Seorang pengemudi mobil tangki berinisial M resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Pertalite yang tercampur air di SPBU Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ia diduga dengan sengaja mengurangi muatan BBM dan menggantinya dengan air demi keuntungan pribadi.

Area Manager Communication, Relations, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Taufiq Kurniawan, mengungkapkan bahwa pelaku melakukan praktik illegal loading.

“Ada unsur illegal loading untuk keuntungan pribadi. Muatan diganti air, sehingga menyebabkan kerugian konsumen,” ujar Taufiq saat konferensi pers di Polres Klaten, Kamis 10 April 2025.

Dari hasil investigasi bersama pihak kepolisian, diketahui bahwa pelaku memasukkan sekitar 4.000 liter air ke dalam tangki berkapasitas 24.000 liter. Aksi itu dilakukan sebelum tangki tiba di SPBU tujuan.

“Campuran air yang kami investigasi bersama Polres itu sekitar 4 kiloliter. Tapi untuk detailnya, rekan-rekan dari Polres yang lebih tahu,” tambah Taufiq.

Pertamina, lanjutnya, sebenarnya telah menerapkan sistem pengawasan ketat di tiap armada, seperti pemasangan GPS dan CCTV. Namun, dalam kasus ini, pelaku memutus kabel pengawasan tersebut agar aksinya tidak terpantau.

“Oknum sopir itu memutus kabel. Itu jadi dugaan awal dan telah dikonfirmasi oleh tim Polres,” ujarnya.

Atas tindakan tersebut, Pertamina langsung mengambil langkah tegas dengan memecat pelaku. Pihak perusahaan juga menyatakan dukungan penuh terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

“Kami sudah mengganti kerugian delapan kendaraan roda dua dan empat kendaraan roda empat yang terdampak. Selain itu, kami siap memberikan dokumen dan keterangan ahli jika dibutuhkan,” jelas Taufiq.

Kapolres Klaten, AKBP Nur Cahyo AP, menyebut pihaknya tengah mendalami lokasi pasti pengoplosan BBM dan akan melibatkan tim Metrologi serta Pertamina untuk memastikan volume air dan BBM.

“Berdasarkan keterangan awal, perjalanan tangki diduga melewati wilayah antara Boyolali dan Trucuk, kemungkinan besar titiknya di Kabupaten Sukoharjo,” kata Nur Cahyo.

Sebelumnya, Polres Klaten menerima laporan dari sejumlah warga yang kendaraannya mogok setelah mengisi BBM di SPBU 44.574.29, Kecamatan Trucuk. Setelah dilakukan penyelidikan dan memeriksa 10 saksi, termasuk dari pihak SPBU dan logistik, polisi menetapkan M sebagai tersangka. (sty)

Artikel Pertalite Dicampur 4.000 Liter Air, Polisi Sudah Tetapkan Tersangka pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Adul, sapaan akrabnya turut heran dengan kejadian brebet massal yang terjadi di Kaltim belakangan. Tak tinggal diam, ia pun sempat menguji BBM yang diduga terkontaminasi campuran itu ke tiga motor yang berbeda, dan hasilnya semua kena brebet bahkan mogok.

“Yang saya tes tadi itu, di beda-beda merek alhasil rusak semua motornya. Tapi tetap bingung kita, karena ada (motor) yang rusak, ada juga yang tidak,” bebernya.

Kalau Bisa Sediakan Bengkel di Tiap SPBU

Hingga kini, Adul mengaku masih belum menemukan penyebab pasti dari permasalahan motor brebet ini. Ia pun secara mandiri sempat ingin mengecek kandungan BBM yang diduga jadi penyebab ke Sucofindo Samarinda. Namun, pihak Sucofindo mengaku belum menyediakan uji lab untuk sampel bahan bakar minyak.

Dalam sidak bersama Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, kemarin, Adul menyebut pengecekan masih difokuskan pada kandungan bensin yang diduga tercampur air, sesuai dengan laporan masyarakat yang diterima.

Hasilnya pun menunjukkan BBM tersebut dipastikan tidak mengandung air.

Sehingga Adul menyarankan agar fokus pada solusi motor yang jadi korban brebet, salah satunya bengkel yang disediakan di setiap titik SPBU di Kaltim.

“Jadi kalau ada kerusakan, bisa langsung diperbaiki,” ujarnya.
Hal ini pun ia anggap jadi salah satu jalan keluar dari permasalahan yang belum diketahui penyebab utamanya. “Karena kalau kita mencari salah siapa, juga mau bagaimana, semua bingung. Tapi pertanggungjawaban langkah pasti, ya bisa lewat perbaikan itu, bengkel gratis lah,” katanya.

Tampung Saran untuk Dibawa ke RDP

Sejauh ini, Adul mengaku belum memegang data valid terkait jumlah laporan kendaraan di Kaltim yang terkena imbas.

Namun, ia tak menampik bahwa laporan soal motor brebet ini dialami oleh warga yang ada di setiap wilayah Kaltim. “Laporan ada di mana-mana, artinya hampir menyeluruh lah. Enggak cuma di satu titik, dan ini acak.”

Ia pun tak sungkan menerima tiap masukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. DPRD Provinsi akan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) tepatnya pada Rabu, 9 April 2025. Ia turut berharap lewat forum ini, keluhan masyarakat serta solusi bisa tersalurkan.

“Makanya kita lebih ke cari solusi aja lah. Nanti Rabu besok akan ada RDP dengan Pertamina,” kata Adul. (tha/sty)

Artikel Kendaraan di Kaltim Terus Jadi Korban Brebet, Abdul Giaz Sarankan Ada Bengkel di Tiap SPBU pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sabaruddin Panrecalle menyesalkan sejumlah pihak yang terburu-buru menarik kesimpulan bahwa BBM yang didistribusikan oleh Pertamina di Kaltim, aman dan sesuai standar. Berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan, di mana keluhan-keluhan terus muncul, bahkan meluas ke kabupaten kota lainnya di Kaltim.

“Berdasarkan apa tidak ada masalah itu (kualitas BBM). Berdasarkan pengujian yang mendalam atau apa? Menurut saya itu statement yang prematur. Kalau dikatakan aman, kok masih ada terjadi kerusakan di mobil konsumen. Kan begitu,” kata Sabaruddin.

Walaupun hasil inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah SPBU menunjukkan tidak ada indikasi campuran satu dan lain hal, namun hasil ini tidak bisa dijadikan justifikasi kondisi BBM yang dibeli oleh masyarakat sesuai standar. Makanya, prosesnya tidak boleh berhenti di sini saja.

Menyambung langkah dari eksekutif dan juga kepolisian yang sudah melakukan sidak, DPRD Kaltim akan memanggil pihak-pihak terkait, seperti Pertamina RU V dan Pertamina Patra Niaga untuk meminta klarifikasi.

Dewan perlu mendengar hak jawab dari pertamina dari sisi kilang (produksi) maupun dari pihak Pertamina Patra Niaga yang bertanggung jawab dalam distribusi. Perlu dirunut rantai pasok BBM itu dari kilang sampai ke tangki kendaraan konsumen, dicek pelaksanaan di lapangan apakah sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur) yang ada.

“Pada saat minyak itu dikeluarkan dari kilang RU V (Balikpapan), ada enggak dikeluarkan SOP-nya bahwa minyak itu diterima Patra Niaga dalam kondisi bagus, on-spec? Begitu juga ketika diterima di SPBU, ada berita acaranya apa enggak? Ada quality control-nya apa engga? Ini yang perlu kita cek,” lanjutnya.

Di sisi lain, perlu dikaji dari sisi konsumen. Apakah pada waktu mengisi di SPBU sebelumnya sudah mengisi BBM di penjual eceran. Yang mana, potensi BBM tercampur atau terkontaminasi satu dan lain hal juga mungkin terjadi di penjual eceran.

“Opsi-opsi lain juga mungkin, misalnya di sisi persaingan bisnis, kita tidak tahu. Ada yang namanya sabotase. Makanya, jangan mudah mengeluarkan statement tanpa dasar. Kita harus hati-hati menyampaikan statement ke masyarakat,” imbuhnya.

Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah

Sabaruddin berharap semua pihak tidak terburu-buru menjustifikasi salah satu pihak dalam persoalan ini. Sebelum ada data-data dan fakta yang menunjukkan ke arah sana.

Makanya, terlebih dahulu DPRD Kaltim akan memanggil pihak-pihak terkait untuk meminta klarifikasi. Dari sisi produsen, dan distribusi yang bertingkat semua punya argumentasi masing-masing.

“Kalau sekiranya memang terjadi nanti itu sumbernya dari Pertamina yang kami minta akuntabilitas dari Pertamina. Sejauh mana pertanggung jawaban mereka. Kalau memang ada unsur kesengajaan, kelalaian dan pidana terpaksa kita akan rekomendasikan ke penegak hukum,” ujarnya.

Libatkan Laboratorium Independen

Pertamina Patra Niaga sebelumnya telah melakukan sidak di sejumlah SPBU di Kaltim dan menyampaikan bahwa kualitas bahan bakar yang dijual di SPBU masih sesuai standar. Kendati demikian, hal ini ditanggapi sinis oleh masyarakat.

Banyak warga yang skeptis dengan hasil pemeriksaan oleh BUMN tersebut sebab, gelombang keluhan dari masyarakat yang menjadi korban masih terus terjadi. Ditanya perihal ini, Sabaruddin menyebut, melibatkan tim laboratorium independen bisa dilakukan.

