Bappeda Kaltim Sampaikan Tantangan Serius Tentang Pembangunan Daerah

Bappeda Kaltim sampaikan tantangan pembangunan yang menjadi fokus serius, terlebih dengan ditetapkannya sebagian wilayah Kaltim yang akan menjadi IKN.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kaltim, Yusliando menyampaikan beberapa tantangan pembangunan yang perlu menjadi perhatian serius. Terutama dalam upaya menjaga kondisi ketahanan nasional di Kalimantan Timur. 

Hal itu, ia sampaikan kepada Lemhanas RI dalam kegiatan Diseminasi Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional di Provinsi Kaltim, hari Rabu pagi, 23 Agustus 2023 di Balikpapan.  

Beberapa tantangan pembangunan yang perlu menjadi perhatian serius di antaranya adalah, masih tingginya disparitas pembangunan antara wilayah perkotaan dengan wilayah pedalaman/pedesaan. 

Terlebih dengan ditetapkannya sebagian wilayah Kaltim yang akan menjadi Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan wacana 3 Key Performance Index (KPI). Yakni nol persen kemiskinan, PDRB per kapita setara negara maju, dan rasio gini rendah.

Pemerintah harus memikirkan agar tidak terjadi disparitas antara pembangunan wilayah IKN dengan wilayah sekitar dan daerah mitra. 

“Berkurangnya wilayah Kaltim terhadap penyesuaian wilayah IKN juga mengakibatkan adanya potensi penurunan pendapatan daerah. Baik dari PAD maupun pendapatan transfer. Oleh sebab itu, perlu ada insentif penerimaan daerah dari Pemerintah Pusat kepada Pemprov Kaltim sebagai akibat dari pengurangan wilayah dimaksud,” ungkap Yusliando. 

Ia melanjutkan, hadirnya IKN akan mendorong urbanisasi dan migrasi penduduk ke wilayah Kaltim.

Karena hal tersebut menurutnya, perlu diberikan penguatan kapasitas SDM Kaltim, termasuk modal sosial untuk dapat berkolaborasi dan berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. 

Pertumbuhan penduduk di Kaltim yang cukup tinggi karena dampak pembangunan IKN, akan mengakibatkan tingginya kebutuhan konsumsi terhadap bahan pangan. Sementara rasio pemenuhan beras di Kaltim saat ini masih 42,78 persen dan rasio pemenuhan daging merah masih 27,61 persen. 

Maka, perlu dipikirkan berbagai solusi dalam semua tantangan tersebut. 

Lemhanas sebagai lembaga pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional dan internasional, diharapakan dapat menemukan solusi terhadap tantangan pembangunan Kaltim yang berimplikasi pada ketahanan nasional. (DiskominfoKaltim/RW)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM