Pada Wisuda Unmul Gelombang III, Sabtu 21 September 2024 lalu, Rektor Abdunnur menyebut nama Isran Noor yang kebetulan hadir di acara sakral tersebut. Sekaligus mendoakan agar cagub petahana berhasil dalam kontestasi pilkada. Isran juga sempat memberikan sambutan pada hadirin.

Pidato itu terekam lewat video, lalu ada masyarakat yang melapor ke Bawaslu Kaltim. Dengan dugaan keberpihakan ASN pada calon gubernur tertentu. Usai menerima laporan tersebut, Bawaslu langsung memanggil Abdunnur.

Ketua Bawaslu Hari Dermanto, pemanggilan tersebut merupakan bagian dari upaya konfirmasi dan penelurusan informasi yang masuk.

“Kami sedang menggali keterangan mengenai acara wisuda Unmul saat rektor memberikan sambutan. Informasi ini kami terima dari masyarakat dan kami perlu menggali lebih dalam keterangan dari si pemberi informasi,” ujarnya, mengutip dari Antara, Sabtu.

Berikan 21 Pertanyaan pada Rektor Unmul

Kata Hari, Abdunnur memenuhi undangan Bawaslu, meski tidak tepat waktu. Timnya lantas mengajukan sejumlah 21 pertanyaan terkait sambutan dan kehadiran Isran di acara wisuda.

“Kami juga menggali keterangan mengenai kebenaran video yang beredar. Rektor memang membenarkan bahwa sambutan tersebut disampaikan pada 21 September di GOR Universitas Mulawarman, Samarinda.

Setelah pemanggilan ini,Hari menerangkan bahwa tidak serta merta mereka langsung memutuskan, apakah tindakan sang rektor adalah pelanggaran atau tidak. Bawaslu, katanya, masih perlu mendalami kasus ini.

“Jika melihat video yang diterangkan oleh rektor, benar bahwa dia mengundang Isran Noor sebagai bagian dari ikatan alumni dan video tersebut adalah sambutan saat wisuda,” jelasnya.

Ke depan, Bawaslu berniat mengundang wisudawan yang hadir. Untuk mencari keterangan tambahan. Apakah memang benar ada unsur kampanye di acara tersebut.

“Penilaian apakah video tersebut mengandung unsur ajakan untuk memilih dan memuat unsur kampanye masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut,” papar Hari.

Pendalaman informasi ini diperkirakan memakan waktu tujuh hari. Bawaslu berharap dukungan publik dalam memberikan keterangan yang diperlukan.

“Kami berharap orang-orang yang mengetahui peristiwa ini dapat hadir untuk memberi keterangan. Ini masih dari satu sisi, yaitu rektor. Kami juga perlu keterangan dari wisudawan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap,” imbuhnya.

Penjelasan Abdunnur

Dalam pertemuan tersebut, Abdunnur menyampaikan beberapa hal seperti inti pidatonya, kehadiran Isran, serta harapannya terhadap pemimpin Kaltim. Soal kehadiran Isran, ia menjelaskan bahwa eks bupati Kutim tersebut merupakan Ketum Ikatan Alumni (IKA) Unmul.

“Isran Noor hadir sebagai Ketua Umum IKA Unmul dan kita semua tahu beliau adalah calon gubernur. Sebagai warga Kaltim, mari kita doakan beliau menjadi pemimpin Kaltim yang terbaik,” ujar Abdunnur mengulang pernyataannya pada prosesi wisuda.

Abdunnur mengklaim jika siapa pun alumni Unmul yang menjadi pemimpin daerah, di semua level, dari lokal hingga nasional. Pihaknya akan memberi dukungan penuh.

“Saya tidak berpihak pada siapa pun. Siapa pun alumni Unmul, mari kita doakan agar mereka menjadi pemimpin yang terbaik.”