“Kami arahnya ke sana nantinya (melibatkan tim ahli independen). Cuma kami pengin mendengarkan dulu argumentasi dari pada Pertamina RU V, maupun Patra, dan tidak menutup kemungkinan nanti kami mencari tim independen yang secara profesional yang memang ahli di bidang perminyakan,” ujarnya.

Hal itu akan dilakukan jika memang dalam pertemuan dengan Pertamina, 9 April di Gedung DPRD Kaltim nanti ditemukan ada indikasi yang bertentangan dengan hukum. Sehingga, secara profesional DPRD akan melibatkan tim ahli independen untuk melakukan pengecekan secara komprehensif.

Diketahui, momen Idulfitri tahun ini, kesabaran masyarakat Kaltim benar-benar diuji. Bagaimana tidak, di tengah melonjaknya kebutuhan saat Lebaran, dompet warga harus terkuras untuk biaya perbaikan kendaraan. Kualitas BBM yang dijual di SPBU yang diduga menjadi musababnya.

Tidak berlebihan, kemarahan masyarakat memang tengah menjadi di tengah kasus hukum dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina. Juga terkait isu pertalite yang dioplos menjadi pertamax. Sontak, ketika terjadi masalah pada kendaraan, BBM-nya yang dikeluhkan. Pertamina menjadi pihak yang paling disalahkan.

Pantauan Kaltim Faktual, keluhan terkait kualitas BBM lebih dulu mencuat di Balikpapan sejak H-3 Lebaran. Indikasinya, motor mengalami berebet, dan low power. Bahkan ada yang sampai mati total tidak bisa dinyalakan. Hal ini terjadi setelah mengisi BBM jenis Pertamax dan Pertamax Turbo. Keluhan lantas meluas ke Samarinda, dan kini juga dirasakan warga Bontang, termasuk untuk BBM varian pertalite. (tha/sty)

Artikel Ribut Motor Berebet Setelah Isi BBM di SPBU, Komisi II DPRD Kaltim Segera Panggil Pertamina pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Diketahui, ramai-ramai terkait kendaraan warga berebet setelah isi BBM di SPBU ini sebetulnya sudah terjadi sejak H-3 Lebaran. Awalnya dari Balikpapan, dan sempat ramai di portal berita Instagram. Kemudian pada saat awal Lebaran mulai banyak keluhan yang sama di Samarinda.

Sementara itu, langkah sidak oleh Pemprov Kaltim ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut atas laporan warga baru-baru ini di sejumlah daerah di Kaltim, yang menduga adanya penurunan kualitas, hingga dugaan adanya kontaminasi campuran pada bahan bakar minyak (BBM) di beberapa SPBU.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut atas laporan warga baru-baru ini di sejumlah daerah di Kaltim, yang menduga adanya penurunan kualitas, hingga dugaan adanya kontaminasi campuran pada bahan bakar minyak (BBM) di beberapa SPBU.

Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat menyuarakan keluhan mengenai performa kendaraan mereka yang menurun secara signifikan usai mengisi BBM, bahkan ada yang mengalami mogok, tak lama usai pengisian.

Keluhan tersebut menyebar di berbagai kanal informasi, mulai dari media sosial hingga layanan pengaduan resmi pemerintah daerah.

Gubernur mengecek langsung ke beberapa titik SPBU dan meninjau langsung bahan bakar yang tersedia, melakukan pengecekkan kandungan dan kualitas bahan bakar, proses pengisian, hingga berdialog dengan pengelola SPBU, serta menyerap aspirasi masyarakat yang sedang mengisi bahan bakar.

“Kami segera merespons begitu menerima aduan dan keluhan masyarakat. Mayoritas keluhan yaitu jenis BBM Pertamax dan Pertalite. Dari pengecekkan kami Alhamdulillah C&C alias Clean and Clear. Tidak ditemukan campuran lain, dan sampel yang kami uji langsung pun sesuai dengan standarisasi” ungkap Gubernur Rudy Mas’ud di sela-sela sidaknya.

Orang nomor satu di Kaltim itu pun menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas bila ditemukan praktik curang, kelalaian, atau manipulasi dalam penyaluran maupun kualitas BBM.

Pengecekkan ini pun menjadi bukti nyata bahwa pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang cepat, tanggap, dan terbuka terhadap kritik. Melalui pendekatan yang humanis, Gubernur ingin memastikan bahwa pelayanan publik di Kaltim bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga keadilan, kualitas, dan integritas.

“Sebab, BBM ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, dan kita harus pastikan kualitasnya sesuai standar, sesuai SOP” imbuh pria kelahiran Kota Minyak Balikpapan tersebut.

Dirinya turut mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menjaga kualitas layanan publik. Bila ada keluhan atau temuan, jangan ragu untuk melapor melalui kanal resmi pemerintah.

