PPU
Jelang Pemilu 2024, Pj Bupati PPU Minta ASN Jaga Netralitas
Menjelang pesta demokrasi 2024, Pemkab PPU menggelar sosialisasi tentang kebijakan netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilu.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menggelar sosialiasi kebijakan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan tahun 2024 bertempat di Hotel Grand Nusa Penajam pada Senin, 11 Desember 2023.
Pesta demokrasi yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 mendatang tentu diharapkan berjalan secara lancar dan damai untuk keseluruhan proses Pemilu baik pra maupun pasca Pemilu.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, ASN dituntut tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain diluar kepentingan bangsa dan negara.
Hal ini ditegaskan kembali oleh Penjabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun dalam sambutannya saat membuka acara sosialisasi.
“Kita diingatkan kembali bahwa kita selaku ASN kita diminta netral dalam menyikapi, menyambut pesta demokrasi yang dilaksanakan,”ungkapnya.
Makmur menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh ASN menjelang Pemilu 2024 yaitu bebas konflik kepentingan, bebas intervensi, adil, objektif, bebas pengaruh dan tidak memihak.
“Menjelang Pemilu 2024 kita harus punya semangat menyikapi hiruk pikuk Pemilu, kita harus yakinkan bebas dari konflik kepentingan, bebas dari intervensi, adil, objektif dan tidak memihak kepada siapapun itu,”terang Makmur.
Lebih lanjut Makmur menambahkan, ASN tidak boleh terlibat dalam kampanye dan membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu.
“Kita harus punya sikap bahwa kita tidak memihak kepada pasangan calon atau calon apapun itu, kita hanya diberi ruang untuk memberikan pelayanan,”tegasnya.
Makmur menghimbau kepada para ASN maupun masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan berita hoax.
Himbauan tersebut untuk mewujudkan situasi yang kondusif, aman, dan damai pada masyarakat PPU pada Pemilu 2024.
“Tidak boleh menyebar hoax, karena isu hoax yang negatif dapat menimbulkan perpecahan diantara masyarakat,”tutupnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) PPU Tohar, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda PPU Sodikin, Asisten Bidang Administrasi Umum Setda PPU Ahmad Usman, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Otok Kuswandaru serta para ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten PPU yang mengikuti sosialisasi secara dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring). (rw)
-
OLAHRAGA3 hari agoPorprov Kaltim 2026 Makin Panas, Paser Unggul Tipis dari Samarinda, Ini Sumber Emas Tiap Daerah
-
OLAHRAGA4 hari agoJelang Hadapi Manila Digger, Sergio Farias Fokus Bangun Kekompakan Borneo FC
-
NUSANTARA4 hari agoSiapa Pengganti Wapres Gibran? Berikut Kisi-kisinya
-
EKONOMI DAN PARIWISATA4 hari agoKemilau Kaltim Festival 2026 Hadir di Samarinda, 10 Hari Penuh Seni dan Budaya di Mal Lembuswana
-
OLAHRAGA3 hari ago16 Pemain Asing Borneo FC, Siapa yang Bakal Tersisih di Era Sergio Farias?
-
OLAHRAGA5 hari agoYamaha Borong Tiga Gelar Juara Mandalika Racing Series 2026, Ini Daftar Pembalapnya
-
GAYA HIDUP4 hari agoDowngrade Lifestyle, Tren Hidup Sederhana yang Kini Makin Diminati: Bukan Pelit, tapi Lebih Realistis
-
NUSANTARA5 hari agoGibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR, Mundur Sebelum 120 Anggota DPR Proses Pemakzulan?

