Pengamat Ekonomi Setuju Plaza 21 Jadi Lahan Parkir: tapi Tolong Jukir Liar di Sekitarnya Ditertibkan Juga

Keputusan Pemerintah Kota Samarinda menjadikan gedung Plaza 21 menjadi gedung parkir dinilai tepat oleh Pengamat Ekonomi Purwadi. Namun penertiban jukir liar di sekitarnya juga harus tetap diperhatikan.

Setelah Gedung Plaza 21 Kota Samarinda diputuskan menjadi gedung parkir, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kini tengah mematangkan konsepnya. Jumlah lantai, volume kendaraan, hingga fasilitas tambahan.

Sebab beberapa bulan terakhir, Gedung Plaza 21 memang telah difungsikan untuk lahan parkir sementara. Namun masih terbatas pada lantai 1 saja. Sehingga perlu konsep yang lebih matang untuk memaksimalkan fungsinya.

Gedung tua di sudut Jalan Niaga Utara yang sudah mangkrak bertahun-tahun itu perlu mendapatkan sentuhan perbaikan. Sebab bangunannya sudah memprihatinkan. Ini juga tengah dibahas pemkot.

Sembari mengkaji dari segi fisik bangunan. Rencananya gedung bekas pusat perbelanjaan (mal) dan Tempat Hiburan Malam (THM) itu bakal ditambah fasilitas tempat makan atau kafe untuk nongkrong.

Terkait rencana menjadikan gedung parkir, Pengamat Ekonomi dari Unmul Purwadi mengaku sepakat dengan keputusan pemkot. Pemerintah sudah mengambil perhitungan ekonomi yang baik.

“Saya setuju aja sih kata Pak Wali Kota kan mau dijadikan hotel tapi tidak visible secara PAD. Ya memang hitungan ekonomi harus begitu.”

“Ya saya setuju aja sih karena hitungan ekonominya kan profitnya lebih banyak, lebih tinggi dibandingkan disewakan,” jelasnya Sabtu 22 Juni 2024.

Catatan Purwadi Terkait Parkir

Meski setuju, Purwadi tetap memberikan catatan. Mengingat di sekitar Plaza 21 juga masih banyak kantong parkir tepi jalan yang dikelola oleh jukir alias kang parkir. Itu harus tetap diperhatikan.

Sehingga tidak hanya menata parkir di Plaza 21 saja, jukir liar juga harus tertata. Jika memang dibina, harus clear secara bentuk pembinaan. Mulai dari pendapatan, setoran, keuntungan, dan jumlah binaan.

“Harusnya dari awal clear, berapa yang dibina, berapa yang dihasilkan, berapa untung ke PAD. Itu harus clear disampaikan.”

“Masalah jukir kan karena tidak ada ketegasan dari pemerintah. Harus diatur dan tertib kalau mau cantik, kalau kota ini mau jadi kota pusat peradaban dan smart city,” pungkasnya. (ens/fth)