Kaltim Kembali Terima WTP, Isran: Ada Pekerjaan yang Harus Dibenahi

Gubernur Kaltim Isran Noor menyatakan ada pekerjaan yang harus dibenahi Pemerintah Provinsi (Pemprov). Hal ini terkait Kaltim yang kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltim.

Penghargaan WTP ini diserahkan Ketua BPK RI diwakili Anggota VI BPK RI Pius Lustrilanang, ketika Rapat Paripurna ke-16 DPRD Kaltim, di Gedung Pertemuan Lantai VI DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar Samarinda, Rabu (25/5/2022). Predikat ini diputuskan setelah dilakukan audit dan pemeriksaan secara profesional dan akuntabel.

Dokumen LHP Predikat Opini WTP diserahkan Anggota VI BPK RI Pius Lustrilanang kepada Isran dan Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK. Disaksikan seluruh anggota DPRD Kaltim maupun undangan Rapat Paripurna ke-16 DPRD Kaltim.

“Terima kasih atas hasil laporan ini. Alhamdulillah terima lagi WTP ke 9 kali atas LHP BPK RI Perwakilan Kaltim,” sebut Isran ketika Rapat Paripurna DPRD Kaltim.

Bagi dirinya, meski meraih WTP, Pemprov sangat bersyukur ada catatan yang diberikan BPK RI. Artinya, ada pekerjaan yang harus dibenahi. Menurut Isran, jika tidak ada yang diperbaiki, maka tidak ada pekerjaan yang dilakukan pemerintah.

Hal ini, tentu kurang bagus. Karena, setiap pekerjaan ada konsekuensi dan tanggung jawab yang berat dilakukan ke depannya.

“Yang jelas, kami Pemprov Kaltim sangat bersyukur atas diterima opini predikat WTP ini. Hasil ini sebagai cerminan, pengelolaan keuangan akuntabel, transparan dan profesional,” jelasnya seraya menyebut selanjutnya, hasil WTP bukan akhir untuk menjalankan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan profesional. (redaksi)