Pemindahan IKN ke Kaltim menjadi alasan besar kenapa RTRW Kaltim 2016-2036. Menjadi tidak berlaku dan perlu RTRW teranyar.

Proses panjang Raperda RTRW Kaltim 2022-2042 sendiri sudah hampir sampai final. Selasa 28 Maret kemarin, DPRD dan Pemprov Kaltim mengesahkan raperda tersebut.

Yang menjadi pertanyaan, bagaimana status masyarakat dan kawasan yang masuk dalam wilayah IKN?

Ketua Pansus RTRW Kaltim Baharuddin Demmu menegaskan. Bahwa secara administrasi, IKN itu masih berada di wilayah Benua Etam.

“Pola ruang (IKN) diatur lewat Undang-Undang, Jadi saat ini pansus tidak mengatur itu,” kata Demmu, Selasa.

DPRD, kata Demmu, memastikan bahwa APBD Kaltim masih bisa dipakai untuk pembangunan di Sepaku serta wilayah IKN lainnya.

Namun, setelah nanti IKN efektif beroperasi. Barulah APBD Kaltim sudah tidak boleh lagi masuk ke wilayah IKN.

“Nanti kalau sudah pindah kewajiban provinsi Kaltim sudah tidak ada lagi, seluruhnya jadi kewenangan khusus Otorita IKN,” lanjutnya.

RTRW Tak Banyak Perubahan

Secara garis besar, rancangan tata ruang wilayah Kaltim, tidak mengalami perubahan signifikan. Dari RTRW sebelumnya.

“RTRW Kaltim tidak berubah secara signifikan, pertanian bertambah luasnya. Kami mengakomodir banyak hal, tapi kami juga menunggu persetujuan kementerian bahwa ada usulan menyangkut kawasan hutan,” kata Demmu.

Terkait usulan perubahan status hutan yang disampaikan Gubernur Kaltim Isran Noor kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Pansus telah menyampaikan sejumlah catatan.

“Kawasan hutan untuk areal penggunaan lain atau APL dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat yang bermukim di wilayah tersebut.”

“Kami menyetujui 100 persen setuju. Namun untuk kawasan hutan berstatus Hak Guna Usaha akan diubah jadi APL, kami pansus belum setujui,” pungkasnya.

Untuk diketahui, saat ini, rancangan RTRW Kaltim, masih menunggu persetujuan kementerian terkait sebagai landasan pengesahan RTRW. (ant/dra)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Ternyata, Pembangunan Kawasan IKN Masih Jadi Tanggung Jawab Kaltim pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

DPRD bersama Pemprov Kaltim mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kaltim tahun 2022-2042. Pada Rapat Paripurna ke-11 DPRD Kaltim di Gedung Karang Paci. Selasa 28 Maret 2023.

Ketua DPRD Kaltim, pengesahan ini memang lebih lambat dari perkiraan. Selain penyusunannya yang lebih teliti dan rinci. Juga karena Pemerintah Pusat cukup lama untuk memberi lampu hijau.

“Pada hari ini kita mengesahkan Raperda RTRW Kaltim tahun 2022-2042, setelah berbulan-bulan dalam proses  menunggu hasil persetujuan substansi dari Kementerian ATR dan juga Kemendagri,” kata Hamas, Selasa.

Pengesahan RTRW Kaltim versi baru ini, menurut Hamas. Sangat penting untuk menentukan arah dan wajah pembangunan Kaltim ke depannya. Serta menjadi rekomendasi dan rujukan utama kepada RTRW kabupaten/kota di Benua Etam.

Jalan Panjang Raperda RTRW Kaltim

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RTRW Kaltim Baharuddin Demmu. Menjelaskan bahwa timnya sudah berupaya semaksimal mungkin. Untuk melaksanakan semua kegiatan. Agar penyusunan raperda ini klir dan tidak menjadi masalah di kemudian hari.

“Kami sudah melaksanakan berbagai kegiatan mulai dari rapat-rapat internal pansus, konsultasi ke Kementerian terkait, Focus Group Discusion (FGD). Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan juga rapat-rapat kerja dengan Pemerintah Daerah Kaltim,” kata Baharuddin.

Karena itulah, pengesahan Raperda RTRW Kaltim 2022-2042 mengalami kemunduran hingga 3 bulan.

