Muhammad Darlis Gelar Dialog Rakyat, Bahas Anggaran Pendidikan Bareng Masyarakat

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Muhammad Darlis menggelar Dialog Rakyat di Samarinda. Membahas anggaran pendidikan, mulai dari penyampaian APBD, sampai terima masukan dari masyarakat. Fokus anggaran pendidikan.

Selain giat menggelar serap aspirasi (reses), lalu Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper), hingga Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Sowasbang), setiap anggota DPRD juga harus menggelar agenda Dialog Rakyat.

Dialog Rakyat sendiri merupakan forum yang mempertemukan masyarakat di suatu daerah dengan Anggota DPRD sebagai wakilnya. Di forum itu, legislator turut membahas suatu permasalahan yang ada di daerah sekaligus mendapatkan masukan dari masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Seperti yang dilakukan oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Muhammad Darlis. Ia menggelar Dialog Rakyat di Kota Samarinda sebagai dapilnya. Tepatnya di Jl. Bung Tomo RT. 06 Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang. Pada Sabtu, 15 Maret 2025.

Darlis menyampaikan fokusnya pada anggaran pendidikan. Ia menjelaskan bahwa dialog rakyat yang berjalan terdiri dari dua dimensi. Pertama, menilai tanggapan masyarakat atas APBD yang telah berjalan.

“Kedua, menerima input, masukan, atau keluhan dari masyarakat terkait APBD yang sudah berlangsung untuk disampaikan ke pemerintah daerah,” kata Darlis kepada Kaltim Faktual.

Dalam kesempatan itu, Darlis berkesempatan untuk membahas efektivitas target dan juga sasaran APBD. Apakah sudah tepat dan telah dirasakan oleh masyarakat, atau malah belum. Ia menyoroti sejumlah masalah pendidikan.

Seperti isu tunjangan penghasilan pegawai (TPP), lalu keluhan guru swasta terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sulit mendapatkan siswa karena dominasi dari sekolah negeri di Kota Samarinda.

“Perjuangan terus dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini, karena guru-guru swasta juga merupakan bagian integral dari sektor pendidikan di Kaltim dan seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama.”

Darlis akan memperjuangkan sejumlah masukan dari masyarakat tersebut. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan APBD sebagaimana mestinya dan berdampak baik bagi masyarakat Kaltim.

“Harapannya bahwa pihaknya bersama masyarakat dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap APBD agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara langsung,” pungkasnya. (ens/sty)