Sekolah Tak Boleh Paksa Siswa Beli LKS, Pemkot Samarinda Siap Cetak dan Bagikan Gratis!

Sejumlah isu pendidikan dibahas Pemkot bersama DPRD Samarinda. Mulai dari penghapusan kewajiban membeli LKS hingga keterbatasan daya tampung sekolah. Termasuk, rencana mencetak dan membagikan buku sekolah secara gratis!

Rencana itu dibahas dalam Hearing di Kantor DPRD Samarinda, Senin 10 Februari 2025. Pertemuan ini membahas sejumlah isu krusial dalam dunia pendidikan, termasuk pengadaan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang selama ini menjadi beban orang tua, serta kesiapan daya tampung sekolah dalam menghadapi Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB).

LKS Tidak Lagi Dibebankan ke Orangtua

Dalam hearing tersebut, Kepala Disdikbud Samarinda, Asli Nuryadin, menegaskan bahwa mulai Juli mendatang, sekolah tidak diperbolehkan lagi mewajibkan siswa membeli buku, termasuk LKS yang kini berganti nama menjadi Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD).

Untuk mengatasi hal ini, Pemkot Samarinda akan mencetak dan mendistribusikan LKPD kepada siswa berdasarkan data yang tercatat di Disdikbud.

“Mulai Juli nanti, Pemkot sudah mengantisipasi pencetakan buku melalui Disdikbud, by name, by address,” ujar Asli usai hearing.

Aturan Baru soal Perpisahan Sekolah

Selain membahas LKS, pertemuan ini juga menyinggung isu perpisahan sekolah yang kerap menjadi polemik. Merespons kejadian viral terkait iuran orangtua untuk acara perpisahan di hotel, Asli menegaskan bahwa perpisahan boleh dilakukan, tetapi tanpa pungutan wajib dari orang tua.

“Yang penting jangan pakai biaya dari para orangtua atau murid. Jika ada sponsor yang membiayai, itu tidak masalah,” jelasnya.

Tantangan Daya Tampung Sekolah

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menyoroti kesiapan sistem SPMB, khususnya terkait keterbatasan kapasitas sekolah negeri di Samarinda.

Ia mengungkapkan bahwa dari sekitar 10 ribu calon siswa SMP, sekolah negeri hanya mampu menampung sekitar 9 ribu lebih. Sehingga masih ada sekitar 800 siswa yang belum terakomodasi.

“Ini masih menjadi perhatian kami. Harus ada solusi agar tidak ada anak yang tertinggal dalam sistem pendidikan,” tegas Novan.

Ia juga menekankan pentingnya pemerataan distribusi siswa agar tidak terjadi penumpukan di sekolah tertentu. Disdikbud diminta untuk menyosialisasikan informasi terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) hingga ke tingkat RT agar masyarakat tidak hanya berfokus pada sekolah favorit.

Terkait LKPD, Novan memastikan bahwa pemerintah kota akan menyediakan buku pendamping bagi siswa, meskipun ketersediaan buku wajib masih bergantung pada pengadaan melalui dana dari pemerintah pusat.

“Kita akan memaksimalkan dana BOS nasional untuk mengkover kebutuhan buku wajib,” pungkasnya. (tha/sty)