“Sebentar lagi aplikasi SAKTI yang akan menjadi satu akses bagi warga Kaltim akan kita launching. Di tengah proses yang kami upayakan ini, warga juga bisa memanfaatkan akses lewat website, SP4N Lapor! maupun saluran resmi lain seperti media sosial milik Pemprov Kaltim untuk menyalurkan aspirasinya” pungkasnya. (sty)

Artikel Ramai Keluhan Kendaraan Berebet, Gubernur Kaltim Sidak Kualitas BBM di SPBU pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Tidak berlebihan, kemarahan masyarakat memang tengah menjadi di tengah kasus hukum dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina. Juga terkait isu pertalite yang dioplos menjadi pertamax. Sontak, ketika terjadi masalah pada kendaraan, BBM-nya yang dikeluhkan. Pertamina menjadi pihak yang paling disalahkan.

Pantauan Kaltim Faktual, keluhan terkait kualitas BBM lebih dulu mencuat di Balikpapan sejak H-3 Lebaran. Indikasinya, motor mengalami berebet, dan low power. Bahkan ada yang sampai mati total tidak bisa dinyalakan. Hal ini terjadi setelah mengisi BBM jenis Pertamax dan Pertamax Turbo. Sementara jika mengisi pertalite, justru aman.

Salah satu korbannya, Annisa (24) warga Manggar Baru. Dua motornya, masing-masing Honda Beat dan Honda Scoopy harus masuk bengkel dua hari jelang Lebaran. “Habis isi pertamax di pom, awalnya aman, pas jalan sekitar 30 menit, tiba-tiba berebet. Pas di bawa ke bengkel resmi di Manggar, ternyata di sana sudah banyak motor yang berebet juga. Padahal masih baru-baru semua motornya, berebet juga,” kata Annisa yang kesehariannya bekerja di Kariangau ini.

Dia melanjutkan, motor Beat miliknya harus dibersihkan filter, fuel pump, ganti busi dan reset sistem. “Awalnya sudah normal lagi, nah ku isi lagi di pom bensin, kayak apa ga ada pilihan lain selain pertamax, eh malah berebet lagi. Ya sudah sabar aja,” sambungnya.

Pengalamannya, dia jadikan pelajaran. Lalu memilih mengisi Pertamax Turbo untuk motor Scoopy miliknya. Hasilnya lebih parah. Motornya mati total ketika gas ditarik terlalu dalam. “Saya bawa ke bengkel resmi lagi, ternyata sama masalahnya. Yang ini malah direkomendasikan harus ganti fuel pump Rp 650 ribu,” kesalnya.

Di Samarinda, sejumlah warga mengeluhkan kerusakan pada kendaraan mereka usai mengisi bahan bakar di beberapa SPBU selama masa libur Lebaran. Mulai dari motor brebet hingga mogok total, keluhan ini ramai disuarakan di media sosial dan bengkel-bengkel pun ikut ramai.

Rian (28), salah satu warga terdampak, mengaku motornya mendadak brebet dan kehilangan tenaga tak lama setelah mengisi Pertamax di SPBU kawasan Sambutan. “Gas motor naik turun sendiri, padahal motor masih baru. Akhirnya uang Lebaran malah habis buat servis,” keluhnya, dikutip dari Kompas.com, Kamis 3 April 2025.

Hal serupa juga dialami Dimas (27). Usai mengisi BBM di SPBU Kesuma Bangsa, ia harus merogoh kocek hingga Rp500 ribu untuk mengganti fuel pump motornya. “Bengkel penuh motor rusak, banyak yang alami hal sama. Kami harap ada tanggung jawab dari pihak terkait,” ujarnya.

Ditanya terkait ramainya keluhan, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud memberi pernyataan normatif. Ia mengaku belum menerima laporan resmi terkait dugaan kualitas BBM yang menyebabkan kerusakan kendaraan.

“Alhamdulillah sejauh ini pasokan BBM aman dan terkoordinasi. GM Pertamina juga sempat menyampaikan bahwa distribusi di Kalimantan dalam kondisi baik. Kalau ada antrean, itu biasanya karena BBM subsidi,” kata Rudy saat ditemui di Samarinda, Rabu 2 April 2025.

Terkait ramainya keluhan di media sosial, Rudy mengaku tidak terlalu mengikuti perkembangan di dunia maya. “Sampai sekarang belum ada laporan resmi yang masuk. Saya juga lebih sering terima keluhan langsung dari masyarakat dibanding memantau medsos,” ujarnya.

Sementara itu, Pertamina sebelumnya telah menyatakan bahwa semua jenis BBM yang beredar seperti Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo telah sesuai standar Kementerian ESDM. Namun demikian, keluhan dari warga terus bermunculan.

