnya masyarakat Kota Samarinda.

Wacana itupun mendapat dukungan dari Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Anhar. Menurutnya, gagasan tersebut sangat tepat. “Kita dukung itu, semoga bisa terealisasi,” katanya, saat dijumpai Kaltim Faktual di ruang kerjanya, Senin 10 April 2023.

Ia meyakini jika flyover sudah menjadi kebutuhan. Mengingat kepadatan lalu lintas di simpang empat MT Haryono – Teuku Umar sudah semakin padat. Apalagi untuk jalur menuju Jalan M Said.

Ia pun mengapresiasi wacana itu sebagai keprihatinan dari provinsi. Atas persoalan yang dihadapi masyarakat kota Samarinda. Dengan begitu, provinsi juga diharapkan dapat menganggarkan dana dari APBD-nya. Untuk membantu pembangunan infrastruktur di Kota Samarinda. Mempercepat kemajuan ibu kota provinsi.

“Syukur-syukur Pemerintah Provinsi dapat membantu dana 100 persen,” ucapnya.

Untuk itu Anhar mengusulkan, agar pemkot dapat segera menjemput bola. Gerak cepat berkoordinasi dengan provinsi, dalam hal ini melalui DPRD Provinsi. Sama-sama mendorong usulan tersebut agar diprogramkan oleh Pemprov, sebagai eksekutornya.

“Harapan kita semoga masuk dalam program rencana pembangunan APBD provinsi. Pemprov dapat menerima usulan dari DPRD provinsi itu,”

‘Teguran’ Bagi Kepala Daerah

Dibalik usulan wacana pembangunan flyover MT Haryono- Teuku Umar itu. Yang datang dari DPRD Provinsi. Legislator Samarinda ini menganggap hal tersebut sebagai ‘teguran’ bagi kepala daerah. Baik pemerintah kota maupun provinsi.

Menurut Anhar, sejatinya gagasan tersebut menjadi tanggungjawab atau kepedulian pemerintah kota. Bukan legislator provinsi. Bahkan, gubernur Kaltim sendiri. Karena itu soal rasa kepekaan terhadap kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat.

Dalam hal ini pengguna jalan yang sudah tidak nyaman melintasi simpang empat MT Haryono – Teuku Umar yang kerap macet dan padat.

“Seharusnya memiliki ide-ide seperti itu Wali Kota atau Gubernur yang mempunyai wewenang sebagai eksekutor,” tutur Anhar

Walaupun begitu, karena wacana ini sudah digaungkan, Anhar bersama DPRD Samarinda siap mendukung penuh usulan tersebut. Demi kemajuan Kota Tepian, dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan yang melintasi jalan tersebut. (*mhn/am)