“Ada banyak pertanyaan yang harus dijawab, terutama mengenai apakah ada penekanan dari salah satu calon. Namun, saya tegaskan lagi bahwa siapa pun alumni Unmul, kita doakan yang terbaik untuk mereka,” pungkasnya. (dra)

Artikel Diduga Kampanyekan Isran Noor, Rektor Unmul Dipanggil Bawaslu Kaltim pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Setelah sukses menghapus Ujian Nasional (UN) di level sekolah. Menbudristek Nadiem Makarim kembali meneken aturan untuk meniadakan skripsi, tesis, dan disertasi sebagai syarat utama kelulusan SI, S2, dan S3.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53/2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Skirpsi dkk tidak lagi wajib, jika Program Studi (Prodi) sudah menerapkan kurikulum berbasis proyek dan sejenisnya.

Lantas bagaimana dengan Universitas Mulawarman? Rektor Unmul Abdunnur mengatakan, kalau kampusnya saat ini masih menerapkan aturan lama. Yaitu, mahasiswa kudu buat skripsi untuk bisa lulus.

Sementara soal peraturan baru tersebut, dia bilang, masih perlu dirapatkan. Baik di internal, maupun dengan kampus-kampus lainnya. Mengingat saat ini, karakteristik maupun kesiapan perguruan tinggi pada kurikulum berbasis proyek berbeda-beda. Antara kampus di Pulau Jawa dan pulau lainnya di Indonesia.

“Benar, memang Mas Nadiem mengatakan hal tersebut (lulus tanpa skripsi). Tapi untuk menanggapi hal tersebut kami akan coba rapatkan dengan beberapa pimpinan kampus terlebihh dahulu,” ungkap Abdunnur belum lama ini.

Dia memahami bahwa peraturan baru ini untuk memacu mahasiswa berfokus pada penelitian dan output-nya. Ketimbang berkutat pada penulisan skripsinya. Dan sangat mungkin untuk diterapkan pada mahasiswa D4, S1, S2, dan S3.

“Hal ini bentuk penyederhanaan standar kompetensi lulusan yang tidak lagi secara rinci. Tapi dengan merumuskan kompetensi sikap, IPTEK, dan keterampilan secara integritas.”

“Harapannya hal ini bisa melakukan evaluasi kurikulum dan mengembangkan pembelajaran kurikulum berbasis terapan, projek, dan bentuk lainnya untuk mengkonversi tugas akhir,” tutupnya.

Dosen Unmul: Tolong Dikaju Ulang

Sementara itu, Dosen Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, Ichsan Haris berpendapat. Pelaksanaan tugas akhir dianggap penting bagi mahasiswa untuk meraih gelar akademik yang layak.

“Kalau sebagai dosen melihatnya wacana tersebut. Kita maknai dengan mengganti format lain untuk tugas akhir. Mungkin dalam bentuk luaran (output) lain, bukan lagi bentuk print out,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ichsan menyarankan agar Kemendisbudristek mempertimbangkan ulang perencanaan penghapusan tugas akhir ini dengan cermat. Karena perubahan kebijakan ini tidak bisa dilakukan dengan instan.

“Rencana ini harus matang karena ada banyak perubahan dalam cara mahasiswa mendapatkan gelar, sehingga perlu sosialisasi dan pemahaman berjenjang,” jelas Ichsan.

Dalam proses pengkajian ulang yang tentu memakan waktu itu. Ichsan melihat, pergantian skripsi menjadi publikasi dan jurnal ilmiah bisa menjadi alternatif lainnya.

“Mungkin kita ikuti saja sesuai arahan yang ada. Kita akan menyesuaikan baik itu bentuk luaran lain, publikasi ilmiah, jurnal, atau bentuk lain,” pungkasnya. (dmy/dra)

Artikel Rektor Unmul: Saat Ini Kami Masih Wajibkan Skripsi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Seluruh fraksi di DPRD Kaltim sudah menyetorkan 3 nama pilihannya ke unsur pimpinan. Selanjutnya, ketua dan para wakil ketua dewan akan menggelar rapat pimpinan di Surabaya, pada 5 September mendatang. Untuk membuat daftar 3 nama teratas yang akan disetorkan ke Kemendagri.

Dari bocoran beberapa fraksi, ada 5 nama yang menjadi kandidat akhir. Untuk berebut 3 slot final. Yakni pejabat Kemendagri Akmal Malik, pejabat Kemenag Kamaruddin Amin, Rektor Unmul Abdunnur, Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, dan pejabat Otorita IKN Alimuddin.