Meski begitu, ia menerangkan bahwa semua alur itu memang harus dilalui. Karena sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demmu menjelaskan bahwa dalam pembahasan Raperda RTRW Kaltim. Ada 3 poin muatan materi yang selama ini menjadi pembahasan. Pertama ialah perubahan pasal-pasal terhadap peruntukan wilayah hingga perubahan pola ruang.

Kedua, melakukan integrasi antara Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) ke dalam RTRW Kaltim.

Dan ketiga adalah mengubah beberapa ketentuan dalam Perda RTRW sebelumnya untuk disesuaikan dengan ketentuan baru.

Saat ini, rancangan RTRW Kaltim, masih menunggu persetujuan kementerian terkait sebagai landasan pengesahan RTRW.

Baharuddin Demmu melanjutkan, setelah terbitnya persetujuan substansi dari Kementerian ATR. Pansus masih mendapatkan permohonan usulan dari SKK Migas dan Pertamina Hulu Mahakam (PHM). Perihal pemanfaatan ruang zona untuk pengembangan proyek sumur bor migas PHM.

Namun karena sudah terbit persetujuan dari Kementerian ATR tersebut, maka usulan itu tidak bisa diakomodir.

Kata Wagub Kaltim

Pada rapat paripurna pengesahan Raperda RTRW tersebut. Pemprov Kaltim diwakili oleh Wagub Hadi Mulyadi. Ia menyampaikan terima kasih pada semua tim yang terlibat. Penyusunan RTRW kali ini memang agak spesial karena berkaitan dengan pemindahan IKN Nusantara.

“Pentingnya RTRW ini karena sebagai acuan utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun sebagai arah pembangunan daerah jangka panjang. Baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota,” kata Hadi Mulyadi. (dra)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Tok! Raperda RTRW 2022-2042 Kaltim Resmi Disahkan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Sejak tahun 2014, warga Kelurahan Bukit Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara. Harus hidup berdampingan dengan bekas lubang tambang yang berdekatan dengan kebun dan permukiman.

Persoalannya bukan hanya pada letak kolam eks tambang itu saja. Namun air dari kolam-kolam itu, kerap merembes ataupun meluber ketika hujan. Dan airnya mengalir hingga ke kebun-kebun warga. Bahkan sampai permukiman dan fasilitas umum lainnya.

Sudah bertahun-tahun warga setempat membawa masalah ini ke sana-sini. Namun belum juga ada solusi konkret. Reklamasi kolam eks tambang yang warga impikan, hanya berbentuk janji tanpa realisasi.

Teranyar, perwakilan warga yang tergabung dalam Aliansi Peduli Lingkungan Hidup Bukit Merdeka (APLH-BM). Mengadukan nasib mereka ke DPRD Kaltim. Dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Selasa 20 Desember itu. Hadir pula perusahaan pemilik lubang tambang, PT Lembuswana Perkasa.

Usai RDP, Ketua Komisi I DPRD Kaltim Baharuddin Demmu bilang polemik ini sudah berlansung lama dengan dampak yang terus meluas.

“Yang terdampak itu,ada kebun sawit, kebun lai, rumah, serta sekolahan, dan sampai saat ini belum mendapatkan ganti rugi,” ujar Bahar.

“Tahun 2020 juga terjadi longsor di bekas tambang tersebut, teman-teman di DPRD Kukar sudah coba untuk memfasilitasi terkait reklamasi, tetapi hingga hari ini belum terealisasi.”

“Jarak dari rumah warga ke lubang tambang hanya berkisar 5-10 meter. Jadi tiap hujan masyarakat selalu khawatir,” jelasnya lagi.

Hasil RDP itu memutuskan jika perusahaan harus segera mereklamasi kawasan bekas tambang mereka. Jika PT Lembuswana Perkasa tidak melakukan reklamasi sesuai kesepakatan. Bahar bilang Komisi I dan Komisi III akan meminta pimpinan DPRD Kaltim untuk bersurat kepada Kementerian ESDM RI.

“Ini sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat, untuk itu kita akan meminta kementerian terkait melakukan pemantauan dan mempercepat proses penutupan operasi tambang tersebut,” tegasnya.

Terpisah, perwakilan APLH-BM yang enggan disebutkan namanya, menyebut perusahaan telah berbuah kejahatan karena belum menunaikan janji reklamasi.

