Sistem Sedang Dibuat, Warga Samarinda Nantinya Beli Gas Melon Wajib Pakai Kartu

Setelah rapat bersama Pertamina, Pemkot Samarinda akan lebih serius lagi menangani kelangkaan gas melon. Nantinya, warga harus memiliki kartu khusus jika ingin membeli gas LPG 3 kg.

Jelang Hari Raya Iduladha. Keberadaan gas melon di beberapa wilayah di Samarinda terpantau langka. Ini sudah terjadi sekitar 4-5 hari yang lalu. Selain langka, harga gas juga melonjak naik. Bahkan ada yang tembus Rp50 ribu per tabungnya.

Merespons hal ini pihak Pertamina janji bakal menambah stok hingga 22 ribu tabung gas. Setidaknya selama 2 pekan ke depan sampai hari raya Iduladha. Meski saat ini stok untuk Samarinda masih aman.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda Marnabas mengakui selama ini memang belum ada pendataan yang proper dan kepastian dalam hal distribusi gas elpiji 3 kilo yang disubsidi oleh pemerintah.

Sehingga sistemnya masih seperti pemadam kebakaran. Yang kalau ada kasus, baru bergerak. Termasuk yang dilakukan Pertamina dengan menambah 22 ribu tabung subsidi lagi untuk mengatasi kelangkaan.

“Saya bilang (ke Pertamina) nggak perlu ada penambahan bos, sama aja membuang anggaran. Karena yang pakai orang yang tidak berhak,” katanya ketika diwawancarai media pada Rabu, 5 Juni 2024.

Pemkot Samarinda Siapkan Sistem Pendataan dan Kartu

Setelah rapat bersama Pertamina, Hiswana Migas, Dinas Sosial, Diskominfo, juga pihak Kelurahan. Pemkot kemudian mendapatkan solusi. Dan tengah menyusul langkah-langkah agar kelangkaan tidak terulang.

Pemkot akan memastikan data miskin di setiap kelurahan. Sekaligus membuat kajian kebutuhan per-rumah. Sehingga setiap rumah punya jatah yang berbeda-beda setiap bulannya. Itu yang kemudian akan dipenuhi.

“Misalnya keluarga A, anggota keluarganya 2-3, nah berapa jatah dalam sebulan. Begitu nanti sistemnya.”

Lalu setiap rumah akan mendapatkan satu kartu. Yang akan dipakai dalam pembelian gas melon di pangkalan setempat. Di dalam lartu itu, sudah tertulis kuantitas jatahnya. Sehingga ada penandaan setiap pembelian.

“Misalnya pangkalan A melayani 100 orang yang sudah ada di daftar namanya. Jatahnya misal satu orang itu 5 tabung dalam sebulan, ditandai di kartunya.”

“Jadi ada kepastian namanya, yang memang haknya orang miskin, tidak mampu untuk mendapatkan subsidi ini,” tambah Marnabas.

Termasuk juga mendata UMKM yang memang berhak menggunakan gas subsidi tersebut. Database itu akan menjadi hasil sinkronisasi dari Diskominfo, Dinsos, juga pihak kelurahan. Lalu disesuaikan dengan kuota Pertamina. Sehingga distribusi tepat sasaran.

Sistem Distribusi Adalah Kunci

Marnabas minta kepada Pertamina untuk rapat internal bersama Hiswana Migas. Untuk memastikan kembali distribusi ke agen. Lalu dari agen ke pangkalan. Memastikan distribusi resmi berjalan baik. Juga membantu pendataan dari pemkot untuk disampaikan kepada setiap agen dan pangkalan.

“Jadi nggak ada yang namanya nggak berhak tapi bisa beli subsidi. Nanti kalau sudah pakai sistem kartu, nggak bakal ngantri.”

“Tapi data begini kan nggak statis, berubah-ubah, ada pendatang dan lainnya. Makanya kita minta ini sistemnya permanen,” sambung Marnabas.

Setelah semua itu beres, tugas berikutnya, Satgas Pangan yang akan bekerja. Melakukan pengawasan dan razia terhadap pihak yang tidak berhak mendapatkan subsidi elpiji. Seperti restoran, rumah makan, hingga hotel.

Marnabas bilang, pertemuan hari ini baru perencanaan. Dalam pekan ini akan ada rapat lanjutan untuk mrmatangkan sistem itu dan melaporkannya kepada wali kota.

“Nanti dikaji semua termasuk HET, agar pangkalan dapat untung dan menghindari permainan,” pungkasnya. (ens/dra)