Kebijakan Efisiensi Jadi Sorotan, Komisi I DPRD Samarinda Minta Pemerintah Evaluasi

DPRD Samarinda menilai kebijakan efisiensi anggaran berpotensi menghambat berbagai program pembangunan. Oleh karena itu, mereka meminta pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebutuhan masyarakat yang harus diprioritaskan.

Kebijakan efisiensi anggaran ini merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, di mana Presiden Prabowo Subianto merencanakan pemangkasan belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Sebagian alokasi anggaran yang dikurangi akan dialihkan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sejumlah kementerian terdampak oleh kebijakan ini, termasuk Otorita Ibu Kota Negara (IKN) yang mengalami pemangkasan sebesar Rp4,81 triliun dari total pagu Rp6,39 triliun, atau setara dengan 75,2 persen. Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum terkena pemotongan sebesar Rp81,38 triliun, sedangkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman kehilangan anggaran Rp3,66 triliun.

Meskipun Wali Kota Samarinda memastikan bahwa kebijakan efisiensi ini tidak akan mengganggu pembangunan daerah, beberapa anggota legislatif justru memiliki pandangan berbeda.

Anggaran Sebelum Efisiensi Dinilai Sudah Kurang

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengkhawatirkan dampak pemangkasan anggaran terhadap pembangunan daerah. Ia menilai bahwa anggaran yang tersedia sebelum efisiensi saja sudah kurang, apalagi jika mengalami pemotongan lebih lanjut.

“Anggaran kita yang ada sekarang ini, yang tidak dipotong saja sudah tidak cukup, apalagi kalau ada efisiensi,” ujarnya baru-baru ini.

Lebih lanjut, Samri menuturkan bahwa jika rencana efisiensi ini tetap dilaksanakan, maka berbagai proyek pembangunan, termasuk di Samarinda, bisa terhambat.

“Dengan anggaran sebelumnya saja, kita sudah menganggap tidak mencukupi untuk pembangunan Kota Samarinda,” tambahnya.

Soroti Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis

Samri juga menyoroti efektivitas Program MBG, yang mengalokasikan Rp10.000–Rp15.000 per porsi untuk pemenuhan gizi masyarakat. Menurutnya, program ini masih belum berjalan secara optimal dan perlu dievaluasi lebih lanjut.

“Kita sudah mendengar suara mahasiswa yang berdemo di depan DPRD Kaltim kemarin. Mereka justru menginginkan pendidikan gratis, bukan makan gratis,” tegasnya.

Ia menyarankan agar anggaran program ini dialihkan ke sektor pendidikan, yang dinilainya lebih mendesak. Salah satunya, untuk membantu pengadaan seragam sekolah bagi siswa.

“Biaya seragam sekolah masih menjadi beban bagi orangtua hingga saat ini,” jelasnya.

Samri berharap pemerintah lebih bijak dalam mengalokasikan anggaran dengan mempertimbangkan sektor-sektor prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Menurutnya, pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Samarinda harus menjadi perhatian utama. (nkh/sty)