Pelamar Kerja Tinggi, DPRD Samarinda: Job Fair Mestinya Sebulan Sekali

DPRD Samarinda menilai kalau job fair bisa jadi solusi jitu kurangi angka pengangguran. Makanya harus lebih sering diadakan. Kalau bisa sebulan sekali. Dengan format yang terus diperbaiki.

Pemkot Samarinda melalui Dinas Ketenagakerjaan bekerja sama dengan UINSI menggelar job fair pada 19 dan 20 September kemarin. Yang melibatkan 33 perusahaan di Kota Samarinda. Ada 506 lowongan kerja yang tersedia dan 1.120 orang pendaftar.

Job fair ini dilakukan mengingat masih tingginya angka pengangguran di Samarinda. Ditambah banyaknya jumlah lulusan per tahun, baik dari tingkat SMA dan SMK, maupun perguruan tinggi. Namun tidak seimbang dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti mendukung agenda ini. Menurutnya harus sering dilakukan.

“Harapannya seribu bisa terserap semua. Jangan sampai kayak waktu di bulan Juli lalu. Dari seribu (loker) yang disediakan ternyata hanya 175-an yang terserap, sisanya nganggur lagi,” jelas Puji pada Selasa, 19 September 2023.

“Di UINSI saja setahun bisa meluluskan 1.200-an orang. Belum lagi dari universitas lain, kayak di Unmul, Untag, Widyagama. Antara kebutuhan sama lapangan pekerjaan kita harus seimbang,” lanjutnya.

Menurut Puji, pemerintah kota memang belum bisa maksimal dalam merutinkan job fair. Karena anggaran untuk menyelenggarakannya memang cukup besar. Sehingga skema kerja sama dengan kampus memang jadi langkah yang bagus.

“Jadi memang perlu kerja sama antara pemerintah dengan pihak akademisi ya. Karena kita lihat dengan segala keterbatasan di pemerintahan,” lanjutnya.

Di luar itu, pemkot kata Puji meski lebih gercep lagi untuk membuka peluang kerja. Semisal dengan membangun komunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kota ini. Untuk memprioritaskan pelamar kerja dari Samarinda. Ya, dengan tetap memperhatikan kualifikasi.

Selain itu juga Disnaker perlu lebih masif melakukan sosialisasi. Terkait peluang kerja atau link akses pekerjaan yang dimiliki pemerintah kepada masyarakat. Terutama para lulusan pendidikan.

“Tapi di Disnaker kan ada link-nya. Tapi tidak semua masyarakat samarinda itu tahu dan memahami,” pungkasnya. (ens/fth)