Perda Inisiatif Pajak Belum Tuntas, DPRD Kaltim Kembali Minta Tambahan Waktu

Pansus Raperda DPRD Kaltim kembali meminta tambahan waktu selama tiga puluh hari. Untuk membahas pembentukan Perda Inisiatif Pajak dan Retribusi Daerah. Dengan alasan butuh pembahasan teknis kembali.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim menggelar Rapat Paripurna ke-35, Senin 25 September 2023. Di Gedung B Kompleks DPRD Kaltim Jalan Karang Paci. Untuk membahas penyampaian laporan masa kerja Pansus Raperda Inisiatif tentang Pajak dan Retribusi Daerah. 

Ketua Badan Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim, Rusman Ya’qub mengungkapkan. Ketua Pansus kembali meminta penambahan waktu selama 30 hari pembahasan perancangan perda tersebut karena masih dibutuhkan pembahasan secara teknis. 

“Ada hal teknis yang belum sinkron antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan soal pemungutannya, dan itu krusial bagi kepentingan daerah,” ungkapnya.

Rusman menambahkan, jika raperda tersebut tetap diluncurkan pada tahun 2024, maka konsekuensinya Pemprov Kaltim tidak dapat melakukan pungutan pendapatan asli daerah (PAD) bagi pajak daerah dan retribusi daerah.

“Jika demikian, Kaltim bisa merugi. Maka dari itu saya dan ketua pansus sepakat penambahan waktu dan Oktober ini harus selesai,” jelasnya.

Rusman menekankan kepada Pansus Pajak dan Retribusi Daerah harus dapat memanfaatkan penambahan waktu selama satu bulan ini sebaik mungkin dan harus selesai tahun ini. Sesuai rujukan Direktur Pembinaan Hukum Daerah Kemendagri ada batas akhir untuk memfasilitasi perda yakni di minggu kedua bulan November.

“Di luar itu tidak dilayani. Kalau tidak bisa kita masukkan, akan diluncurkan  tahun depan. Itu jelas kerugian bagi Kaltim,” pungkasnya. (dmy/gdc/fth)