Kini, warga berharap ada tindak lanjut dari pemerintah dan Pertamina untuk menyelidiki lebih lanjut dugaan masalah kualitas BBM yang beredar. (Sty)

Artikel Ramai Keluhan Kendaraan Rusak setelah Isi BBM di SPBU, Begini Kata Gubernur Kaltim pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Hal ini berkaca dari masih sering terjadi kelangkaan dan antrean panjang BBM di sejumlah SPBU.

Sementara itu, di Kalimantan Timur (Kaltim), kelangkaan dan antrean panjang BBM masih sering terjadi. DPRD Kaltim mendesak agar tata niaga BBM oleh Pertamina Kaltim turut diperiksa.

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut kasus korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina pada periode 2018-2023. Penyidikan terus berlangsung, dan jumlah pegawai Pertamina yang ditetapkan sebagai tersangka pun bertambah.

Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut kasus korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina periode 2018-2023. Penyidikan terus berlangsung, dan jumlah pegawai Pertamina yang ditetapkan sebagai tersangka pun bertambah.

Kasus ini mengakibatkan kerugian negara ditaksir mencapai Rp193,7 triliun hanya untuk tahun 2023. Angka tersebut diperkirakan masih akan meningkat seiring dengan perkembangan penyidikan, mengingat praktik ini telah berlangsung sejak 2018.

Salah satu temuan Kejagung adalah dugaan pengoplosan Research Octane Number (RON) dalam produksi BBM jenis Pertamax. Tersangka diduga melakukan blending atau pencampuran BBM dengan RON 88 dengan RON 92, untuk mendapatkan BBM dengan RON 92.

Kasus ini semakin memperburuk kepercayaan publik, terutama bagi masyarakat yang selama ini rela membayar lebih mahal untuk mendapatkan BBM berkualitas.

DPRD Kaltim Soroti Kelangkaan BBM

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, menyoroti dampak kasus ini di Kaltim. Ia menyayangkan praktik korupsi tersebut yang berhasil berlangsung selama lima tahun tanpa terdeteksi.

“Ini sangat menyakitkan bagi masyarakat. Mereka sudah membeli mahal-mahal, ternyata yang didapatkan adalah oplosan. Kami percaya Pertamina menjaga konsumen, tapi ternyata kita dibohongi,” kata Fuad, Jumat 28 Februari 2025.

Fuad juga menyoroti kelangkaan BBM dan antrean panjang di Kaltim, yang semakin ironis mengingat provinsi ini merupakan daerah penghasil minyak. Bahkan, antrean di Kaltim sering kali lebih panjang dibandingkan dengan di Pulau Jawa.

“Pertalite sering kosong di SPBU, antrean mengular panjang. Ini jadi masalah klasik. Apalagi di Samarinda, masih marak praktik pengetapan, di mana BBM subsidi kembali dijual eceran dengan harga lebih tinggi,” tambahnya.

Dorongan Investigasi

Fuad menegaskan bahwa saat ini PT Pertamina menjadi sorotan tajam publik, terutama setelah penangkapan sejumlah petinggi perusahaan. Ia meminta investigasi serupa dilakukan terhadap tata niaga BBM di Kaltim guna mengatasi masalah kelangkaan dan antrean dari akarnya.

“Saya pikir setelah kejadian ini, Pertamina akan semakin menjadi sorotan, terutama di DPRD. Kami akan melakukan investigasi langsung ke Pertamina untuk mencari tahu mengapa kelangkaan masih terjadi, padahal kuota distribusi BBM seharusnya sudah sesuai ketentuan,” tegasnya.

Menurut Fuad, daya beli masyarakat Kaltim terhadap Pertamax cukup tinggi. Masih banyak warga yang bersedia membayar lebih untuk mendapatkan BBM berkualitas. Karena itu, transparansi dalam tata niaga BBM sangat diperlukan agar masyarakat tidak kembali dirugikan.

“Masyarakat hanya ingin BBM mudah didapatkan, tidak ada yang lain. Saya harap ke depan ada investigasi mendalam agar masalah ini bisa benar-benar terselesaikan,” pungkasnya. (ens/sty)

Artikel Kasus Dugaan Pertamax Oplosan, DPRD Kaltim Desak Pemeriksaan Tata Niaga Pertamina di Kaltim pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Komisi II DPRD Samarinda mengecam dugaan praktik pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga. Mereka mendesak pemerintah untuk tidak menutup mata terhadap kritik masyarakat terkait skandal ini.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap adanya praktik pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan dengan mencampur Pertalite (RON 90) lalu menjualnya sebagai Pertamax (RON 92).

Dugaan korupsi ini terjadi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) selama periode 2018-2023, dengan total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 193,7 triliun.

Selain merugikan keuangan negara, tindakan ini juga dianggap melanggar hak konsumen. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap produk yang dijual harus disertai informasi yang jelas dan transparan.