Dari 5 nama itu, Abdunnur (Bulungan) dan Sri Wahyuni (Samarinda) adalah calon yang lahir di Kaltim. Lalu Alimuddin, meski lahir di Sulawesi, dia sudah tinggal di Samarinda sejak kelas 2 SD. Dan selepas karier militernya, dia sudah menjadi birokrat di PPU (Kaltim) sejak 1995. Jabatan pertamanya adalah Lurah Penajam, dan terakhir Kadisdikpora PPU sebelum menjadi Kabid Sosbud dan PM IKN.

Sementara 2 nama lainnya, merupakan pejabat yang lahir dan berkarier di luar Kaltim. Sehingga Jahidin berharap, nama-nama yang lolos penjaringan 3 besar adalah putra daerah. Pun begitu pilihan dari Kemendagri nantinya.

“Yang jelas kita minta berasal dari Kaltim, apakah dia bertugas di Jakarta tetapi dia harus orang Kaltim dan tiga tiganya merupakan putra daerah. Dan syarat kepangkatannya merupakan esselon I,” ungkapnya, Kamis 31 Agustus 2023.

Secara personal, Jahidin memfavoritkan Sri Wahyuni. Selain asli Kaltim, Sri juga memiliki rekam karier yang panjang di birokrat kabupaten dan provinsi di Bumi Etam.

“Dari segi pendidikan beliau mempuni dan saya secara pribadi lebih mendukung orang yang meniti karier dari bawah yang mengerti geografis Kaltim,” katanya.

Belum lama ini, DPRD Kaltim melakukan kunjungan ke Bandung. Untuk mempelajari DPRD Jabar melakukan formulasi pemilihan 3 nama calon Pj Gubernur.

“Kunjungan ke Bandung bukan berarti kami gak paham, tapi surat dari Mendagri ada perintah masing-masing fraksi mengirim tiga kandidat, dan yang dianggap baik maka akan diranking.”

“Misalkan PKB dan Gerindra memilih nama tersebut maka nama tersebut yang mendapat dua suara,” tuturnya.

Baginya, pemilihan Pj Gubernur kali ini agak berbeda. Karena masa jabatannya bukan 1-3 bulan saja. Namun lebih dari satu tahun. Dan walau Pj tidak memiliki kewenangan penuh layaknya kepala daerah definitif. Namun tetap strategis membawa arah pembangunan selama masa kekosongan itu.

Harapannya Pemerintah Pusat dapat menakomodir secara serius usulan dari DPRD Kaltim ini. Jahidin menilai Kaltim merupakan sebuah daerah yang penting dan berpotensi besar dalam bidang Sumber Daya Alam (SDA). (dmy/dra)

Artikel Legislator Kaltim Harap Pusat Pilih Putra Daerah untuk Jadi Pj Gubernur pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

DPRD Kaltim sedikit lagi akan menyelesaikan tahapan pemilihan 3 nama calon Penjabat Gubernur Kaltim. Untuk menggantikan Isran Noor yang habis masa jabatannya per 1 Oktober 2023 nanti.

Teranyar, sebanyak 8 fraksi di Dewan Karang Paci sudah menyetorkan 3 nama favorit mereka ke unsur pimpinan. Pada tahap akhir, ketua dan para wakil DPRD akan menggelar perhitungan final dan rapat pimpinan. Yang diagendakan pada 5 September mendatang di Surabaya.

Dari situ, mereka akan membuat daftar yang berisi 3 nama. Beserta nomor urutnya. Penentuan nomor urut ini berdasar perangkingan yang dilakukan oleh fraksi-fraksi.

Sebelumnya, santer tersiar jika DPRD sudah memiliki 3 nama yang hampir pasti ‘dipatenkan’. Yakni Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kamaruddin Amin, dan Rektor Universitas Mulawarman Abdunnur.

Usai pengumpulan nama terakhir, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyebut totalnya ada 5 nama. Artinya ada 2 nama baru yang masuk di tikungan terakhir. Keduanya adalah Sekertaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni, dan Deputi Otorita IKN Bidang Sosbud dan PM, Alimuddin.  

“Penentuan nama tersebut berdasarkan voting dan usulan dari fraksi masing-masing,” ungkapnya, Kamis 31 Agustus 2023.

