SEPUTAR KALTIM

Jalin Sinergitas, JIGD Kutai Barat dan Paser Siap Terintegrasi Ke Provinsi Kaltim

Diterbitkan

1 tahun yang lalu

pada

5 April 2023

Oleh

Redaksi 2

Badan Perencanaan dan pembangunan Daerah (Bappeda) terus besinergi melakukan penguatan Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) kabupaten kota. (Diskominfo Kaltim)

Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Badan Perencanaan dan pembangunan Daerah (Bappeda) terus besinergi melakukan penguatan Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) agar semua data perencanaan dan evaluasi pembangunan se Kabupaten-Kota bisa terintegrasi.

Fungsional Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Analisis Data dan Informasi Bappeda Kaltim, Muhammad Hamsani mengatakan, data ini dapat dimanfaatkan sebagai informasi penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan di Bumi Etam.

Dari 10 Kabupaten Kota di Kaltim, lanjutnya, terdapat dua wilayah yang jaringan informasi geospasialnya belum terintegrasi yakni Kabupaten Paser dan Kutai Barat (Kubar).

Ia mengakui bahwa dua Kabupaten tersebut memang belum terintegrasi karena pembuatan Portal Geospasial itu tidak sesederhana yang disiapkan. Namun, Badan Informasi Geospasial (BIG) sudah menyiapkan portal yang memang bisa dimanfaatkan bernama Palapa.

“Jadi tinggal ekspos data saja di situ dan berkoordinasi dengan badan geospasial RI, itu bisa memfasilitasi data-data yang ada di daerah dan nanti dikembangkan sendiri data geospasialnya,”ucap Muhammad Hamsani di Hotel Golden Tulip Balikpapan baru baru ini.

Ia menuturkan dalam rapat koordinasi itu, Bappeda Kaltim juga melakukan kesepakatan dengan Kabupaten Kutai Barat dan Paser bahwa wilayah tersebut sudah siap terintegrasi dengan geospasial milik Provinsi Kaltim pada tahun 2023 ini.

“Targetnya adalah pada akhir tahun 2023 semua 10 Kabupaten-Kota sudah terintegrasi dengan baik,”beber Hamsani.

Ia berharap, dengan terintegrasinya semua data geospasial di sepuluh Kabupaten Kota maka data tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik untuk pengembangan riset dan pengembangan lainnya sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 terkait dengan satu data Indonesia.

“Inilah bagaimana kita ingin memberikan satu peluang dalang rangka pengembangan data geospasial di Kaltim,”pungkasnya. (rey/pt/diskominfokaltim/am)

Ikuti Berita lainnya di