Kaltim Bersiap Menyongsong 2026, Gubernur Rudy Mas’ud Minta BRIDA Riset Mendalam untuk Perkuat Pembangunan

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud minta BRIDA untuk melakukan riset mendalam. Untuk memperkuat pembangunan Benua Etam dan persiapan menuju tahun 2026.

Menjelang akhir 2025, Kalimantan Timur (Kaltim) menutup tahun dengan berbagai capaian pembangunan, sekaligus tantangan yang masih harus menjadi PR.

Sepanjang tahun ini, pemerintah provinsi terus fokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan penguatan sumber daya manusia. Meski banyak capaian positif, efektivitas program di lapangan masih menjadi sorotan.

Memasuki awal 2026, Pemprov Kaltim menyiapkan strategi untuk memastikan setiap program yang berjalan benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat. Salah satunya adalah dengan mendorong penelitian dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kegiatan pembangunan.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan, riset harus berlangsung secara mendalam agar manfaat program pembangunan dapat terukur.

“Riset harus dilakukan secara mendalam untuk mengukur sejauh mana program dan kegiatan pembangunan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya saat memimpin Morning Briefing di Kantor Gubernur, belum lama ini.

Gubernur mendorong Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kaltim untuk bekerja sama dengan lembaga riset independen agar hasil penelitian benar-benar objektif. Riset ini akan mencakup seluruh program dan kegiatan di berbagai dinas dan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kaltim.

“Serupiah pun uang APBD yang dikucurkan harus bermanfaat untuk rakyat,” pesan Gubernur Harum, menekankan pentingnya perencanaan berbasis data dan dampak nyata.

Keberhasilan pembangunan, menurut Gubernur, sangat ditentukan oleh integrasi dan efektivitas program di lapangan.

“Program yang tidak memberi dampak, atau dampaknya tidak signifikan, adalah sebuah kegagalan. Pembangunan tanpa fondasi kuat ibarat kesalahan fatal,” kritiknya.

Kaltim Menuju Generasi Emas

Untuk mendukung Kaltim Menuju Generasi Emas, Pemprov akan menempatkan Program Gratispol dan Jospol sebagai prioritas utama pada 2026, sebagai instrumen strategis memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia dan layanan publik.

Evaluasi kinerja pimpinan OPD juga akan berjalan pada Februari 2026, tepat setahun kepemimpinan Gubernur Harum dan Wakil Gubernur Seno Aji.

“Kami akan melihat apakah jabatan ini sudah cocok atau belum. Kami akan evaluasi dan sesuaikan,” ungkapnya. Ia menegaskan, penempatan pejabat yang tidak sesuai dapat menghambat kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.

“Prinsip kepemimpinan kami, ‘the right man, the right job and the right place’. Kalau tidak cocok, maka tidak akan ketemu hasilnya,” tegas Rudy.

Dengan langkah-langkah ini, Pemprov Kaltim menargetkan kinerja yang lebih efektif, terukur, dan berbasis data, sebagai fondasi kuat menyambut tahun 2026 dengan pembangunan yang lebih fokus dan bermanfaat bagi masyarakat. (ens)