Pemprov Buat Strategi Baru Lirik Investor KEK Maloy

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) masih sepi dilirik investor. Sejak diresmikan 3 tahun lalu. Pemprov Kaltim lakukan evaluasi dan menyusun strategi lagi.

Pembangunan KEK Maloy memasuki babak baru. Setelah diresmikan Presiden Jokowi pada 1 April 2019 itu diketahui tak kunjung dilirik resmi investor. Padahal ditargetkan mulai beroperasi tahun 2022 ini. Sebagaimana ditarget oleh Dewan KEK Kemenko Perekonomian RI. Deadline 5 Mei 2022 lalu.

Pemprov turun tangan. Melakukan evaluasi, menyusun strategi baru, untuk menarik investor ke KEK Maloy. Itu tergambar saat Rapat Koordinasi Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) di Hotel Midtown Samarinda, 12 Desember 2022. Dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni. Dihadiri Pemkab Kutai Timur, Direktur Perusda Melati Bakti Satya (MBS) Aji M Abidharta W Hakim dan Direktur PT MBTK Ade Himawan.

Sri Wahyuni menjelaskan hambatan pada KEK Maloy utamanya terkait soal infrastruktur. Termasuk, kepastian aset, rencana kerja sama dan investasi, penyediaan air bersih, listrik, pematangan lahan dan lain sebagainya. Hal ini yang menjadi fokus untuk diatasi.

“Pada intinya kita melakukan evaluasi. Ini rapat pertama kali yang saya pimpin, dimana dalam Perpres yang baru, Sekda ex officio menjadi sekretaris dalam Sekretariat Dewan Kawasan KEK MBTK,” kata Sekda Sri Wahyuni usai memimpin rapat tersebut.

Sebagai Sekretaris KEK MBTK, dirinya akan segera menyusun kembali struktur unit dan perangkat Dewan Kawasan KEK MBTK. Dan akan lebih fokus kepada persoalan yang saat ini masih menjadi hambatan tersebut.

Saat ini lanjut Sri Wahyuni, sudah ada investor yang masuk di KEK MBTK yakni PT Palma Serasih Indonesia (PSI) dan telah membangun tanki timbun dengan nilai investasi Rp45 miliar. Namun itu saja tak cukup.

Sehubungan penetapan Kaltim sebagai ibu kota negara baru Indonesia, kata dia, KEK MBTK bersama Kawasan Industri Kariangau di Balikpapan dan Kawasan Industri Buluminung di Penajam Paser Utara akan menjadi super hub ekonomi nasional.

“Karena MBTK, Kariangau dan Buluminung itu masuk dalam proyek strategis nasional, dimana masterplannya pasti akan dibantu oleh pemerintah pusat karena ini terkait dengan IKN (Ibu Kota Nusantara). Tentu kita akan mendapat dukungan, walaupun pasti perlu waktu,” beber Sekda Sri.

Karena itu, pemda baik provinsi dan daerah dalam hal ini Pemkab Kutim, berkepentingan untuk bisa terus mengaktivasi KEK MBTK. Sehingga perusahaan seperti PSI bisa terus mendapat pelayanan yang baik terkait rencana investasi mereka.

Selain itu, Pemprov Kaltim juga akan mendorong pemerintah pusat untuk memuluskan jalan akses dari berbagai perusahaan yang beroperasi di kawasan itu agar lebih mudah masuk tersambung ke KEK MBTK.

Mantan Kepala Dinas Pariwisata Kaltim itu juga menyinggung kemungkinan perubahan status Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola (BUPP) KEK Maloy menjadi BUMD (kolaborasi Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutim).

Asisten II Setkab Kutim Zubair merespon baik kolaborasi ini. Memberi harapan besar bagi keberlanjutan KEK MBTK yang akan mendorong kemajuan Kaltim dan Kutai Timur. “Saya setuju Bu Sekda. Keluar dari sini sudah harus ada solusi. Segera saja berkirim surat ke kami, secepatnya akan kita selesaikan. Baik soal aset, lahan, air, dan lainnya,” tegas Zubair.

Diketahui, KEK MBTK diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dari Manado bersamaan dengan peresmian KEK lainnya di Indonesia. Namun hingga saat ini masih belum banyak investor yang berminat untuk berinvestasi di KEK MBTK.

Kolaborasi Pemkab Kutai Timur, Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat telah menyiapkan kawasan itu dengan membangun infrastruktur di dalam maupun di luar kawasan. Seperti jalan akses ke KEK MBTK, infrastruktur dalam kawasan dan pelabuhan berskala internasional. KEK MBTK memiliki luas 557 hektare dan yang saat ini sudah dibebaskan sekitar 509 hektare. (am)