Audiensi Massa Aksi “215” dengan Rudy Mas’ud Memanas, Gaya Komunikasi Gubernur Jadi Sorotan

Audiensi antara massa aksi “215” dari Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (APMK) dengan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (21/5/2026), berakhir dengan ketegangan verbal dan kekecewaan terbuka dari peserta aksi.

Forum yang awalnya diharapkan menjadi ruang dialog untuk menjawab tuntutan demonstran justru berkembang menjadi perdebatan soal sikap dan gaya komunikasi gubernur dalam merespons aspirasi masyarakat.

Sejak siang, massa aksi menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur dengan membawa dua tuntutan utama, yakni meminta Rudy Mas’ud mundur dari jabatannya serta mendesak dukungan terhadap hak angket DPRD Kaltim.

Menjelang sore, sebanyak 30 perwakilan massa akhirnya diterima dalam audiensi di Ruang Ruhui Rahayu. Namun suasana forum tidak berlangsung cair. Sejumlah peserta aksi menilai jawaban gubernur cenderung defensif dan tidak menyentuh substansi tuntutan yang mereka sampaikan.

Pernyataan Rudy Picu Reaksi Massa

Ketegangan mulai muncul ketika Rudy menjelaskan bahwa hak angket merupakan kewenangan DPRD dan berada di luar ranah pemerintah provinsi.

“Hak angket ada di DPR, bukan ada di sini. Saya setuju silakan melaksanakan hak angket,” ujar Rudy dalam forum tersebut.

Ia juga menyinggung fungsi DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat 1 UUD 1945, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Menurut Rudy, pemerintah provinsi tidak dapat mengintervensi mekanisme politik di DPRD.

Namun penjelasan itu justru memicu respons dari peserta aksi ketika Rudy melontarkan pernyataan yang dianggap bernada meremehkan.

“Pernah jadi anggota dewan? Jadi anggota dewan dulu deh, baru nanti ngomong begitu, karena ada proses dan mekanisme,” katanya.

Sebagian peserta aksi menganggap kalimat tersebut tidak menghargai masyarakat yang datang menyampaikan aspirasi. Rudy kemudian kembali menjelaskan bahwa proses hak angket harus mengikuti mekanisme hukum dan konstitusi yang berlaku.

“Jangan orang sesak napas jantungnya langsung dibedah. Ada aturan negara, ada aturan main,” ujarnya.

Situasi semakin memanas ketika beberapa peserta menyebut jawaban gubernur arogan. Rudy pun langsung merespons tudingan tersebut.

“Kan anda tanya, katanya minta dijawab. Saya jawab kok bilangnya arogan,” katanya.

Massa Nilai Audiensi Kehilangan Makna Dialog

Koordinator lapangan aksi 215, Erly Nopiansyah, mengatakan peserta aksi merasa tidak diperlakukan secara setara dalam forum tersebut.

“Intinya kami tidak puas ya, karena beliau masalah mundur, masalah hak angket saja tidak dijawab,” kata Erly usai audiensi.

Menurutnya, persoalan utama bukan hanya isi jawaban gubernur, tetapi juga cara penyampaiannya yang dinilai tidak menghargai masyarakat.

“Cara bicara beliau, cara duduk beliau, bahkan cara beliau menanggapi dengan senyuman yang sinis, kami melihat itu. Kami kecewa,” ujarnya.

Ia menilai audiensi kehilangan makna sebagai ruang dialog karena pemerintah tidak membuka komunikasi yang setara dengan masyarakat.

“Jangankan menjawab, cara menjawab masyarakat saja sudah gaya sombong. Kami masyarakat Kaltim masih punya adab, punya etika, punya sopan santun,” katanya.

Meski Rudy menyatakan mendukung hak angket secara normatif, massa aksi meminta gubernur tidak hanya berbicara soal prosedur hukum. Mereka juga mendesak Rudy menggunakan pengaruh politiknya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kaltim untuk mendorong Fraksi Golkar DPRD mendukung hak angket.

Di sisi lain, audiensi tersebut berakhir tanpa berita acara maupun tindak lanjut resmi. Tidak ada kesepakatan konkret yang dihasilkan, sementara tuntutan utama massa tetap menggantung.

Koordinator aksi lainnya, Jofan Ardiansyah, memastikan demonstrasi akan terus berlanjut jika tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti.

“Kalau misalnya tuntutan pada hari ini tidak dipenuhi, kami akan lanjut dengan jilid-jilid selanjutnya, dengan massa yang lebih besar,” ujarnya.

Peristiwa ini memperlihatkan bahwa kritik publik terhadap pemerintah daerah kini tidak hanya menyasar kebijakan, tetapi juga menyentuh gaya kepemimpinan dan komunikasi politik di hadapan masyarakat.

Bagi massa aksi, audiensi tersebut dianggap gagal menjawab keresahan publik. Sementara bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, demonstrasi itu menjadi sinyal meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pola komunikasi pemimpin yang lebih terbuka, setara, dan menghargai aspirasi warga. (Gi/am)