Wali Kota Tinjau Langsung Permasalahan Drainase dan Banjir di Samarinda

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, melakukan peninjauan langsung ke sejumlah titik rawan banjir dan genangan air di Kota Samarinda, khususnya di kawasan Perumahan Bengkuring dan sekitarnya. Peninjauan ini dilakukan untuk mengevaluasi persoalan yang ada sekaligus menentukan langkah penanganan yang tepat.

Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota mengidentifikasi beberapa kendala utama terkait sistem drainase. Di SMK Medika, misalnya, bangunan aula diketahui dibangun tepat di atas saluran air tanpa dilengkapi lubang kontrol (manhole), yang menyebabkan aliran air terhambat. Wali Kota langsung menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kaltim Bidang Sumber Daya Air (SDA) untuk segera membangun manhole di lokasi tersebut.

Masalah serupa juga ditemukan di rumah warga bernama Abdul Rahman yang berada di seberang parit. Lokasi rumah yang sempit dan keberadaan tanah milik pribadi di depannya menghambat upaya pelebaran saluran air. Pemkot akan berkoordinasi dengan Lurah Sempaja Timur dan Camat Samarinda Utara untuk berdialog dengan pemilik lahan guna mencari solusi terbaik, khususnya untuk saluran yang menampung air dari jalan poros.

Titik Rawan dan Kolam Eks Tambang

Wali Kota turut menyoroti keberadaan kolam bekas tambang (void) di sekitar perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dinilai berpotensi menimbulkan bahaya. Kolam yang tidak berpagar tersebut berisiko luber, dan limpahannya mengalir ke saluran yang direncanakan akan diperlebar. Pemilik kolam diduga bernama Abun.

Untuk memastikan status kepemilikan dan koordinatnya, Wali Kota telah meminta BPBD melakukan pengecekan. Ia menegaskan bahwa keselamatan warga menjadi prioritas utama.

Rencana Penanganan Jangka Pendek dan Panjang

Langkah-langkah penanganan jangka pendek di Bengkuring akan segera direalisasikan mulai minggu depan. Sementara itu, pekerjaan di Jalan Teron telah selesai, dan pembangunan tanggul parit akan dilanjutkan hingga tuntas tahun depan untuk mengurangi genangan.

Namun, Wali Kota menegaskan bahwa penanganan banjir secara menyeluruh, termasuk normalisasi Sungai Karang Mumus di kawasan Bengkuring dan Betapus, membutuhkan anggaran besar, mencapai sekitar Rp 900 miliar. Karena itu, tidak mungkin diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Pemkot berharap ada dukungan dari pemerintah pusat maupun provinsi.

“Kami memahami bahwa anggaran SDA Provinsi sangat terbatas. Mudah-mudahan tahun depan Dinas PU Provinsi dapat meningkatkan anggaran SDA agar penanganan banjir bisa berjalan optimal dan kolaboratif antara provinsi (melalui Balai Wilayah Sungai/BWS) dan kota,” ujar Andi Harun, sekaligus mengapresiasi kerja sama SDA Provinsi sejauh ini.

Saat ini, Pemprov menangani pengangkatan sedimentasi dan pembangunan tanggul, sedangkan Pemkot menangani aspek sosial.

Program padat karya pembangunan saluran pembuangan menuju kolam retensi di Sempaja (Bengkuring dan Wahid Hasyim) juga masih berjalan dan ditargetkan rampung tahun depan.

Fokus Penanganan di Kawasan Mugirejo

Usai meninjau Bengkuring, Wali Kota melanjutkan kunjungan ke Mugirejo, kawasan yang dikenal sebagai titik terendah dan menjadi tempat tumpukan air dari daerah hulu. Banjir terakhir bahkan mencapai separuh jendela rumah warga.

Penanganan jangka panjang di Mugirejo ditargetkan selesai pada 2026. Untuk tahun ini, akan dibangun saluran sepanjang 200 meter, ditambah 50 meter sebagai solusi sementara untuk mengurangi genangan. Meski genangan diperkirakan masih terjadi, intensitasnya diharapkan menurun dan benar-benar hilang pada 2026.

Tantangan Tambahan di Mugirejo

Wali Kota juga mengidentifikasi sumber genangan lain yang berasal dari buangan air Gang Bugis, berdekatan dengan lokasi rencana pembangunan sekolah tiga bahasa. Ia memerintahkan Sekretaris Dinas PUPR dan SDA untuk berkoordinasi dengan camat, lurah, dan pihak sekolah, guna memastikan adanya sistem pengelolaan air yang baik—baik sementara maupun permanen—sebagai syarat perizinan bangunan dan lingkungan.

Kendala lain dalam perencanaan drainase di Gang Bugis dan Gang Masyarakat mencakup keberadaan Warung Kediri dan pagar warga yang menghalangi saluran. Pemkot akan melakukan pendekatan persuasif kepada pemilik. Bila bangunan berdiri di atas tanah hak milik, Pemkot akan meminta izin untuk membongkar dan membangun ulang setelah perbaikan saluran. Jika berada di atas fasilitas umum, pembongkaran akan dilakukan demi kepentingan bersama.

Beberapa langkah cepat di Mugirejo juga akan segera dijalankan:

1. Pembongkaran jembatan penghubung Jalan D.I. Panjaitan–Mugirejo yang posisinya terlalu rendah. Koordinasi dengan PDAM dan Dinas PUPR telah dilakukan, dan pekerjaan dijadwalkan dimulai minggu depan.
2. Pembangunan tambahan saluran sepanjang 50 meter untuk menambah kapasitas saat hujan deras.
3. Peninggian jalan utama Mugirejo pada tahun depan, karena saat ini permukaan jalan lebih rendah dari rumah warga dan parit.

“Seluruh pekerjaan ini diharapkan dapat mengurangi dampak genangan dan banjir secara signifikan, dengan target penyelesaian menyeluruh pada tahun 2026,” pungkas Wali Kota Andi Harun. (Chanz/sty)