Pengamat Sebut Penunjukan Pj Bupati PPU dan Gubernur Kaltim untuk Amankan Proyek Pusat

Akademisi Unmul Budiman Chosiah menyebut penunjukan Pj Bupati PPU dan Gubernur Kaltim. Yang keduanya merupakan pejabat tinggi Kemendagri. Adalah untuk mengoneksikan Pusat dan Daerah. Alias untuk mengamankan kepentingan Pusat.

Seiring akan berakhirnya masa jabatan Gubernur Kaltim, pelantikan Penjabat (Pj) Gubernur  akan digelar 2 Oktober 2023 mendatang, sehari setelah lengsernya kepemimpinan Isran Noor-Hadi Mulyadi.

Berdasar surat undangan bernomor 100.2.1.3/5230/SJ yang terbit 28 September 2023, tertulis pelantikan Pj Gubernur Kaltim akan digelar pukul 08.00 WIB di Sasana Bhakti Praja Lantai 3 Gedung C Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, No 7, Jakarta Pusat. Bersamaan dengan pelantikan Pj Gubernur Sumatera Selatan.

Melalui informasi dari lingkungan Kemendagri, nama Akmal Malik telah santer jadi bakal calon terkuat yang ditunjuk mengawal masa transisi kepemimpinan Kaltim sesuai instruksi Mendagri Tito Karnavian. 

Sementara sebelumnya, Direktur Produk Hukum Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Makmur Marbun telah ditunjuk sebagai Pj Bupati PPU.

Pengamat Politik Unmul Budiman Chosiah mengungkapkan, penetapan dua Pj tersebut merupakan laboratorium pemerintah. Untuk menghubungkan kepentingan daerah ke Pusat atau sebaliknya. Sehubungan dengan proses pembangunan IKN di Benua Etam.

“Melihat dari Makmur Marbun yang terpilih menjadi Pj PPU, untuk selanjutnya hampir bisa  dipastikan Akmal Malik yang akan jadi Pj Gubernur,” ungkap Budiman, Jumat 29 September 2023 kepada Kaltim Faktual.

Penetapan Pj tersebut didasari faktor kepentingan Pusat untuk mengamankan proyek strategis. Terlebih PPU yang menjadi wilayah sentral pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“IKN ini bagian dari Kaltim. Tentu konteksnya harus ada orang pilihan yang bisa mengawal itu. Pemerintah jelas tidak ingin Pj Gubernur orientasinya tidak sejalan.  Jika yang memegang jabatan orang Pusat, lebih mudah memastikannya,” jelasnya.

Alasan lain yang mendorong Akmal Malik terpilih menjadi Pj Gubernur Kaltim karena dinilai berpengalaman menjadi Pj di provinsi lainnya.

“Akmal Malik ini sudah pernah menjadi Pj di mana-mana. Terakhir menjadi Pj Provinsi Sulawesi Barat,” jelasnya.

Kecurigaan Atau Kecemburuan?

Terlepas soal kebijakan pusat untuk memilih Pj Gubernur dari orang Kemendagri, tentu saja polemik timbul dari beberapa sudut pandang.

Budiman menengarai muncul kecurigaan atas alasan politis, elektoral berhubungan dengan suara di Kaltim ataupun di PPU dalam kaitan kontestasiPPilpres ke depannya.

Di satu sisi, beredar informasi bahwa Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin merupakan pilihan yang paling dipertahankan di Kaltim. Namun Alimuddin dituding kurang bisa mengakomodir kepentingan Pusat.

Bagaimana dengan kandidat lokal yang menyorong nama Sekretaris Daerah Sri Wahyuni? Adakah kecemburuan orang daerah mengingat Sri cukup berpengalaman memimpin Kaltim yang bisa jadi landasan melanjutkan berbagai program di masa transisi kepemimpinan?

“Terkait Sekda, ya itu tadi, kecenderungannya dilihat dari kepentingan.  Baik Bu Sri atau Pak Alimuddin dan Abdunur secara  kepentingan Pusat ke daerah jelas kalah,” katanya.

Nama Akmal sendiri sebenarnya masuk dalam daftar rekomendasi calon Pj gubernur dari DPRD Kaltim. Namun dipercaya bukan calon paling unggulannya.

“Tapi setelah dilantik, terbukti tidak ada konflik dan penolakan. Bisa jadi ini bagian dari laboratorium pemerintah setelah melihat PPU yang relatif kondusif,” jelasnya.

Namun Budiman berharap dengan dilantiknya Pj Gubernur Kaltim yang akan menjabat hingga November 2024 mendatang,  program-program yang sudah dirancang dan dibangun Isran-Hadi bisa terus dilanjutkan.

“Setidaknya menuntaskan apa yang belum tuntas sampai bisa terwujud,” pungkasnya. (dmy/gdc/dra)