Korban Masih Berjatuhan, Yenni Eviliana Desak Pembahasan Lalu Lintas Hauling Batubara di Paser

Wakil Ketua DPRD Kaltim Yenni Eviliana mendesak penggunaan jalan umum sebagai jalur hauling batubara di Paser. Pasalnya aktivitas ilegal itu kerap memakan korban jiwa.

Sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memang marak dengan aktivitas dari tambang batubara. Proses pemindahan hasil dari lokasi penambangan ke lokasi pengolahan atau penyimpanan menggunakan excavator dan truck, juga kerap terlihat.

Sementara proses pemindahan yang disebut sebagai hauling itu, tak jarang ikut menggunakan jalan umum untuk dilintasi, yang biasanya sebagai akses untuk mobilitas masyarakat umum. Tak jarang, kemudian bersentuhan dengan masyarakat hingga memakan korban jiwa.

Di Kabupaten Paser misalnya, kabar korban dari aktivitas hauling batubara masih terus terdengar. Masalah ini harus mendapat perhatian dan pembahasan lebih lanjut dengan berbagai pihak terkait. Agar tidak ada lagi korban berjatuhan.

Harus Dibahas Lebih Serius

Wakil Ketua DPRD Kaltim Yenni Eviliana, mendesak adanya pembahasan lalu lintas dari aktivitas hauling baru bara, baik itu bersama pihak pemerintah sebagai pelaksana regulasi, juga dengan pihak truk dan perusahaan batu bara.

“Insiden ini sangat memilukan dan jelas bisa dihindari dengan langkah-langkah yang lebih terencana dan terkoordinasi. Semua pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat, perlu bersama-sama mengatasi masalah ini,” kata Yenni belum lama ini.

Menduduki unsur pimpinan dan mewakili Kabupaten Paser, Yenni berjanji masalah hauling batubara akan segera menjadi perhatian utama di lembaga legislatif. Jika Alat Kelengkapan Dewan (AKD) rampung, isu ini akan masuk lebih dulu.

“Saya akan mengupayakan agar masalah ini segera dibahas dalam rapat dewan. Hauling batubara yang berdampak pada kelancaran lalu lintas dan keselamatan masyarakat tidak boleh dibiarkan begitu saja,” ungkapnya.

Menurutnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mengawasi masalah ini masih sangat lemah. Sejumlah regulasi dari pusat, terkadang tidak realistis bahkan tidak mempertimbangkan kondisi di daerah dan dampaknya terhadap masyarakat lokal.  Utamanaterkait regulasi hauling batubara. Berharap pemerintah pusat juga tak tinggal diam.

“Masalah ini bukan hanya terkait dengan aspek ekonomi atau transportasi semata. Keamanan dan keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas utama. Semua pihak memiliki tanggung jawab untuk menemukan solusi yang menyeluruh dan berkelanjutan,” pungkasnya. (adv/ens/fth)