Rancangan Awal RPJMD 2025–2029 Disepakati, Pemkot Samarinda Siapkan Arah Pembangunan Lima Tahun ke Depan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda periode 2025–2029 memasuki babak penting setelah DPRD Kota Samarinda dan Wali Kota Andi Harun resmi menyepakati rancangan awal dokumen tersebut dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD, Rabu 23 April 2025.

Wali Kota Samarinda Andi Harun menyebut kesepakatan tersebut menjadi tonggak awal perencanaan pembangunan lima tahunan di Samarinda, yang akan dijadikan acuan strategis seluruh organisasi perangkat daerah dalam menyusun program kerja dan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.

“Proses akan terus berlanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Kita akan masuk ke tahap pembahasan berikutnya bersama DPRD,” ujarnya usai paripurna.

Secara substansi, RPJMD juga berfungsi sebagai landasan pelaksanaan pembangunan, sarana koordinasi lintas sektor, acuan dalam pengambilan kebijakan, serta instrumen evaluasi kinerja pemerintah daerah. Artinya, dokumen ini akan menjadi kompas bagi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan program kerja secara terarah dan terukur.

Melalui penandatanganan rancangan awal ini, Pemkot dan DPRD Samarinda menunjukkan komitmen bersama untuk menyusun arah pembangunan yang berkelanjutan, partisipatif, dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Dalam forum paripurna tersebut, DPRD Kota Samarinda juga menyampaikan sejumlah rekomendasi penting hasil evaluasi mendalam terhadap draft RPJMD. Beberapa poin yang ditekankan DPRD antara lain adalah penguatan kualitas layanan publik melalui optimalisasi peran Mal Pelayanan Publik (MPP), pengembangan kapasitas ASN, serta peningkatan sistem informasi internal di tiap-tiap instansi.

Melalui penandatanganan rancangan awal ini, Pemkot dan DPRD Samarinda menunjukkan komitmen bersama untuk menyusun arah pembangunan yang berkelanjutan, partisipatif, dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Pemkot Siap Jalankan RPJMD

Pemkot Samarinda juga terus mendorong agar dokumen RPJMD tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar menjawab persoalan riil kota, mulai dari layanan dasar, tata kelola pemerintahan, hingga peningkatan kualitas hidup warga di seluruh wilayah—termasuk daerah pinggiran yang selama ini membutuhkan perhatian lebih.

Dengan semangat kolaborasi dan evaluasi berkelanjutan, Pemkot berharap proses penyusunan RPJMD ini menghasilkan kebijakan strategis yang adil, inklusif, dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.

Dengan disepakatinya rancangan awal RPJMD ini, DPRD dan Pemkot Samarinda diharapkan terus berkolaborasi hingga dokumen final dapat ditetapkan, sekaligus menjadi pedoman bersama untuk mewujudkan pembangunan yang merata, inklusif, dan berkelanjutan.

“Kami berharap dokumen ini bisa menjadi arah pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan warga,” pungkas Andi. (ens/adv Diskominfo Samarinda)