Pemprov Kaltim Berhasil Pertahankan Predikat Informatif Selama 4 Tahun Berturut-turut

Selama empat tahun berturut-turut, Pemprov Kaltim berhasil mempertahankan predikan informatif. Tahun ini Provinsi Kaltim meraih peringkat 8 secara nasional di Anugerah Keterbukaan Informasi Publik.

Provinsi Kalimantan Timur meraih peringkat 8 secara nasional pada ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023.

Penganugerahan ini diselenggarakan di Istana Wakil Presiden RI, Jalan Kebon Sirih No. 14, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa 19 Desember 2023.

Raih nilai 93,94, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berhasil mempertahankan predikat Informatif selama empat tahun berturut-turut.

Kepala Dinas Kominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menerima plakat tersebut atas nama Gubernur Kaltim dari Ketua KIP Donny Yoesgiantoro, disaksikan oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dan Menteri Kominfo RI Budi Arie Setiadi.

“Alhamdulillah, kami berhasil mempertahankan predikat Informatif selama empat tahun berturut-turut, meraih peringkat 8 nasional. Secara keseluruhan, kami masuk 10 besar, meningkat dari peringkat 14 tahun lalu, “ujar Faisal dengan bangga.

Ketua KIP, Donny Yoesgiantoro menyatakan, Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023 merupakan hasil dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan KIP.

Hal ini merupakan bentuk upaya untuk memajukan keterbukaan informasi publik di seluruh pemerintahan badan publik.

Undang-undang nomor 14 tahun 2008 menugaskan kepada Komisi informasi pusat untuk menetapkan standar teknis layanan informasi publik di lingkungan badan publik di Indonesia.

Kadiskominfo Kaltim ini optimis tahun depan akan lebih baik lagi, dengan terus meningkatkan standar layanan dan melakukan inovasi.

Faisal juga menyoroti keberhasilan sekretariat PPID yang ramah disabilitas dan kemudahan akses informasi melalui digitalisasi data.

“Kita punya sekretariat PPID yang ramah disabilitas, sehingga penyandang difabel bisa mendapatkan informasi kemudian kita masuk ke digital saat ini satu data Kaltim sudah ada sehingga mempermudah masyarakat memperoleh informasi,” papar Faisal.

Adapun Keterbukaan Informasi Publik diarahkan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, responsif, dan akuntabel. Selain itu, untukmendorong partisipasi publik dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat.

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 mencakup berbagai kategori, termasuk pemerintah provinsi, sebagai langkah untuk mendorong transparansi di berbagai lapisan pemerintahan.

Diketahui, Jumlah badan publik yang mendapat kualifikasi informatif berjumlah 139 atau 37,7% dari 369 badan publik. (rw)