POLITIK
Sarkowi Harap Uji Publik Sempurnakan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah
Uji publik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Barang Milik Daerah (BPMD) digelar pada Ahad (21/10/2021). Kegiatan ini diharapkan bisa menyempurnakan Raperda tersebut.
Ketua Pansus PBMD Sarkowi V Zahri mengatakan melalui uji publik diharapkan rumusan raperda yang dihasilkan semakin sempurna dan layak untuk dilakukan fasilitasi ke Kemendagri. Sebagai syarat untuk persetujuan antara pemerintah daerah dengan DPRD.
“Mulai dari persiapan, perencanaan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, artinya seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang luas untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan raperda ini,” sebut Sarkowi.
Pihaknya berharap dengan diadakan uji publik ini agar semua pihak dapat memberikan masukan dan saran baik secara substansi maupun secara teknis terhadap raperda ini sehingga nantinya dapat berguna dan efektif untuk diterapkan.
Ia menjelaskan Barang Milik Daerah selama ini, sebelum ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, lebih banyak dikelola tanpa pendekatan sistem yang baik dan sekadar kegiatan administratif semata.
Dalam perjalanannya, banyak timbul permasalahan dalam pengelolaan barang milik daerah baik yang berkaitan dengan status dan nilai yang tidak jelas, maupun penggunaan dan pemanfaatan yang tidak optimal. Hal tersebut tentunya akan sangat memungkinkan terjadinya kerugian pada keuangan daerah.
“Paradigma lama yang merugikan tersebut sudah sewajarnya untuk diubah dengan paradigm baru yang berfikir lebih maju dalam mengelola barang milik daerah, yaitu bagaimana meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset,” ucapnya.
Makmur Marbun menjelaskan percepatan penyusunan produk hukum daerah yang terdampak UU Ciptakan Kerja yakni pemerintah daerah melakukan identifikasi dan inventarisasi perda dan perkada.
Setelah itu mencabut atau menyusun perda berdasarkan perencanaan pembentukan perda atau perkada. Pemerintah daerah melakukan percepatan penyusunan produk hukum daerah yang terdampak dari UU Cipta Kerja.
“Jika belum tersedia anggaran pada Tahun 2021, Pemda dapat menggunakan anggaran belanja tidak terduga dengan melakukan pergeseran anggaran. Menyediakan alokasi anggaran pada Tahun 2022 guna mendukung penyusunan produk hukum daerah yang terdampak dari UU Cipta Kerja,” jelasnya. (Redaksi KF)
-
OLAHRAGA5 hari agoTiket Borneo FC vs Manila Digger FC Mulai Dijual, Suporter Bisa Amankan Kursi di Stadion Segiri
-
GAYA HIDUP3 hari agoSlow Living, Tren Menjalani Hidup Lebih Santai di Tengah Kesibukan: Bukan Malas, Ini Cara Menikmatinya
-
FEATURE3 hari agoKisah Pemuda Inspiratif: Dijuluki Spiderman, 4 Kali Selamatkan Nyawa, Hadiah Umrah Justru untuk Neneknya
-
HIBURAN3 hari agoRockafiller Asal Balikpapan Rilis Fillerians, Angkat Filosofi Budaya Dayak ke Musik Rock
-
OLAHRAGA4 hari agoBukan Lawan Sembarangan, Manila Digger Pernah Tembus Semifinal Kompetisi Asia, Borneo FC Wajib Waspada
-
OLAHRAGA2 hari agoAsgal Habib Jadi Pahlawan Borneo FC, Cetak Gol Kemenangan dan Raih Star of the Match
-
OLAHRAGA4 hari agoBorneo FC Baru Raih Satu Poin di Shopee Cup, Wajib Menang Lawan Manila Digger
-
KUTIM4 hari agoKutai Timur Masih Kekurangan 600 Guru, Pemerataan Pendidikan Jadi Tantangan
