4 Ribu Lulusan SMP Samarinda Berpotensi Tak Tertampung di SMA/SMK Negeri

Tingkat kelulusan SMP sederajat di Samarinda tahun ini mencapai 14 ribu siswa. Sementara kuota PPDB SMA/SMK/MA negeri sebesar 10.683.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024 Kota Samarinda. Untuk jenjang SMA/SMK/MA segera dibuka.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Samarinda, Abdul Rozak menjelaskan. Kuota yang tersedia untuk jenjang SMA Negeri sederajat, mencapai 10.683 siswa.

“Menurut data juknis PPDB Kota Samarinda, ada sekitar 17 Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan daya tampung mencapai 4.046 kuota.”

“Sedangkan untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), daya tampungnya mencapai 6.637 kuota dari 21 sekolah,” ujarnya, Kamis 1 Mei 2023.

Kuota ini, sebenarnya sudah cenderung besar dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hanya saja, memang belum cukup untuk menampung seluruh lulusan SMP sederajat.

“Sementara siswa SMP/MTS yang lulus saja, bisa mencapai 13-14 ribu peserta didik, berarti ada sekitar 3-4 ribu siswa yang tidak diterima di negeri,” lanjut Rozak.

Kekurangan kuota itu, bisa lebih besar jumlahnya jika ada lulusan SMP dari daerah lain. Yang melanjutkan jenjang atasnya di Kota Peradaban.

Meski begitu, kata Rozak, hal itu tak perlu membuat para siswa berkecil hati. Karena selain sekolah negeri, di Samarinda terdapat cukup banyak sekolah swasta. Bahkan beberapa sekolah swasta tersebut memiliki kualitas yang bagus.

Perubahan Kuota PPDB Samarinda

Menurut Rozak, daya tampung alias kuota PPDB Samarinda memang mengalami perubahan saban tahunnya. Hal ini terjadi karena beberapa faktor. Utamanya soal kesiapan infrastruktur dan tenaga pendidik.

“Ada beberapa sekolah yang infrastrukturnya semakin membaik, itu bisa bertambah jumlah rombongan belajarnyanya,” jelasnya.

Selain itu, juga terus bertambahnya populasi di Samarinda. Yang tentu berpengaruh terhadap jumlah kelulusan.

Lagian, penambahan kuota penerimaan siswa baru tidak bisa dilakukan sembarangan. Karena harus tetap memerhatikan kenyamanan dan keselamatan siswa serta guru.

Jika dalam 1 sekolah jumlah guru tidak proporsional, proses belajar mengajar pun akan terganggu dan tidak maksimal.

“Sekolah tidak sembarangan dalam menambah jumlah rombel. Perlu adanya analisa yang mendalam, terkait dengan jumlah guru, sarana prasarananya, itu harus diperhitungkan dengan matang,” pungkasnya. (nad/dra)