Ia berharap RDP ini menjadi pertemuan final. Setelah ini, PT Lembuswana Perkasa dapat melakukan reklamasi kawasan eks tambang mereka secepatnya. Tanpa mengulur waktu.

“Ini telah merugikan masyarakat sekitar, makanya kita minta untuk secepatnya melakukan reklamasi, sesuai kesepakatan.”

“Jika perusahaan tidak melakukan kewajibannya dalam hal ini reklamasi tambang, nyawa masyarakat akan menjadi taruhannya. Itu sisi kejahatannya,” tegasnya. (sgt/dra)

Artikel Air Kolam Eks Tambang Rembesi Kebun dan Sekolah, Warga Bukit Merdeka Mengadu ke DPRD Kaltim pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Anggota DPRD Kaltim Baharuddin Demmu kembali keluar masuk desa di Kukar. Usai rangkaian reses beberapa waktu lalu. Kali ini, politisi PAN itu mengunjungi Kampung Kutai di Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kukar. Pada Minggu 11 Desember 2022.

Kehadiran Bahar ke desa itu ialah menjalankan tugas kedewanannya. Berupa sosialisasi wawasan kebangsaan. Yang mencakup Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.

Dalam penjelasannya, Bahar menekankan bahwa 4 Pilar Kebangsaan ini penting buat diamalkan. Bahkan diajarkan pada anak-anak sejak usia dini. Agar generasi mendatang bisa terhindar dari paparan paham radikal. Yang bisa masuk melalui kebisingan desa, hingga keramaian internet.

Mencegah dan memerangi radikalisme menurut Bahar sama-sama merupakan aksi bela negara. Bedanya, mencegah punya cakupan yang lebih luas. Dimulai dari diri sendiri, keluarga di rumah, lingkungan RT, Desa, dan seterusnya.

“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Nah, kita semua wajib menjaga keutuhan bangsa ini dengan landasan 4 pilar itu,” jelas Bahar.

Di antara pentingnya sosialisasi wawasan kebangsaan ini ialah anggota dewan ditugaskan oleh negara. Untuk memaparkan makna-makna yang terkandung dalam 4 pilar itu.

Sehingga nantinya, warga yang hadir bisa lanjut menyosialisasikannya ke kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

Mengapa demikian, karena memaknai 4 pilar dengan menghapalnya adalah dua hal yang berbeda.

“Karena itu penting disosialisasikan kepada masyarakat. Sampai ke desa-desa. Yang akhirnya untuk menjaga kesatuan dan persatuan kita. Di tengah kemajemukan bangsa kita ini. Khususnya Kaltim,” tegasnya.

Dalam kegiaatn itu, Bahar dibantu oleh 2 narasumber. Yakni Aiptu Norton Tobing dari Polsek Marangkayu dan Akademisi Universitas Mulawarman Haris Retno.

“Sebagai wakil rakyat, dalam menjalankan tugas dan memperjuangkan aspirasi, saya selalu berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak kepada kita semua, jangan hanya menghapal, tapi menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita,” tandasnya. (dra)

Artikel Tangkal Radikalisme, Bahar: Ajarkan Pancasila pada Anak sejak Dini pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Bahar –sapaannya- melakukan kunjungan kedewanan ke 10 desa yang tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk menyerap aspirasi masyarakat yang ia wakili di Kantor Karang Paci, Samarinda.

Kunjungan itu ia lakukan selama sepekan, terhitung dari 20 sampai 27 November 2022. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengaku banyak menerima keluh kesah dan permintaan program dari masyarakat. Sebagian sifatnya umum, namun ada beberapa yang spesifik.

Seperti misalnya masyarakat Desa Hambau Kecamatan Kembang Janggut. Meminta Bahar mengupayakan 2 program. Pertama permohonan bantuan mesin kapal untuk Kelompok Nelayan Ingin Maju dan Ingin Sejahtera. Lalu permohonan bantuan pengadaan pupuk dan pestisida untuk kelompok tani setempat.

“Masih dari Kembang Janggut, yakni Desa Long Beleh Modang. Masyarakat mengusulkan 3 program. Yaitu permohonan alat tangkap ikan, bantuan bibit sawit, dan bantuan perahu,” ujarnya, Selasa 29 November 2022.

