SAMARINDA
Pemkot Samarinda Pangkas Birokrasi, Ratusan PNS Eselon IV Jadi Pejabat Fungsional

Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melakukan upaya pemangkasan birokrasi. Yaitu dengan pelantikan ratusan PNS eselon IV menjadi pejabat fungsional.
Sebanyak 376 Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengikuti prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dalam Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda Tahun 2021 yang dipimpin langsung Wali Kota Samarinda Andi Harun di Lapangan Parkir Balaikota, Jumat (24/12/2021) sore.
Wali Kota mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2019 lalu, bahwa Presiden mengamanatkan lima hal utama yang menjadi fokus dalam masa pemerintahannya. Salah satunya yakni penyederhanaan birokrasi dengan memangkas sejumlah eselon secara masif dalam rencana pembenahan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini menurutnya sejalan dengan visi misi Pemkot Samarinda sekaligus visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda yakni membentuk pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan profesional, sebagai bagian dari reformasi birokrasi.
“Penyederhanaan birokrasi melalui pergantian jabatan administrator menjadi jabatan fungsional ini bertujuan mempercepat pengambilan keputusan dan meminimalkan rentan birokrasi yang selama ini dianggap terlalu panjang. Dengan kata lain, penyederhanaan ini diharapkan mampu meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan melalui percepatan pengambilan keputusan dan penguatan sistem kerja,” ucap Andi Harun dalam sambutannya.
Dirinya berpesan kepada para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di segala level agar dapat menjadikan jabatannya sebagai pemimpin, bukan sekadar tanggung jawab formal. Kalau hanya sekadar itu, maka menurutnya pada situasi tertentu bisa menjadi barrier atau penghalang dalam memperlancar urusan pelayanan kepada masyarakat. Tetapi apabila jabatan yang diemban disertai dengan tanggung jawab moril, maka ia pastikan akan memunculkan jiwa dan sikap kenegarawan.
“Saya sebagai Wali Kota Samarinda, kalau hanya bertindak sebagai tanggung jawab formal, maka betapa sia-sianya rakyat dan warga Kota Samarinda memilih saya. Tetapi saya selalu berjanji kepada diri saya sebagaimana saya harapkan saudara-saudara berjanji kepada diri dan di hadapan Tuhan bahwa tanggung jawab kita bukan sekadar tanggung jawab formal, tetapi di dalamnya ada tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada Bangsa dan Negara,” ungkapnya.
Wali Kota juga berjanji, selama masa pemerintahannya tidak akan ada budaya Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dalam penempatan promosi jabatan di lingkungan Pemkot Samarinda. Ia membuka lebar bagi siapa saja yang mendekatinya. Walaupun dekat tetapi jika tidak profesional, maka ia pastikan tidak ada ruang bagi dirinya untuk memberikan jabatan promosi.
“Tetapi biar orang itu jauh dari saya, tapi saya akan selalu berusaha mencari informasi dan sampai ke saya bahwa di ujung sana ada ASN (Aparatur Sipil Negara, Red.) yang profesional, yang jika diberikan kesempatan untuk mengabdi lebih besar dari jabatannya saat ini, maka saya akan berusaha untuk melakukan upaya agar ASN tersebut bisa lebih lagi manfaatnya kepada warga Kota Samarinda,” ujar Andi Harun.
“Dan saya pastikan dalam semua proses promosi jabatan tidak ada lagi istilah suap menyuap. Jika bapak ibu di eselon mana saja atau di jabatan fungsional mana saja dan di unit organisasi mana saja apabila ada mendengar promosi jabatan berbau suap atau pungli (pungutan liar, Red), langsung ke ruangan saya dan laporkan. Di hadapan bapak ibu sekalian, saya berjanji selama laporan itu terbukti, hari itu juga oknum tersebut saya berhentikan. Saya berpesan kepada semua pimpinan beserta bawahannya, hentikan segala kegiatan setor menyetor, hilangkan semua bentuk KKN di lingkungan Pemkot Samarinda,” pungkasnya. (Redaksi KF)


-
BALIKPAPAN2 hari yang lalu
Hingga Mei 2025, BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan Bayarkan Rp211 Miliar Klaim JHT
-
SAMARINDA3 hari yang lalu
Samarinda Buka Kuota Tambahan Sekolah Rakyat, Pendaftaran Hanya 2 Hari!
-
SEPUTAR KALTIM5 hari yang lalu
Wagub Kaltim Logowo Tunjangan Operasional Dipangkas: “Memang Saya yang Minta”
-
SAMARINDA5 hari yang lalu
Respons Cepat Hotline 110, Polresta Samarinda Ungkap Kasus Pelecehan Anak dan Penggelapan
-
SEPUTAR KALTIM5 hari yang lalu
Kaltim Baru Miliki 38 Madrasah Negeri, Proses Penegerian Terkendala Anggaran dan Regulasi Pusat
-
SAMARINDA4 hari yang lalu
Samarinda Siap Bangun Sekolah Rakyat Tahun Ini, Daerah Lain Masih Terkendala Lahan
-
SEPUTAR KALTIM2 hari yang lalu
Dishub Kaltim Pastikan Operator Ojol Terapkan Tarif Sesuai Pergub 2023, Maxim Siap Patuhi Aturan
-
SEPUTAR KALTIM4 hari yang lalu
Satgas PASTI Blokir Ratusan Pinjol dan Investasi Ilegal, Kerugian Masyarakat Capai Rp2,6 Triliun