Capaian Kinerja Pemprov Kaltim di Posisi 6 Nasional

Capaian kinerja Pemprov Kaltim mengalami kenaikan dan berada di posisi 6 secara nasional. Tapi, Pj Gubernur Kaltim tidak begitu bahagia. Menurutnya yang terpenting adalah kejujuran masing-masing OPD.

Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di tahun 2022 mengalami kenaikan. Hal ini terbukti dari peringkat Kaltim yang berada di posisi 6 secara nasional.

“Saya tidak begitu happy ketika peringkat itu disimbolkan sebagai kinerja,” kata Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik saat membuka Rapat Asistensi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 di Ruang Serbaguna Banhub Pemerintah Provinsi Kaltim Jalan Kramat 2 Jakarta, Rabu 21 Februari 2024.

Menurut Akmal yang terpenting adalah bagaimana dilakukan evaluasi dan memasukan catatan-catatan riil yang diidentifikasi oleh semua pihak.

Karena dibutuhkan kejujuran masing-masing OPD untuk menggambarkan apa yang masih dihadapi dan apa yang mereka punya.

“Kita tidak perlu menyembunyikan kelemahan-kelemahan dalam laporan kinerja yang hebat-hebat,” tegasnya.

Termasuk indikator-indikator tidak sepenuhnya bisa menggambarkan kondisi capaian-capaian yang dilakukan setiap perangkat daerah.

“Saya cukup kaget. Ternyata Kaltim itu sekarang posisinya untuk kemiskinan ekstrem paling rendah se-Indonesia,” ungkapnya.

Tapi lanjutnya, apakah kemiskinan ekstrem tidak ada masalah di Kaltim, atau apakah seluruhnya sudah tertangani secara baik.

“Saya yakin tidak juga. Sebab gini rasio kita masih tinggi. Berarti tidak sinkron data satu dengan data yang lain” bebernya.

Selayaknya, Akmal berharap laporan (LPPD) yang disampaikan bisa menggambarkan kondisi riil yang terjadi dari setiap perangkat daerah.

“Kedepan, saya minta pemeriksa membuat catatan riil apa yang persoalan pelaksanaan urusan masing-masing OPD,” pintanya.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kaltim Siti Sugiharti menjelaskan rapat asisten berkaitan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan meningkatkan kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

“Evaluasi ini dilakukan sebelum penyampaian LPPD Tahun 2023 kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri,” jelasnya. (rw)