Wakil Ketua DPRD Kaltim Dorong Pemprov Pakai APBD untuk Perbaiki Jalanan Kubar-Mahulu

Buruknya aksesibilitas membuat Kabupaten Kubar dan Mahulu sulit berkembang. Karena itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel meminta pemprov melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di 2 daerah itu, terutama infrastruk jalan.

Ekti yang duduk di kursi dewan mewakili masyarakat Kutai Barat dan Mahakam Ulu, berharap segera ada solusi untuk perbaikan akses antardaerah tersebut, memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim.

“Kami memperjuangkan percepatan infrastruktur jalan wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Itu yang perlu kami optimalkan melalui APBD Kaltim ke depan,” ujar Ekti belum lama ini.

Menilik nominal APBD Kaltim beberapa tahun terakhir, menurut Ekti, jalan lintas kabupaten di sana bisa mendapat penanganan lebih.

“Jalan Kubar-Mahulu itu penting sekali, status jalannya sudah jelas, tapi anggarannya belum maksimal. Panjang jalan yang harus diperbaiki luar biasa, dan butuh tambahan alokasi yang lebih besar agar masyarakat bisa merasakan dampaknya secara langsung,” jelasnya.

Memang, kata Ekti, upaya perbaikan jalan sudah dilakukan dalam 5 tahun terakhir. Namun ia menegaskan jika progresnya terlalu lamban. Butuh dukungan anggaran yang lebih besar lagi untuk segera menuntaskannya, sebelum jalan yang sudah diperbaiki rusak lagi.

Terhambat Status Jalan

Seperti halnya jalur Samboja-Petung yang sempat tak bertuan, beberapa ruas di Kubar-Mahulu juga tak memiliki status. Hal ini menjadi kerikil dalam proses perbaikannya.

“Kita harus luruskan dulu soal status jalan. Jalan yang statusnya non-status, artinya belum ditetapkan secara jelas, itu bisa dianggarkan oleh APBD provinsi, kabupaten, bahkan APBN. Namun, kalau jalan sudah berstatus nasional, maka hanya APBN yang bisa menganggarkan,” terangnya.

Karenanya, kata Ekti, perlu peran anggota DPR RI Dapil Kaltim untuk memperjuangkan anggaran Pusat.

“Yang memilih mereka adalah masyarakat Kaltim, jadi mereka juga punya tanggung jawab besar. Kita semua harus bersinergi, baik dari DPRD, DPR RI, hingga pemerintah provinsi dan kabupaten, untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan hanya di Kubar dan Mahulu, tapi di seluruh Kaltim,” tegasnya.

Jalan Bagus=Bapokting Murah

Jamak diketahui jika harga barang pokok dan penting (Bapokting) di Mahulu relatif mahal. Hal ini karena pedagang harus menggunakan jalur sungai untuk mengangkut logistik, selagi jalur darat belum bisa terlalu diandalkan.

“Tentu biaya transportasi juga akan jauh lebih hemat dibandingkan lewat sungai yang saat ini masih banyak digunakan. Ini sangat berdampak bagi masyarakat, terutama yang ada di pedalaman Mahakam Ulu,” pungkasnya. (adv/fth)