Serapan Anggaran UMKM Rendah, DPRD Kaltim Minta Penjelasan Disperindagkop UKM

DPRD Kaltim mempertanyakan kinerja Disperindagkop UKM Kaltim. Karena dari Rp12 miliar uang yang diplot untuk pembinaan UMKM. Penyerapannya masih di bawah 60 persen, jelang tutup tahun.

DPRD Kaltim telah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Perindustrian, Perdangangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop UKM) Provinsi Kaltim. Dalam rapat tersebut DPRD menyoroti rendahnya penyerapan anggaran UMKM.

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Sapto Setyo Pramono mengaku khawatir. Karena daya serap anggaran untuk program pembinaan UMKM tahun ini masih di bawah 60 persen.

“Kami minta pemaparan kepada Disprindagkop apa kendala anggaran kurang terserap,” ungkapnya, Jumat 3 November 2023.

Lebih lanjut, Sapto meminta agar data UMKM dapat sinkronisasi dengan Dinas Sosial dan BPS.

“Jangan sampai alokasi kegiatan untuk pembinaan UMKM sebesar Rp12 miliar ini tidak tepat sasaran,” terangnya.

Dengan serapan anggaran UMKM masih terbilang jauh dari target. Politisi Golkar ini berharap adanya penjelasan dari Disperindagkop UKM Kaltim terkait kendala yang dihadapi.

“Masalahnya di mana, SDM atau apa, ini harus dicari masalahnya,” lanjutnya.

Sementara itu, kata Sapto, data jumlah UMKM di Kaltim harus benar-benar dicek keberadaannya.

“Itu juga mesti terintegrasi dengan data Dinsos dan harus diverifikasi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sapto menyarankan kepada Disperindagkop UKM Kaltim untuk memaksimalkan program pelatihan, pengelolaan usaha, pengemasan, digitalisasi dan pemasaran. Untuk memenuhi target serapan anggaran.

“UMKM ini kan penting agar Indonesia tidak mengalami inflasi,” pungkasnya. (dmy/fth)

ADVERTORIAL DPRD KALTIM