Legislator Kaltim Muhammad Darlis Dukung Evaluasi Kurikulum Merdeka Belajar

Melihat kondisi pendidikan akhir-akhir ini, Darlis ikut prihatin. Legislator Kaltim itu mendukung adanya evaluasi Kurikulum Merdeka Belajar. Termasuk mendorong penguatan wawasan kebangsaan agar anak-anak lebih mengerti tentang negaranya.

Beberapa tahun terakhir, sejak Kurikulum Merdeka Belajar diterapkan, siswa dan guru memang memiliki lebih banyak kebebasan dalam proses belajar mengajar. Dengan harapan, proses belajar dapat disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing siswa. Termasuk agar belajar tidak lagi fokus tekstual dan menghafal namun memiliki kemerdekaan dalam berpikir dan berekspresi.

Sayangnya kondisi pembelajaran di lapangan tidak semudah yang dibayangkan. Beberapa catatan justru muncul karena sistem kurikulum tersebut. Bahkan sejumlah pihak menilai terdapat kemunduran secara akademis yang terjadi secara struktural.

Misalnya ditemukan siswa kelas 6 SD namun tidak bisa membaca, kemudian banyak pula pula siswa sekolah dasar yang tidak bisa berhitung dengan operasi matematika dasar dan sederhana. Atau siswa yang tidak mengerti kepanjangan dari MPR, BPK, dan sejumlah struktur negara penting lainnya.

Belum lama ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, bilang ingin mengevaluasi Kurikulum Merdeka. Untuk meninjau sejauh mana efektivitas Kurikulum Merdeka dalam peningkatan kualitas pendidikan di tanah air.

Memang Perlu Dievaluasi

Anggota DPRD Kaltim Muhammad Darlis Pattalongi juga melihat adanya kemunduran dalam dunia pendidikan saat ini. Legislator ini mendukung adanya evaluasi terhadap sistem Kurikulum Merdeka Belajar yang saat ini ditetapkan.

“Begini, jangan anak-anak kita terlalu dirumitkan dengan begitu banyak kurikulum yang atas nama wawasan nasional, wawasan keinternasionalan, yang mengikuti tren pendidikan dunia barat. tetapi kita lupa bahwa ada nilai-nilai tertentu yang harusnya kita tetap pertahankan,” kata Darlis belum lama ini.

Menurutnya pemerintah juga harus membatasi diri untuk mengganti-ganti kurikulum yang malah memberatkan anak-anak bahkan mengorbankan kualitas dan nilai-nilai kebangsaan pada peserta didik saat ini.

Darlis prihatin ada anak-anak yang tidak mengerti apa itu MPR, DPR, dan lainnya. Menurutnya itu merupakan cermin dari kurikulum pendidikan yang ada saat ini yang sudah berjalan selama beberapa tahun terakhir.

“Kita harus menjadikan pelajaran bahwa ada hal, ada prinsip yang harus kita koreksi terhadap proses pengajaran di negara kita. Termasuk dorongan terus sekolah-sekolah untuk penguatan wawasan kebangsaan kepada para siswa,” pungkasnya. (adv/ens/fth)