Oknum ASN Samarinda Sering Bolos, Wali Kota Minta Sistem Absensi Diperketat agar Bisa Dipantau Setiap Hari

Setelah menemukan sejumlah ASN bolos, izin secara lisan, dan pulang sebelum jamnya pada sidak Senin kemarin. Wali Kota Samarinda Andi Harun ingin memperketat sistem daftar hadir, yang terintegrasi dan bisa dipantau harian.

Andi Harun melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Senin, 22 April 2024 kemarin. Untuk mengecek bagaimana kinerja pegawainya di lapangan.

Mulai dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kantor Balaikota, Kantor DPRD, lalu Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Sidodadi, SMPN 22, hingga Puskesmas Pasundan.

Sidak itu menyoroti kedisiplinan pegawai dan kebersihan kantor. Dari sidak itu, Andi Harun mendapatkan berbagai temuan. Hanya ada satu OPD yang terpantau ‘sempurna’ dalam kehadiran pegawai.

Sementara sisanya, masih banyak ditemukan ASN maupun non-ASN yang bolos dengan absen tanpa keterangan, ada juga yang izin secara lisan meski tidak diperkenankan, hingga pulang sebelum jamnya.

Kelemahan Sistem Absensi

Setelah diperiksa, didapati bahwa ada OPD yang daftar hadirnya baru diperiksa setiap akhir bulan. Ada juga OPD yang daftar hadirnya tidak terlalu diperhatikan. Potensi besar ketidak-disiplinan.

Wali Kota Samarinda Andi Harun kemudian pengin memperketat sistem daftar hadir yang selama ini berjalan kurang efektif. Agar selanjutnya bisa dipantau harian dan terintegrasi.

“Kalau begini (disidak) kan kalang kabut. Harusnya sudah bisa tarik daftar hadir pagi.  Harusnya kita (wali kota saat sidak) tidak perlu menunggu, sudah tahu siapa saja yang hadir, izin, dan bolos,” kata Andi usai sidak.

“Kalau sebulan baru ditarik kelamaan, kalau bulananan baru ditarik, baca aja capek mata, sudah bertumpuk begini. Saya yakin Sekretaris BKPSDM-nya juga enggak bakal baca, bohong kalau baca,” lanjutnya.

Andi Harun ingin ada sistem yang bisa dipantau banyak pihak, mulai dari Kepala OPD, Kepala BKPSDM, hingga wali kota pun ikut memantau, juga sekda dan asisten. Memonitor kehadiran dan aktivitas pegawai.

Dengan begitu, setiap pegawai ASN maupun non-ASN di lingkungan Pemkot Samarinda akan ketahuan, jumlah pelanggaran yang dilakukan dalam satu bulan, dua bulan, bahkan dalam setahun. Agar tak ada lagi yang nakal.

“Jadi saya di Kantor Balaikota bisa melihat, oh di kantor kecamatan ini yang hadir sekian. Kalau gini kan kita akhirnya harus sidak.”

Sistemnya nanti bakal mirip seperti pantauan harga Bahan Pokok dan Penting (Bapokting) oleh Dinas Perdagangan yang ada di kantor Balaikota. Perbedaan harga setiap harinya dan  perbedaan harga di setiap pasar.

Nantinya BKPSDM harus berkoordinasi dengan Diskominfo untuk membuatkan sistemnya. Setiap ASN maupun non-ASN bakal terpantau ketat. Dan bisa dilihat setiap saat. Andi yakni ini bakal jadi efek jera.

“Kalau perlu kita taruh di Anjungan (Kantor Balaikota), siapa pegawai ASN maupun non-ASN yang tidak hadir.”

“Jadi kita buat lebih ketat dan lebih mudah untuk mendisiplinkan pegawai, monitor kehadiran dan aktivitas pegawai,” pungkasnya. (ens/fth)