Mengurai Masalah Buang Air Besar Sembarangan di Samarinda

Indonesia yang menduduki peringkat kedua dunia yang penduduknya masih berperilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) termasuk di sungai. Hingga saat ini masih terus terjadi, tidak terkecuali di Samarinda.

Oleh karena itu sejak tahun 2016 mulai diimplementasikan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) no 3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan berpedoman pada Pilar STBM.

Menurut Ketua Harian Forum Kota Sehat (Forkots) Samarinda drg Nina Endang Rahayu M Kes, Gerakan Stop BABS bukan hanya di Samarinda. Tetapi dilaksanakan secara nasional sebagai implementasi Permenkes Nomor 3 tahun 2014.

“Ada lima pilar STBM dalam peraturan itu, salah satunya Stop Buang Air Besar Sembarangan. Bahkan kami di Samarinda sejak tahun 2016 sewaktu saya masih menjabat kepala Dinas Kesehatan sudah mendeklarasikan Stop BABS di beberapa kelurahan dan kecamatan,” ucap drg Nina Endang Rahayu M Kes, Senin (25/7/2022).

Memang diakuinya, tidak mudah dalam mengedukasikan program ini kepada masyarakat. Namun dengan kebersamaan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah, pihaknya optimistis semua bisa berjalan.

“Upaya pemerintah dalam menata bantaran sungai Karang Mumus juga merupakan bagian dalam mengurangi aktivitas BABS, sesuai harapan warga Samarinda agar bagaimana air sungainya tidak tercemar,” kata Nina.

Dukungan juga disampaikan Aktivis lingkungan dari Executive Director Sahabat Bumi Indonesia Rahman Putra. Menurutnya sebagian masyarakat masih ada yang belum mengerti kalau alam/sungai itu punya keterbatasan “memurnikan” dirinya sendiri. Sehingga orang-orang tersebut mengira bahwa BABS di sungai tidak mengapa.

“Dahulu sungai mampu. Karena jumlah manusia masih sedikit. Kalau kita ambil 10% saja dari penduduk Samarinda itu 90 ribu orang. Kalau 1 orang 0,5 kg. Itu sudah 45 ton per hari, sebulan sudah 1.350 ton. 1.350 ton feses dibuang ke sungai,” urainya.

“Berapa juta bakteri e coli nanti yang menyulitkan PDAM, sehingga desinfektan harus ditambah lagi. Belum lagi bakteri yang lain. Semakin banyak bahan kimia yang dipakai, beban PDAM makin tinggi. Beban kesehatan jangka panjang makin tinggi. Belum lagi dampak kesehatan di masa depan,” sambung Rahman.

Karenanya dia menyarankan kepada sebagian masyarakat yang belum sadar agar mulai membuka hati, membuka diri, membuka ruang dialog dengan pemerintah, akademisi dan multi sektor yang lain. Hal ini agar tujuan kebaikan yang dimaksud pemerintah bisa berjalan searah, berdampingan dengan tujuan kebaikan yang diinginkan masyarakat.

“Persoalan ini kompleks. Perlu dilihat dari banyak perspektif. Multi pendekatan dan upaya saling membuka hati. Aturan yang ada bisa di dialogkan dengan melihat pada akar sejarah dan peradaban kota kita. Sebagaimana kota lain di Kaltim yang peradabannya dimulai dari sungai,” terangnya.

Rahman mengemukakan pula harapan para ahli kesehatan lingkungan tentang kebijakan/regulasi bantaran sungai ini agar perlu diperjelas keinginan dari Pemkot seperti apa.

“Sehingga, baik lurah maupun camat bisa membantu. Karena sekarang sudah banyak teknologi jamban terapung atau IPAL komunal pakai pipa disambung ke darat. Di Indonesia baru kurang dari 20 kota yang punya pabrik tinja semacam PDAM,” sebutnya.

“Semua negara maju sistem perpipaannya bagus. Kalau di Indonesia katanya bagus sistem tersebar seperti PDAM kita. Apalagi kalau pakai panel surya mengolahnya,” bebernya.

Bahkan dia menyebutkan pernah magang di Jerman dan berkunjung ke Waste Water Treatment Plant (Pabrik pengolah air limbah) di kota Bremen, dimana terdapat museum. Museum ini memperlihatkan miniatur kotanya 200 tahun lalu yang sama persis dengan Samarinda.

“Di Kota Bremen ada Sungai Rhein yang membelah kota,” katanya.

Di Bremen ini sendiri lanjutnya tinja tidak dibuang ke sungai melainkan waste water treatment plant (WTP). Dia menyebut Pemkot sudah sangat bagus, apalagi di Samarinda memiliki komunitas yang peduli sungai dan pemerintah memberikan tempat bagi komunitas-komunitas ini.

Rahman juga mengapresiasi proyek penataan bantaran SKM yang sudah terlaksana dan akan terus berlanjut tahapan demi tahapan.
“Tentunya akan membuat pemukiman bergeser, dan tidak ada lagi yang BAB di sungai. Sehingga mereka yang awalnya di bantaran akan membuat septic tank di darat. Yang jelas upaya ini juga mengurangi,” katanya.

Begitu pula warga RT 11 kelurahan Bandara, Darminto, menyambut gembira dengan penataan bantaran ini. Sehingga warga dengan kesadarannya membuat toilet sendiri bukan jamban di sungai lagi.

“Tidak lagi ada yang membuang air besar maupun air kecil di sungai. Jadi kami merasa senang dengan pembangunan yang ada. Kalau dulu dengan kondisi waktu itu, mereka membuat jamban dan dengan sendirinya membuang air besar dan kecil di sungai. Sekarang tidak lagi,” katanya.

Senada disampaikan pula warga RT 14 kelurahan Bandara Tini yang berdomisili di sekitar Taman Odah Bekesah.

“Sekarang lebih indah, cantih bahkan warga yang diluar kelurahan Bandara berkunjung ke sini. Dan tentunya dengan tidak adanya jamban, warga tidak lagi mencemari sungai,” ungkapnya. (redaksi)