Pemkab Paser Minta Pihak Terkait Kerja Sama untuk Turunkan Angka Stunting

Pemkab Paser menggelar rembuk stunting yang. Dalam hal ini, Pemkab Paser meminta stakeholder terkait bekerja sama untuk menurunkan angka stunting dengan program-program terkait.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser menggelar kegiatan rembuk stunting di hotel Kyriad Sadurengas, Selasa 26 Maret 2024.

Kegiatan ini dalam rangka optimalisasi sinergitas lintas sektor guna menurunkan angka stunting di daerah.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, Romif Erwinadi dalam sambutannya mengatkan rembuk stunting merupakan tindaklanjut dari arahan pemerintah pusat untuk menurunkan kasus stunting.

Menurutnya, beberapa tahun terakhir ini, Pemerintah daerah hingga pusat sedang gencar-gencarnya memberikan perhatian terkait stunting.

“Kita ketahui bersama bahwa permasalahan stunting bukan semata persoalan tinggi badan, namun yang lebih buruk adalah dampaknya terhadap kualitas hidup individu akibat munculnya penyakit kronis dan ketertinggalan dalam kecerdasan. Sehingga hal tersebut bisa mempengaruhi badan dan otak anak,” kata Romif.

Romif mengatakan pada tahun 2023 terdapat 20 desa yang menjadi lokus penanganan stunting. Sementara pada tahun 2023 melonjak menjadi 47 desa yang menjadi lokus penangangan stunting.

“Semoga dalam rembuk stunting ini kita dapat menyepakati bahwa lokus stunting Paser tahun depan sebanyak 14 desa. Perlu upaya ekstra bagi kita semua, mengingat target prevalensi stunting nasional di tahun 2024 adalah 14 persen,” terangnya.

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 data stunting Kabupaten Paser adalah 24,9 persen. Sementara secara nasional pemerintah pusat menargetkan penurunan menjadi 14 persen.

Pada tahun 2023 ini pemerintah menggunakan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan baru mendapatkan data tingkat Provinsi dimana prevalensi stunting Kalimantan Timur sebesar 22,9 persen.

“Data per Kabupaten belum rilis. Kita berharap stunting di Kabupaten Paser dapat terus menurun,” imbuh Romif.

Romif menekankan perlunya upaya ekstra untuk menurunkan angka stunting mengingat target prevalensi nasional di angka 14%. Ia meminta kepada stakeholder untuk berperan sesuai kewenagannya.

Untuk lurah, kepala desa, dan TP PKK diminta untuk menggerakkan program-program terkait untuk penurunan stunting seperti peningkatan konsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri juga menjadi perhatian.

Program lainnya seperti peningkatan layanan KB dan edukasi bagi keluarga berisiko stunting, program pemanfaatan pekarangan dan pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan aman, juga perlu terus digalakkan oleh instansi terkait. (rw)