Bergeser ke Desa Sepakat Kecamatan Loa Kulu. Sedikitnya Bahar mencatat 5 usulan. Pertama, masyarakat memintanya memperjuangkan gaji pegawai honorer di Loa Kulu. Kedua, permohongan traktor dan cultivator untuk Kelompok Tani (Poktan) Tudungan. Ketiga, permintaan bibit sayur mayur untuk Poktan Nuansa Makmur Jaya.

“Masyarakat juga meminta bantuan alat pembuat kue untuk ibu-ibu di Desa Sepakat. Dan permohonan bantuan seragam, alat gendang, ambal, dan kipas angin untuk kelompok yasinan desa tersebut,” lanjutnya.

Di desa keempat, yakni Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang. Bahar mencatat 3 usulan. Yakni permohonan perbaikan irigasi dan/atau membuat aliran sungai baru sepanjang 1 Km untuk pertanian Desa Bangun Rejo. Permohonan bantuan permberdayaan petani, baik berupa penyuluhan ataupun bibit dan alat pertanian. Serta permohonan bantuan drone penyemprot padi.

“Dalam kunjungan ke Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa. Saya mencatat 2 usulan, yakni permohonan perbaikan jembatan di RT 10 dan pengadaan kapal/ kapal mesin,” lanjutnya.

Berlanjut ke Samboja, tepatnya di Kelurahan Karya Merdeka, ia mencatat 2 usulan. Yakni permohonan pengadaan pupuk pertanian, serta meminta bantuan teknis dalam pembuatan proposal bantuan.

Bergeser jauh dari Samboja, Bahar mengunjungi Desa Muara Badak Ulu, Kecamatan Muara Badak. Di sana, lagi-lagi ia mencatat 2 usulan penting. yakni permohonan bantuan pada kelompok yasinan berupa seragam, perangkat sound system sederhana, dan gendang habsyi. Satu lagi usulan renovasi TK di Muara Badak Ulu.

“Di desa kedelapan yakni Desa Muara Badak Ilir, ada 5 permohonan. Yaitu bantuan alat pembuat kue untuk Poklahsar Maccoli Loloe. Perbaikan Jembatan Sambera, renovasi Masjid Nurul Falah, renovasi jalan di kawasan Tokolima. Terakhir permohonan bantuan bagi 3 Poklahsar berupa alat pembuat kue,” Bahar merinci.

Bergeser ke Desa Anggana Kecamatan Anggana. Ada 6 usulan yang Bahar catat. Mencakup permintaan renovasi Masjid Arrahim dan Almaghfiroh. Pembangunan auditorium SMAN 1 Anggana dan pelebaran parkir.

Ketiga permintaan bantuan pembuatan gedung BPU Desa Anggana. Lalu permohonan renovasi pagar SMPN 1 Anggana. Renovasi gereja. Dan permohonan penambahan kelas di SDN 6 Anggana.

“Di desa terakhir yakni Desa Loh Sumber Kecamatan Loa Kulu. Saya menerima 2 usulan. Yaitu bantuan pembuatan akte notaris untuk pembentukan yayasan pendidikan anak.”

“Serta pembuatan gedung pengajian untuk anak-anak di Kampung Merangan,” ujar Bahar.

Secara garis besar, Bahar akan berupaya mewujudkan 32 usulan dari masyarakat yang ia wakili tersebut. Direalisasikan melalui uang aspirasi ataupun mendorong percepatan realisasi ke lembaga pemerintahan terkait.

Seluruh usulan itu akan diperjuangkan dalam anggaran tahun depan. Catatan itu sendiri ia buat untuk menjadi landasan kerjanya. Ia berharap dapat men-check list semua usulan itu. Tanda sudah terealisasi.

Untuk diketahui, dalam proses pembangunan. Lembaga legislatif dan eksekutif memiliki batas kewenangan masing-masing. Misalnya, anggota dewan tidak bisa langsung membangunkan gedung tertentu untuk masyarakat. Namun bisa melakukan komunikasi dengan OPD terkait agar arah pembangunannya menyasar ke masyarakat di dapilnya. (dra)

Artikel Sambangi 10 Desa di Kukar, Baharuddin Demmu Tampung 32 Aspirasi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.