DPRD Samarinda: Masyarakat Merasa Dikhianati

Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Sani Bin Husain, mengaku kecewa dengan praktik pengoplosan BBM ini. Ia bahkan mengibaratkan masyarakat sebagai pihak yang “diselingkuhi” oleh kebijakan yang seharusnya berpihak kepada mereka.

“Motor saya ini sudah butut, tapi saya selalu pakai Pertamax karena ingin memastikan BBM subsidi tepat sasaran. Sekarang, ternyata yang saya beli selama ini bukan Pertamax murni, tapi hasil oplosan. Perasaan seperti diselingkuhi, ini sangat merugikan masyarakat,” ujarnya, Rabu 26 Februari 2025.

Sani menegaskan, pemerintah tidak boleh bersikap defensif terhadap kritik masyarakat. Ia menyinggung sikap Ketua Dewan Energi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, yang sebelumnya menolak kritik bertagar Indonesia Gelap terkait kondisi ekonomi dan lapangan kerja di tanah air.

“Seharusnya pejabat publik bertanya, kenapa masyarakat mengeluhkan Indonesia Gelap? Kenapa lapangan kerja sulit? Itu yang harus diperbaiki, bukan malah menolak kritik,” tambahnya.

Minta Pemerintah Tak Lagi Merugikan Rakyat

Sani mendesak agar tidak ada lagi kebijakan yang merugikan masyarakat, termasuk terkait harga BBM dan distribusinya. Ia juga menyoroti rencana perubahan mekanisme penjualan eceran BBM menjadi sistem sub-pangkalan.

“Mau buka sub-pangkalan di Mars juga silakan, asal jangan merugikan masyarakat,” selorohnya menutup pernyataan.

Kasus dugaan pengoplosan BBM ini menjadi sorotan nasional, dan DPRD Samarinda berharap pemerintah segera bertindak tegas untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. (nkh/sty)

Artikel Tanggapi Isu Pertamax Oplosan, Anggota Komisi II: Seperti Diselingkuhi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pembahasan menyoal keberadaan BBM eceran kembali bergulir. Sejak terbitnya SK Wali Kota tentang Larangan Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Eceran, Pertamini dan Usaha Sejenisnya Tanpa Izin di Wilayah Kota Samarinda pada 30 April lalu.

Edaran itu kemudian mendapat respons pro dan kontra dari berbagai pihak. Di satu sisi, masyarakat ingin keberadaan BBM eceran bisa ditindak secara langsung. Karena sudah kadung meresahkan dan secara tidak langsung ikut menjadi faktor kelangkaan BBM.

Sementara pemkot, punya pertimbangan lain. Bahwa para pelaku usaha BBM eceran, juga merupakan masyarakat. Sehingga posisinya dilematis. Pemkot akhirnya memberi kesempatan bagi pedagang untuk mengajukan izin. Namun, aturannya belum clear.

Sebab, dalam edaran itu, meski berjudul larangan, pada dasarnya, BBM eceran masih boleh beroperasi. Asal memenuhi syarat perizinan dan KBLI yang sesuai. Dan bukan di tempat yang dilarang. Jika terpenuhi, maka tidak akan ditindak.

Para pedagang BBM eceran, sejak 2 pekan lalu, mulai mempelajari isi dari SK tersebut. Mereka ingin mengadakan audensi dengan Wali Kota Samarinda untuk mendapatkan kejelasan dari perizinan yang harus dipenuhi.

Para pedagang BBM eceran di Samarinda yang tergabung dalam Persatuan Pedagang Sembako dan Minyak (P2SM) Samarinda kemudian melakukan audiensi dengan Andi Harun pada Rabu sore, 27 Mei 2024.

Pedagang Minta Keringanan

Wakil Ketua P2SM Andi Patongai mengaku telah mendapatkan gambaran mengenai SK Wali Kota Samarinda. Terutama proses mengurus ke BPH Migas.

“Ada yang memberatkan, misalnya bagaimana kita bisa berjualan di wilayah sempit? Tadi solusinya alatnya diperkecil. Dan masalah perizinan, Pak Wali siap mengawal ketika perwali atau perdanya keluar, perizinan akan dipermudah,” jelasnya Senin malam, 27 Mei 2024.

“Saya sendiri, masalah tempat tidak di atas trotoar, saya tidak melanggar, dan salah satu izin sudah OSS, NIB sebagian P2SM juga sudah mengurus semua,” tambahnya.

Untuk mengurus ke BPH Migas, Andi Patongai menyebut setelah aturan teknis keluar, Wali Kota akan membantu melobi ke BPH Migas, dengan berkirim surat. Agar para pedagang bisa diberi keringanan dalam mengurus izin.

“Ini masih diberi waktu sampai perwali terbit dan diberikan waktu lagi sampai titik terakhir pengangkutan, ada waktu kita untuk mengurus perizinan dan lainnya,” pungkasnya.

