Kukar Membangun Jembatan Inovasi Bernama KIM

Dari Muara Belinau hingga Anggana. Dari Samboja sampai Muara Kaman. Pemkab Kukar perlu satu jembatan untuk mewujudkan program one agency one innovation di daerah seluas 27,263 km² itu. Jembatan itu, bernama KIM.

Pelayanan publik menjadi isu besar dan menarik di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Berstatus kabupaten terluas kedua di Kaltim. Itu artinya, Pemkab Kukar punya PR besar dalam realisasi pembangunan dan pelayanan masyarakat di seluruh wilayah mereka.

Memang betul, sebaik-baiknya pelayanan adalah yang berorientasi pada praktik di lapangan. Namun yang baik belum tentu efektif. Terutama dalam konteks pembangunan di Kukar.

Sebagai gambaran saja, jika bupati Kukar harus melakukan kunjungan rutin ke setiap daerah. Minimal 3 desa saja dalam seminggu. Rutin dan berkala. Sudah jelas Bupati Edi Damansyah akan menghabiskan lebih banyak waktu di masa jabatannya, hanya untuk menjadi ‘tua di jalan’.

Atau permisalan yang lain. Butuh berapa lama untuk Dispora Kukar mencari bibit altet potensial. Jika harus mencari secara organik dari satu desa ke desa yang lain.

Artinya apa? Pembangunan dan pelayanan publik di Kukar lebih ‘menantang’ karena faktor geografis. Padahal, pemimpin Kabupaten Kukar, Edi Damansyah dan Rendi Solihin. Dalam Visi IDAMAN telah mendeklarasikan Kukar sebagai kabupaten yang inovatif, berdaya saing, dan mandiri.

Visi ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, serta membangun citra positif dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui gerakan one agency one innovation.

Maksudnya, setiap perangkat daerah di Kukar dari desa, kelurahan, hingga kecamatan. Mesti memiliki minimal 1 inovasi, dalam bidang apa saja.

One agency one innovation terdengar sebagai sebuah gerakan yang wah dan keren. Lantas apakah realitanya semudah yang dibayangkan? Tentu saja tidak. Untuk menciptakan sesuatu, lalu menjaga dan mengembangkannya secara kontinyu butuh skema yang tepat. Gelontoran uang saja takkan cukup untuk ‘membeli’ konsistensi itu.

Butuh sesuatu yang lebih sederhana namun menggerakkan. Di sini lah, Dinas Kominfo Kukar memainkan perannya.

Menggerakkan KIM

Kepala Diskominfo Kukar Dafip Haryanto mengatakan, realisasi one agency one innovation di Kukar tidaklah mudah. Karena pondasinya bukan sekadar mengajak keterlibatan masyarakat. Namun bagaimana menumbuhkan kesadaran, lalu secara sendirinya masyarakat mau berkolaborasi dengan pemerintah untuk membangun daerahnya sendiri.

“Memang sulit ya, di situasi seperti saat ini, tesisnya adalah warga itu agak berseberangan dengan pemerintah.”

“Kami coba membuat antitesisnya, bahwa mereka ini juga bisa menjadi bagian … bukan kami ingin mengintervensi mereka. Tapi menumbuhkan kesadaran mereka. Bahwa untuk proses pembangunan itu, informasi harus bisa disampaikan,” ujar Dafip Haryanto dalam sebuah dokumentasi Diskominfo Kukar, dikutip Kaltim Faktual pada 6 Desember 2022.

Informasi disebutnya adalah jalur pendekat, untuk mengakali tantangan geografis di Kukar. Agar apa yang dipikirkan pemerintah di kabupaten, bisa dengan cepat terdengar ke seluruh perangkat desa. Pun kebalikannya, apa yang dilakukan masyarakat dan pemerintah desa, bisa langsung terjangkau oleh pemerintah tingkat II.

Namun produksi hingga penyebaran informasi dan data pun perlu basis besar. Baik anggarannya sampai jumlah pengelolanya. Ini yang tidak dimiliki Kukar. Diskominfo pun mendorong pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) sebagai salah satu inovasi yang perlu diciptakan.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Faktual (@kaltimfaktual.co)

KIM memang bukan barang baru di Indonesia. Namun yang dititikberatkan Diskominfo Kukar ialah KIM ini tak hanya eksis di tingkat kabupaten saja. Tapi juga ada dan berkembang di tingkat desa dan kelurahan.

KIM sendiri dibentuk oleh masyarakat, kemudian di-SK-kan oleh pemerintah desa atau kelurahan.

Hingga November 2022, lebih dari 100 KIM sudah terbentuk di Kukar. Yang terbagi di berbagai sektor seperti UMKM, kuliner, wisata, IT, perfilman, dan lainnya.

KIM di Kukar juga telah menjadi binaan langsung Diskominfo Kukar. Untuk menjadi mitra kerja timbal balik antara masyarakat dan pemerintah.

“Mereka ini adalah pejuang garis depan di masyarakat. Yang bisa jadi tokoh penggerak bagi semangat keswadayaan,” lanjut Dafip Haryanto.

KIM bukan sekadar agen informasi. Yang tugasnya hanya memproduksi dan menyebarkan informasi layaknya perusahaan media. Komunitas ini punya peran yang lebih luas. Seperti menjadi mediator dan fasilitator terkait program pemerintah ke masyarakat dan sebaliknya.

Bisa pula wadah komunikasi untuk mengembangkan potensi desa. Mendampingi realisasi pembangunan sampai menyebarkan informasi ke publik luar. Agar potensi daerah mereka bisa diketahui oleh banyak orang di luar daerah mereka.

Bagi Dafip Haryanto, KIM adalah jembatan. Ia bisa jadi penghubung, bisa pula jadi penolong. Perannya fleksibel dan efektif. Cocok dikembangkan di daerah dengan jarak antar desa yang berjauhan.

Pelan namun pasti, dampak keterlibatan KIM sudah mulai terasa. Misalnya di Desa Batuah, KIM setempat berhasil mewujudkan destinasi wisata Benua Elai. Di Desa Muara Muntai Ulu, KIM berhasil mengenalkan kearifan lokal dengan menciptakan kapal wisata sekaligus restoran terapung.

Di Danau Melintang, KIM Desa Muara Enggelam juga berhasil mengenalkan ke banyak orang. Tentang kehidupan desa di atas air tersebut, dan kini menjadi daya tarik wisata tersendiri.

Di kawasan pesisir, KIM berhasil mengkolaborasikan pengelolaan pantai-pantai di Kecamatan Muara Badak menjadi tempat wisata terpadu.

Diskominfo Kukar akan terus mendorong terbentuknya KIM di semua desa dan kelurahan. Tak hanya membentuk, namun juga melakukan pembinaan agar komunitas ini terus hidup. Untuk memberi dampak ekonomi langsung pada masyarakat.

“Kami merasa sangat terbantu dan berterima kasih atas peran KIM di Kukar. Semoga kolaborasi ini terus terjaga,” pungkas Dafip Haryanto. (dra)

Penulis: Ahmad A. Arifin (Kaltim Faktual)

Beragam Dokumentasi Kegiatan KIM Kutai Kartanegara