761 Hotspot Terdeteksi di Kaltim, BNPB Turunkan Helikopter Water Bombing

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur terus mendapat perhatian serius. Hingga 7 September 2026, sebanyak 761 titik hotspot terdeteksi satelit di berbagai wilayah Kaltim.

Dari jumlah tersebut, 28 titik dikonfirmasi sebagai firespot atau titik api aktif. Kabupaten Paser menjadi wilayah dengan jumlah firespot terbanyak, yakni 13 titik, disusul Berau dengan tujuh titik.

Kondisi tersebut mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim memperkuat penanganan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan sejumlah pihak terkait.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengerahkan satu unit helikopter water bombing milik BNPB, Selasa (8/9/2026). Operasi udara tersebut diarahkan untuk membantu pemadaman di lokasi yang sulit dijangkau tim darat, terutama wilayah yang menghadapi keterbatasan sumber air.

Pengerahan helikopter juga dilakukan di tengah kualitas udara Kaltim yang berdasarkan pemantauan masuk kategori tidak sehat untuk parameter PM2.5.

Krisis Air dan Medan Berat Hambat Pemadaman

Sebelum operasi udara dimulai, Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan memimpin briefing secara hybrid bersama Satgas Darat dan BPBD kabupaten/kota, Selasa pagi.

Dalam rapat tersebut, kondisi lapangan menjadi salah satu perhatian utama. Keterbatasan sumber air dan medan yang berat membuat penanganan dari darat tidak selalu bisa dilakukan secara optimal.

BPBD Kaltim kemudian mulai memetakan sumber-sumber air yang dapat digunakan untuk mendukung operasi pemadaman.

“Operasi udara ini menjadi langkah vital untuk membackup tim darat di area yang krisis air. Apalagi, fenomena kekeringan akibat El Nino diprediksi masih akan memicu ancaman karhutla hingga awal tahun 2027. Potensi hujan ringan pada Oktober mendatang pun diperkirakan belum mampu mengatasi karhutla secara signifikan,” ujar Buyung Dodi Gunawan.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kaltim Tresna Rosano mengatakan, helikopter water bombing difokuskan ke wilayah yang memiliki titik api paling krusial.

Pusat operasi pemadaman udara ditempatkan di Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto Samarinda. Pelaksanaannya melibatkan BPBD kabupaten/kota, Dinas Kehutanan serta mitra dari sektor perkebunan dan kehutanan.

Menurut Tresna, ketepatan koordinat menjadi penting agar helikopter dapat segera diarahkan ke lokasi yang membutuhkan penanganan.

“Kami langsung bergerak cepat menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah kabupaten dan kota terdampak agar mereka segera mengirimkan titik koordinat yang presisi. Langkah ini penting supaya pergerakan tim water bombing di lapangan bisa lebih efektif dan tepat sasaran,” ungkap Tresna.

OMC Terkendala Awan, Krisis Air Mulai Meluas

Selain water bombing, pemerintah sebelumnya juga mengupayakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk membantu mendatangkan hujan.

Namun, operasi tersebut belum bisa berjalan maksimal karena pertumbuhan awan konvektif di wilayah Kaltim masih minim.

“OMC sempat dilakukan sebagian di kawasan IKN. Tapi operasinya terpaksa dihentikan sementara karena tidak ada bibit awan. Cuaca yang terlalu cerah membuat penyemaian garam sulit dilakukan,” kata Tresna.

Kemarau panjang juga mulai berdampak pada ketersediaan air bersih. Kabupaten Paser menjadi salah satu daerah yang mulai mengalami persoalan tersebut.BPBD Kaltim telah menyalurkan bantuan air bersih menggunakan truk tangki ke sejumlah lokasi terdampak.

Sementara mengenai dugaan adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian manusia yang menyebabkan kebakaran, BPBD menyerahkan proses penegakan hukum kepada kepolisian.

BPBD juga meminta perusahaan perkebunan dan kehutanan ikut memperkuat pengawasan di wilayah operasional masing-masing. Setiap kemunculan titik api diharapkan segera ditindaklanjuti agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

Dengan kondisi kemarau yang masih berlangsung, penanganan karhutla Kaltim kini mengandalkan kombinasi pemantauan hotspot, kesiapsiagaan tim darat, dukungan operasi udara dan koordinasi lintas sektor.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat penanganan api sekaligus mengurangi dampak asap terhadap kualitas udara dan masyarakat. (Am)