Presiden Jokowi Mulai Menyerah Pertahankan Harga Pertalite

Usai memelajari laporan para menterinya, Presiden Joko Widodo menunjukkan tanda-tanda sikap realistisnya terhadap subsidi BBM. Ini semakin menguatkan sinyalemen harga pertalite segera naik. Masyarakat perlu siap-siap.

Pelik harga pertalite serta harga BBM bersubsidi lainnya. Terus dibahas dalam rapat-rapat kementerian dan BUMN terkait. Evaluasi dan perhitungan semakin menjelaskan, bahwa negara perlu menaikkan harga pertalite. Kalau tidak ingin beban APBN semakin memberatkan negara.

Jokowi mengatakan upaya pemerintah untuk menahan harga BBM cukup berat.

Bila membandingkan harga BBM dalam negeri dengan negara lain. Seperti Singapura dan Jerman. Harga BBM di Indonesia tergolong sangat murah. Di negeri singa, harga bensin mencapai Rp 27 ribu seliternya. Sementara di Jerman mencapai Rp 31 ribu per liter.

“Kita ini Pertalite Rp 7.650 (per liter), Pertamax Rp 12.500 (per liter). Negara lain sudah jauh sekali. Kenapa harga kita masih seperti ini? Karena kita tahan terus, tapi subsidi makin besar. Sampai kapan kita begini? Ini PR kita semua, menahan harga itu berat,” kata Jokowi mengutip dari CNN.

Dalam kesempatan lain, Jokowi mengatakan tidak ada negara mana pun yang sanggup menyubsidi BBM hingga Rp 502 triliun seperti Indonesia.

“Perlu kita ingat subsidi terhadap BBM sudah terlalu besar dari Rp 170 triliun sekarang sudah Rp 502 triliun. Negara mana pun tidak akan kuat menyangga subsidi sebesar itu,” kata Jokowi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi alternatif selain menaikkan harga BBM. Yakni mengendalikan konsumsi BBM subsidi. Alias pembatasan stok.

“Tentu saya berharap Pertamina untuk betul-betul mengendalikan volumenya, jadi supaya APBN tidak terpukul,” ujar Ani, sapaan akrabnya.

Alokasi subsidi dan kompensasi energi bisa melebihi pagu anggaran APBN (Rp 502 triliun). Jika volume penyaluran BBM bersubsidi tidak diatur dengan baik.

“Meskipun APBN-nya bagus, surplus sampai Juli, tapi tagihannya nanti kalau volumenya tidak terkendali akan semakin besar di semester dua,” lanjut Ani.

Mengutip data Pertamina, penyaluran BBM subsidi jenis pertalite telah mencapai 16,8 juta kiloliter (kl) hingga Juli 2022. Artinya kuota pertalite hingga akhir tahun hanya tersisa 6,25 juta kl dari total kuota yang ditetapkan tahun ini, 23,05 juta kl.

Lalu, penyaluran BBM subsidi jenis solar telah mencapai 9,9 juta kl hingga Juli 2022. Dengan demikian, sisa kuota solar hingga akhir tahun hanya tersisa 5, juta kl dari total kuota 15,1 kl.

Terpisah, Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman setuju dengan pernyataan Sri Mulyani. Ia mengatakan jika tidak dibatasi, maka kuota BBM subsidi yang sudah ditetapkan bakal habis sebelum akhir tahun.

Apalagi, sejak harga pertamax naik, tren konsumsi BBM subsidi menanjak karena banyak masyarakat yang beralih ke pertalite.

“Tentu jika tidak dikendalikan maka kita akan hadapi solar habis di Oktober atau November. (Pertalite) juga, jika tidak dilakukan pengendalian maka kita prognosa di akhir 2022 kuota kita akan di atas realisasi,” kata Saleh. (DRA)