Kejar Target Pembangunan 2026, OIKN Siapkan Tata Kelola APBN dan Selaraskan Program

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono gelar pembekalan APBN 2026 untuk 24 PPK. Pastikan anggaran terserap cepat dan selaras dengan 8 prioritas Presiden Prabowo.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bergerak cepat memastikan kesiapan mesin birokrasinya dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026. Langkah ini diambil untuk menjamin percepatan pembangunan Nusantara berjalan sesuai jalur dan selaras dengan agenda nasional.

Upaya tersebut dimatangkan melalui pembekalan intensif mengenai tata kelola APBN yang diikuti puluhan pegawai di Auditorium Kantor Balai Kota Otorita IKN, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Jumat 9 Januari 2026.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa penyamaan persepsi di internal OIKN sangat krusial. Pasalnya, saat ini struktur kerja OIKN sudah terbagi spesifik ke dalam enam satuan kerja (Satker) dengan dukungan 24 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

“Melalui pembekalan ini, kami menyamakan starting point dalam pengelolaan DIPA agar setiap program berjalan searah,” ujar Basuki.

Dipantau Menteri Keuangan

Basuki mengungkapkan, pembekalan ini juga merupakan tindak lanjut langsung dari instruksi Menteri Keuangan. Pemerintah pusat menuntut setiap kementerian dan lembaga (K/L) tidak hanya cepat dalam menyerap anggaran, tetapi juga tepat sasaran dan akuntabel.

“Kami di sini melaksanakan perintah Menteri Keuangan, untuk dilakukan pelatihan kepada setiap kementerian atau lembaga, bagaimana mengelola dan mempercepat penyerapan anggaran. Karena, beliau akan memonitor betul, setiap pelaksanaan pengelolaan anggaran K/L yang ada,” tegas Basuki.

Kawal 8 Prioritas Presiden

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Ditjen Anggaran Kemenkeu, Tri Budhianto, mengingatkan peran strategis APBN 2026. Anggaran negara harus berfungsi sebagai instrumen untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen serta mendukung “Asta Cita” pemerintahan baru.

Tri memaparkan, anggaran OIKN harus selaras dengan delapan agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto. Agenda tersebut meliputi ketahanan pangan dan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan pendidikan, kesehatan, pembangunan desa, hingga pertahanan keamanan.

“Ada delapan prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto, sebagai mesin pembangunan. Untuk tahun 2026, fokus kebijakan fiskal kita sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen,” jelas Tri.

Ia juga menekankan filosofi dasar penggunaan uang negara kepada jajaran OIKN.

“APBN bukanlah tujuan, melainkan merupakan tools untuk mencapai tujuan bernegara, termasuk prioritas dan target kita dalam bidang sosial-ekonomi,” pungkasnya.

Langkah penguatan kapasitas ini menjadi sinyal bahwa Otorita IKN berkomitmen menghadirkan tata kelola anggaran yang transparan, sekaligus memastikan setiap rupiah yang keluar berdampak nyata bagi progres fisik dan non-fisik di ibu kota baru. (ens)