Adapun delapan fraksi yang telah mengajukan nama-nama calon Pj Gubernur Kaltim yakni Golkar, PAN, PDIP, PKB-Hanura, PPP, Gerindra, PKS dan Demokrat-Nasdem.

“Lima nama ini nanti akan kita sharing terlebih dahulu. Karena harus tiga nama sesuai Permendagri,” lanjutnya.

Sri Wahyuni dan Alimuddin Cukup Kuat

Dari 5 fraksi yang sudah membocorkan ke publik, soal 3 nama yang mereka usulkan. Abdunnur masih jadi kandidat paling kuat untuk menempati rangking 1. Sementara 4 calon lainnya cukup imbang.

Termasuk Sri Wahyuni dan Alimuddin. Meski muncul belakangan, Alimuddin setidaknya mendapat dukungan dari 3 fraksi (dari 5-belum final). Sementara Sri meraih 2 dukungan.

Dengan begitu, peluang keduanya, atau satu di antaranya untuk masuk dalam daftar 3 nama akhir sangat terbuka. Di luar dugaan.

Kemendagri Juga Punya Calon Pj Gubernur Kaltim

Sementara itu, Hasanuddin mengatakan jika 3 nama yang mereka ajukan ke Kemendagri itu. Belum nama yang benar-benar final. Karena Kemendagri sendiri akan ikut mengusulkan beberapa nama. Yang bisa jadi sama, bisa jadi beda.

 “Nantinya akan digodok oleh presiden untuk menentukan siapa yang menjadi gubernur definitif.” Tuturnya.

Hasanuddin berharap yang akhirnya menjadi Pj Gubernur Kaltim nantinya. Berasal dari nama-nama yang mereka ajukan.

 “Yang jadi pertanyaan, yang gak pernah diajukan malah menduduki. Yang tiga yang diajukan oleh Ketua DPRD Kaltim yang paling kuat, semoga Pusat memilih tiga nama ini bukan yang lain,” pungkasnya. (dmy/dra)

Artikel 5 Nama Perebutkan 3 Slot Final Calon Pj Gubernur Kaltim, Sri Wahyuni dan Alimuddin Berpotensi Jadi Kejutan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pimpinan DPRD menyatakan belum menentukan 3 nama final yang akan diajukan ke Kemendagri. Sebagai calon Penjabat Gubernur Kaltim pengganti Isran Noor. Yang akan lengser Oktober mendatang.

Hal ini membuat bursa Pj Gubernur jadi menghangat. Sebelumnya, ada isu bahwa Sekdaprov Sri Wahyuni mendadak masuk bursa. Yang memungkinkan mengubah cikal bakal 3 nama yang sebelumnya sudah santer beredar. Yakni Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag H Kamaruddin Amin, Rektor Unmul Abdunnur.

Belakangan, muncul lagi isu bahwa nama Abdunnur tidak memenuhi kriteria untuk diusulkan. Sebabnya, rektor dianggap sebagai pejabat fungsional pemerintahan. Sementara syaratnya, harus pejabat struktural dan eselon I. Padahal, Abdunnur adalah nama unggulan nomor 1 versi fraksi DPRD.

Sebelum lanjut, perlu dijelaskan dulu mekanisme penentuan Pj gubernur. Pertama, DPRD provinsi, dalam hal ini DPRD Kaltim melakukan penjaringan nama terlebih dahulu. Masing-masing fraksi awalnya berembuk, lalu mengusulkan nama-nama potensial ke pimpinan dewan.

Selanjutnya, unsur pimpinan menggelar rapat pimpinan (Rapim). Untuk menginventarisir, sekaligus memeriksa persyaratan administrasi. Kalau sudah oke, pimpinan dewan menyerahkan 3 nama ke Kemendagri. Ini belum selesai.

Kemendagri selanjutnya menyerahkan usulan itu ke presiden. Pilihan presiden belum mutlak, karena masih ada 1 tahap terakhir untuk membuat keputusan finalnya. Begitu.

Nah, menurut Wakil Ketua Komisi 3, Syafruddin mengungkapkan mayoritas Fraksi DPRD Kaltim menjagokan Abdunnur sebagai Pj Gubernur Kaltim.

“Sudah final diputuskan dari fraksi DPRD bahwa Abdunnur yang didorong menjadi Pj Gubernur,” tegas Udin.