Pemkot akan Surati BPH Migas

Terpisah, Wali Kota Samarinda Andi Harun kembali menjelaskan kalau izin penjualan BBM eceran ada 3 item. Pertama tetap ke BPH Migas. Lalu perizinan OSS melalui sistem. Dan perizinan melalui Pemkot dalam hal persetujuan tetangga dan lainnya.

“Tetapi bagi pertamini yang tidak memiliki 3 perizinan itu, maka kita akan sosialisasikan surat edaran yang akan terbit sebagai bentuk turunan keputusan wali kota. Setelah itu baru ada penertiban,” jelasnya di Balaikota.

Mengenai keringanan, Andi Harun menyebut telah menjawab aspirasi dari para pedagang. Katanya, pemkot hanya bisa memberi keringanan sesuai dengan lingkupnya. Untuk ke BPH Migas atau ke OSS, lain urusan.

Namun, pemkot tidak lepas tangan begitu saja. Andi Harun bakal bantu untuk menyurati BPH Migas. Agar kelompok-kelompok penjual BBM eceran ini dapat diatur kembali dengan syarat dan ketentuan lebih ringan dari saat ini.

“Kita akan mohonkan ke Kementrian SDM atau BPH Migas, atau Pertamina mungkin mereka punya solusi, maka kita akan lakukan, kita akan buatkan surat,” tambahnya.

Menanti Kebijakan Pertamina

Lanjut Andi Harun, jika perizinan saat ini mengarah ke Pertashop, maka akan sulit bagi para UMKM yang modalnya kecil. Karena nilai investasinya sangat tinggi. Bisa mencapai Rp250 juta dan dengan lahan yang luas.

Sehingga, yang ingin dicari solusinya, bagaimana pelaku UMKM tetap bisa berjualan. Dengan standar di atas BBM eceran, namun tidak setinggi Pertashop. Itu akan menjadi jalan tengah berbagai pihak.

“Kalau lahannya tidak bisa luas, mungkin hatus menciptakan mesin kecil yang aman dari sisi teknis. Tapi itu Pertamina dan BPH Migas yang lebih tahu.”

“Kemudian nilai investasi tidak semahal itu (Pertashop) sehingga menjadi solusi bagi para pelaku usaha BBM eceran.”

Sementara jika pelaku usaha BBM eceran bisa dapat izin. Untuk distribusi BBM dan tata kelola niaga, termasuk tarifnya, itu menjadi wewenang BPH Migas. Kalau diatur, tidak akan se-semrawut saat ini.

“(Terkait tarif dan distribusi) Mereka harus ke BPH Migas, kami belum bisa komentar banyak karena draft surat edaran masih disusun, nanti semua detail aturan teknisnya ada di surat edaran,” pungkas Andi Harun. (ens/fth)

Artikel Pemkot Samarinda akan Bantu Pedagang BBM Eceran Lobi Perizinan ke BPH Migas pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemerintah Kota Samarinda akhirnya memiliki payung hukum untuk mengatur, mengendalikan, dan menertibkan perdagangan Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran yang selama ini ilegal dan tak punya standar safety.

Regulasi baru ini berbentuk SK Wali Kota Samarinda tentang Larangan Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Eceran, Pertamini dan Usaha Sejenisnya Tanpa Izin di Wilayah Kota Samarinda. Diterbitkan pada 30 April lalu.

Dalam SK itu, Andi Harun tidak melarang mutlak keberadaan BBM eceran dan sejenisnya. Namun mendorong pelaku usaha untuk mengurus perizinan yang ketat dan di tempat yang seharusnya.

Asal memiliki izin dan berdiri di tempat yang dibolehkan, tidak akan ditindak. Sehingga keamanan lebih terjamin.

Terlepas anggapan bahwa maraknya bensin eceran yang membuat SPBU di Samarinda selalu sesak.  Warga tetap merasa terbantu dengan keberadaan BBM eceran itu.

DPRD sendiri mendukung kebijkan wali kota tersebut. Sehingga mereka yang beroperasi, memang sudah melalui prosedur yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan. Aman untuk penjual, juga pembeli.

Respons Warga Samarinda

Seorang pekerja swasta di Samarinda Fajar (25) mengaku setuju dengan SK tersebut. Karena jika BBM eceran memiliki izin, warga masih bisa membeli BBM tanpa antre, dan dengan keamanan yang lebih baik.

“Karena kalau kepepet, pekerja malam seperti GoJek, atau pas kehabisan bensin tengah malam, kan bisa mengandalkan Pertamini. Secara enggak langsung sudah jadi kebutuhan dan budaya,” katanya Selasa 7 April 2024.

“Aturannya bagus, make sense, dan enggak semua orang akhirnya bisa jualan. Enggak nimbun juga jadinya,” tambahnya.

