Solusi Tangani Banjir dari Diskusi KAMMI Kaltimtara: Kolaborasi OPD hingga Mandiri Anggaran

Diskusi publik yang digelar PW KAMMI Kaltimtara bersama DPRD Samarinda menghasilkan dua usulan strategis untuk atasi banjir: pembentukan Satgas Banjir lintas OPD dan penguatan alokasi APBD tanpa bergantung pada bantuan pusat.

PW KAMMI Kaltimtara (Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Kalimantan Timur dan Utara) menggelar diskusi bertajuk “Pembangunan Kota yang Resilien terhadap Bencana Banjir” di Pojok Juanda Cafe, Jalan Juanda 4, Samarinda, Jumat 16 Mei 2025.

Forum ini menghadirkan Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, serta peserta dari kalangan mahasiswa dan aktivis lingkungan.

APBD dan Bankeu Harus Sinergi

Abdul Rohim menekankan pentingnya kemandirian anggaran daerah (APBD) dalam penanganan banjir, tanpa menggantungkan diri pada bantuan keuangan (Bankeu) dari pusat.

“Kita harus mampu bergerak meski Bankeu belum cair. Jika Bankeu masuk, itu hanya mempercepat proses, bukan menjadi satu-satunya sumber dana,” tegasnya.

Ia mencontohkan, jika Bankeu hanya mampu membiayai 3 kolam retensi, APBD harus menyiapkan dana cadangan untuk membangun 3 kolam tambahan.

“Jangan sampai proyek mangkrak hanya karena Bankeu berkurang. APBD harus jadi tulang punggung,” ujarnya.

Rohim juga mendorong percepatan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 untuk memastikan alokasi anggaran penanganan banjir, termasuk kolam retensi dan normalisasi parit, masuk dalam program prioritas.

“PUPR sudah punya master plan, tapi eksekusi terbentur anggaran. Ini harus dipastikan dalam pembahasan anggaran tahun depan,” tambahnya.

Satgas Banjir Lintas OPD

Guna mengatasi tumpang tindih wewenang antar-dinas, Rohim mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Banjir.

“Selama ini, DLH urus sampah, PUPR normalisasi parit, PERKIM tangani pengembang nakal. Tapi jika tak ada koordinasi, solusi tak akan tuntas,” jelasnya.

Satgas ini diharapkan mampu merumuskan langkah jangka pendek, menengah, dan panjang, sekaligus mengoordinasikan respons cepat saat banjir melanda.

“Misal, banjir di kawasan permukiman, Satgas bisa langsung libatkan PERKIM. Kalau masalah sampah, DLH yang turun. Jangan jalan sendiri-sendiri,” tegas Rohim.

Partisipasi Masyarakat dan Solusi Pengelolaan Sampah

Iqbal, salah satu peserta diskusi, menyoroti pentingnya pengelolaan sampah terpadu. Ia mengusulkan pemilahan sampah organik, anorganik, dan plastik, mengacu pada keberhasilan program di Surabaya dan era Ahok di Jakarta.

“Samarinda menghasilkan 82 ribu ton sampah per tahun. Jika dikelola dengan pemilahan, sampah organik bisa jadi kompos, plastik didaur ulang,” paparnya.

Ia juga mengkritik lemahnya infrastruktur pengendalian banjir, seperti bendungan yang tidak memadai.

“Samarinda kota rawa, tapi bendungannya tak optimal. Ini harus jadi perhatian serius,”tambah Iqbal.

Dampak Banjir dan Penanganan Darurat

Banjir baru-baru ini menyebabkan 50 hektare lahan pertanian di Lempake gagal panen. Rohim memastikan dana darurat APBD akan dialokasikan untuk ganti rugi warga.

“Status tanggap darurat sudah ditetapkan, dana bisa dicairkan tanpa proses birokrasi panjang,” jelasnya.

Namun, ia mengingatkan pentingnya laporan detail dari tingkat RT hingga kecamatan untuk memastikan penyaluran tepat sasaran. (Chanz/sty)