EKONOMI DAN PARIWISATA
Isran Noor ‘Rayu’ Pusat Tak Cabut Status KEK MBTK

Pemprov Kaltim membuat komitmen baru untuk meneruskan pembangunan KEK MBTK. Isran Noor berharap Dewan Nasional KEK Pusat tetap mendukung megaproyek tersebut.
Gubernur Isran Noor memanfaatkan momen Rapat Kerja Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Jakarta. Untuk meyakinkan Dewan Nasional KEK Pusat agar tidak mencabut status KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK).
Untuk diketahui, KEK MBTK diresmikan Presiden Jokowi pada 2019. Sesuai aturan, KEK harus kelar masa pembangunannya selama 3 tahun. Dalam hitungan hari, KEK MBTK mestinya beroperasi pada Mei 2022 lalu.
Namun belum adanya AMDAL serta kurang lengkapnya fasilitas pendukung membuat KEK MBTK belum ‘bergerak’ hingga saat ini.
Status KEK MBTK terancam dicabut. Jika pada masa tambahan waktu, biasanya satu tahun, tergantung progres. Belum juga beroperasi.
Isran Noor masih berupaya meneruskan megaproyek warisan Awang Faroek Ishak itu. Belum lama ini, Pemprov Kaltim, Pemkab Kutim, dan PT MBTK merapatkan barisan. Sejumlah komitmen baru dibuat. Agar proyek strategis di Kutai Timur itu tidak mangkrak.
Komitmen itu lantas disampaikan Isran ke Dewan Nasional KEK Pusat pada Jumat, 23 Desember lalu.
“Kami punya semangat dan komitmen besar untuk meneruskan KEK MBTK ini. Saya tuangkan dalam empat komitmen!” tegas Isran.
Komitmen pertama adalah KEK MBTK akan menjadi media untuk mempercepat pencapaian tujuan transformasi ekonomi melalui percepatan hilirisasi industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) terbarukan dan telah tertuang dalam komitmen prinsip Pembangunan Hijau Kalimantan Timur.
Kedua, Pemprov Kaltim berkomitmen akan tetap mempertahankan dan mengembangkan KEK MBTK hingga tahap operasional. Dengan penguatan kelembangaan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK MBTK. Di antaranya dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) MBTK dan pembenahan sekretariat KEK MBTK.
Ketiga, menyelesaikan perizinan untuk operasional pelabuhan dan utilitas yang diperlukan. Melanjutkan pembangunan fasilitas di luar dan dalam kawasan yang merupakan kewenangan provinsi. Dan terakhir, Pemprov Kaltim mengharapkan komitmen pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan akses jalan nasional menuju KEK MBTK, peningkatan kapasitas pelabuhan, dan infrastuktur lainnya.
Untuk mendukung komitmen Kaltim itu, Isran meminta pemerintah pusat agar regulasi yang mengatur soal KEK di Kaltim tidak disamakan dengan regulasi untuk provinsi lain. Sebab jika dipaksakan harus sama, pengembangan KEK di Kaltim pasti akan mengalami kesulitan.
“Kalau namanya sudah khusus, maka semestinya tidak berlaku aturan-aturan umum. Kecuali aturan umum yang ada di ketentuan pengembangan KEK itu sendiri,” pinta Isran.
Sebagai bahan pertimbangan pusat, Isran melaporkan perihal masa uji coba pelabuhan KEK MBTK tahun ini. Yang dilakukan oleh PT Palma Serasih Internasional (PSI). Isran bilang, dengan segala keterbatasan yang ada, PSI berinvestasi senilai Rp109 miliar. Dan berhasil mencatat nilai ekspor mencapai Rp500 miliar dalam kurun 6 bulan masa uji coba.
“Lumayan. Makanya ini harus kita kembangkan dengan terus melakukan pembenahan-pembenahan,” pesan Isran Noor.
Gubernur mengklaim beberapa investor potensial juga mulai mengantre untuk memulai bisnis di Proyek Strategis Nasional (PSN) KEK MBTK. Dengan penetapan Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim, KEK MBTK memang menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor.
Beberapa investor potensial itu antara lain PT Samudera Pelabuhan Indonesia yang akan melakukan pengembangan dan pengoperasian Pelabuhan Internasional Maloy. Posco International dan GS Caltex yang akan membangun refinery biodiesel.
Lalu PT Perkebunan Nusantara III (PT Industri Nabati Lestari) yang akan membangun refinery minyak goreng. Dan PT Dharma Satya Nusantara yang akan mengembangkan pengolahan dan penimbunan cangkang sawit, pellet kayu pohon kelapa sawit, dan refinery produk turunan CPO.
Isran mengakui, KEK MBTK yang mulai dibangun sejak 2014 dan diresmikan Presiden Jokowi pada 2019, memang mengalami progres pergerakan yang lambat. Namun dengan komitmen percepatan pembangunan yang dibuat. Dia yakin KEK MBTK bisa fungsional secara maksimal di masa depan.
“Masalah fasilitas infrastruktur memang masih terbatas. Misal jalan masuk ke lokasi. Insfratruktur lain seperti listrik, air bersih, dan telekomunikasi.”
“Kita berharap APBN bisa segera masuk agar KEK MBTK akan lebih mudah menarik minat investor,” tandas pria kelahiran Sangkulirang ini. (dra)


-
SAMARINDA5 hari yang lalu
Cap Go Meh Art and Culture Festival: Ada Bazar Makanan Vegetarian hingga Panggung Kesenian
-
HIBURAN5 hari yang lalu
Tiba-Tiba Sparring Vol.3 Hadir Lebih Meriah, 20 Fighter Amatir dan Profesional Siap Tanding
-
SAMARINDA2 hari yang lalu
Edu Park Samarinda: Belum Rampung, Tetap Jadi Favorit Anak-Anak
-
SAMARINDA4 hari yang lalu
Anggaran Pendidikan Kena Pangkas, Guru Besar Unmul: Harus Pilah Prioritas
-
BERITA3 hari yang lalu
Siapkan Akhir Pekanmu, Ada Parade Jet Ski di Teras Samarinda!
-
SAMARINDA4 hari yang lalu
Jalan Sehat HUT Kota Samarinda: Tiket Umroh dan 10 Ribu Porsi Makan Gratis Menanti
-
SAMARINDA4 hari yang lalu
Gas Melon Langka, DPRD Samarinda Desak Distribusi Langsung ke RT
-
GAYA HIDUP5 hari yang lalu
Antusiasme Pelari Sangat Besar, Sebanyak 1000 Tiket Fun Run Team08 Ludes Dalam 3 Hari