Untuk mengatasi penurunan jumlah BBM Eceran, Fajar menilai SPBU tidak harus buka 24 jam. Sebab poin utamanya bukan pada jam operasional, namun stok pertalite yang sering kosong.

“Percuma kan SPBU buka 24 jam tapi pertalite sering kosong, antreannya juga enggak wajar,” imbuhnya.

Selain itu, Fajar mengira-ngira, barangkali perlu juga adanya mekanisme kerja sama dengan Pertamina. Agar BBM subsidi di Pertamini harganya sama dengan SPBU dan definisi subsidi menjadi tidak sia-sia.

Ada Juga yang Tak Sepakat

Respons lain dari freelancer asal Samarinda Nasya (22) mengaku kurang sepakat dengan SK Wali Kota. Menurutnya aturan itu masih rancu. Antara membolehkan atau melarang.

“Di situ kan, boleh asal dengan izin. Tapi izinnya juga susah. Jadi masih bingung boleh apa enggak,” katanya.

“Lalu kalau Pertamini dilarang, SPBU yang ada aja enggak cukup, pertalite sering kosong. Penindakan untuk SPBU juga belum ada. Padahal akarnya kan dari situ. Kalau SPBU lancar, Pertamini udah enggak diperlukan lagi,” tambahnya.

Meski masih menerka arah kebijakan Wali Kota Samarinda. Nasya masih menanti solusi lain dari pemkot. Karena baginya BBM merupakan kebutuhan pokok saat ini. Berharap ada langkah lain yang lebih konkret. (ens/dra)

Artikel Perizinan BBM Eceran di Samarinda Diperketat, Warga Setuju asal Pertalite Ada Terus pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Setelah penantian panjang, Pemkot Samarinda akhirnya memiliki payung hukum untuk mengatur, mengendalikan, dan menertibkan perdagangan Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran. Keresahan Andi Harun dimulai dari tahun lalu, di mana terjadi beberapa kebakaran yang berasal dari Pertamini alias Pom Mini di Samarinda.

Sejak itu, ia sudah geregetan untuk menertibkan pedagang BBM eceran yang dinilai lalai atas keselamatan dan keamanan. Namun tak bisa melakukannya, karena terbentur aturan. Bukan karena aktivitas perdagangan BBM eceran dilindungi, tapi karena tak ada aturan yang melarangnya.

Soal regulasi penertiban ini sempat jadi bola panas. Pertamina sempat dimintai pertanggungjawaban, namun masalahnya sama; tak punya kewenangan. Pengusaha SPBU juga. Pemkot dalam dilema.

Setelah melakukan banyak pertimbangan, Pemkot Samarinda akhirnya menetapkan regulasinya, dalam bentuk SK Wali Kota Samarinda tentang Larangan Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Eceran, Pertamini dan Usaha Sejenisnya Tanpa Izin di Wilayah Kota Samarinda.

SK tersebut memutuskan 7 hal, yang garis besarnya adalah penjualan BBM eceran harus dilengkapi dengan izin Usaha Niaga. Serta pemkot bisa menertibkan, mengatur, dan mengendalikan usaha tersebut.

Kata Wali Kota Samarinda

Wali Kota Samarinda Andi Harun mengaku terbitnya keputusan itu sudah melewati proses yang cukup panjang. Melalui kajian hukum yang dalam dan penuh pertimbangan.

“Posisi pemerintah itu posisi dilematis, karena satu sisi adalah kegiatan usaha yg dilakukan oleh masyarakat,” jelasnya Jumat malam, 3 Mei 2024.

“Yang memang tidak memenuhi unsur legalitas, artinya kegiatan tersebut dikualifikasi kegiatan yang melanggar hukum,” tambahnya.

Andi Harun melanjutkan, keluarnya SK tersebut telah mempertimbangkan keselamatan bersama. Baik pelaku usaha, keluarga, maupun masyarakat dan lingkungan sekitar. Agar kejadian sebelumnya tak berulang.

Sementara untuk teknis penertibannya sendiri, Wali Kota Samarinda bilang masih disusun. Akan rampung sekitar satu pekan lagi. Sembari menunggu pemkot bakal gencarkan sosialisasi ke masyarakat.

Tujuan besarnya ialah membentuk kesadaran masyarakat dan para pelaku usaha pom mini terkait izin dan safety. Termasuk sosialisasi melalui RT. Sehingga penyebaran aturan baru yang sudah berlaku ini semakin meluas.

“Nanti pelaksanaan atas keputusan ini tunggu kami rapat. Minggu depan lah, akan kami jelaskan hasil rapat bagaimana teknis pelaksanaannya,” pungkasnya. (ens/dra)

Artikel SK Wali Kota Terbit, Penjualan BBM Eceran di Samarinda Tidak Dilarang, tapi Harus Memiliki Izin pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.