Lanjut politisi PKB itu, Abdunnur memiliki beberapa keunggulan. Pertama, ia adalah putra daerah yang mempresentasikan Unmul dan Kalimantan Timur. Kedua, rektor Unmul itu dianggap memiliki kemampuan manajerial yang mumpuni. Cocok untuk memerintah Kaltim sementara waktu.

“Sehingga biarlah orang -orang yang mengerti manajerial dan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk memimpin sementara ini. Sekitar setahun lebih,” pungkasnya.

Pimpinan DPRD Masih Kroscek

Menanggapi isu ini, unsur pimpinan DPRD masih mempelajari status Abdunnur. Karena meski rektor tidak masuk unsur struktural pemerintahan, seperti gubernur, wakil, sekretaris, kepala dinas, bupati, dan seterusnya sampai lurah. Namun rektor merupakan pejabat Pemerintah Pusat. Di bawah Kemenbudristek. Sementara dosen, yang tidak masuk dalam struktural birokrat kampus, masuk kategori pejabat fungsional.

“Memang ada suara tentang itu, dan kami memang sedang menggodok hal itu. Kalau memang ternyata beliau sebagai fungsional akan kami coret,” jelasnya, Jumat 11 Agustus 2023.

“Tapi kalau beliau dari struktural akan kami pertimbangkan (usulan) dari teman-teman (fraksi) di DPRD ini,” tutup Seno. (dmy/dra)

Artikel Dirumorkan ‘Didiskualifikasi’ Kemendagri, Fraksi DPRD Kaltim Ngotot Ajukan Nama Abdunnur Jadi Pj Gubernur pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Mas Menteri Nadiem Makarim dan Wagub Kaltim Hadi Mulyadi punya harapan khusus pada rektor baru Unmul, Abdunnur. Ini kata mereka.

Abdunnur resmi menjabat sebagai Rektor Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda. Usai dilantik pada Kamis 27 Oktober 2022 oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim. Di Graha Utama Gedung Ki Hajar Dewantara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Jakarta.

Dalam sambutannya usai melantik Abdunnur. Mas Menteri menyampaikan harapan pada seluruh rektor di Indonesia, termasuk Abdunnur. Agar mampu terus mendorong transformasi di kampus masing-masing.

Rektor dan para jajarannya juga diminta untuk menghilangkan sekat yang membatasi. Antara mahasiswa dan dosen. Kolaborasi antara pengajar dan mahasiswa justru sangat didorong oleh Kemendikbudristek. Selain tentu, kampus harus memberikan kesempatan besar terhadap inovasi yang dikembangkan mahasiswanya.

“Menurut saya transformasi merdeka belajar yang telah diupayakan selama tiga tahun terakhir telah merubah sistem pembelajaran dari jenjang PAUD sampai SMA / SMK.”

“Implementasi asesmen nasional dan kurikulum merdeka telah memberikan keleluasaan kepada para guru dan peserta didik untuk mengeksplorasi cara-cara pembelajaran yang jauh lebih relevan dan menyenangkan,” jelasnya.

Bagi Menteri Nadiem, Direktur Pendidikan Profesi Guru, Direktur Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan mengemban tugas untuk mendorong peningkatan kualitas pelajaran dan pengajaran tenaga pendidik di setiap satuan pendidikan.

Masih dari tempat yang sama. Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi yang turut hadir dalam pelantikan tersebut. Memberi selamat pada Abdunnur. Ia berharap, sebagai alumni Unmul pertama yang menjadi Rektor Unmul. Abdunnur dapat meningkatkan kualitas kampus yang ia pimpin. Terlebih pemindahan IKN sudah semakin dekat.

“Semoga bisa melanjutkan hal-hal positif yang telah dibangun oleh rektor sebelumnya, bisa membangun sinergitas dan kolaborasi oleh semua pihak membangun Kaltim.”

“Apalagi Kaltim sedang dipersiapkan menjadi ibu kota negara, saya berharap (Unmul) melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk membangun Kaltim,” demikian Hadi Mulyadi. (DRA)

ADV DIKOMINFO KALTIM

Artikel Abdunnur Sah Jabat Rektor Unmul, Mas Menteri dan Wagub Kaltim Pesankan Ini pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.