Wali Kota Bantah Pemkot Samarinda Defisit Anggaran Hampir Rp200 M: Hanya Penyesuaian

Wali Kota Samarinda Andi Harun membantah adanya defisit anggaran dalam pengelolaan keuangan di pemkot. Menurutnya itu hanya penghematan, belum sampai defisit. Pun angkanya hanya 8 persen, tidak mengganggu pengeluaran wajib.

Menjelang pengesahan APBD Perubahan (APBD-P) tahun 2024, Pemkot Samarinda harus mengurangi anggaran belanja para Organisasi Perangkat Daerah (OPD)-nya, karena dikabarkan mengalami defisit.

Defisit itu hampir Rp200 miliar. Sehingga setiap anggaran yang diajukan oleh OPD harus dipangkas hingga 9 persen. Dari penjelasan Bapenda, memang ada kesalahan dari tim anggaran ketika menghitung prediksi SiLPA.

Singkatnya, SiLPA/SiKPA merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode. SiLPA mencakup sisa anggaran dari PAD, pendapatan transfer, Bankeu, dan lain-lain pendapat yang sah.

Diketahui, dalam APBD Murni tahun 2024 yang disahkan Oktober 2023 lalu, diketok palu mencapai Rp5,1 triliun. Dari sana, SiLPA-nya bernilai Rp1,5 triliun.

Dari jumlah itu, SiLPA yang dipasang dari pendapatan dana transfer senilai Rp700 miliar. Namun ketika diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Kaltim. Jumlah SiLPA-nya hanya senilai Rp500 miliar.

Penjelasan Wali Kota

Wali Kota Samarinda Andi Harun kemudian buka suara, setelah agenda penandatangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2025.

“Bukan defisit. Itu di target SiLPA. Diperkiraan, dengan sisa waktu yang ada, beberapa OPD tidak bisa menyelesaikan secara 100 persen. Sehingga kita asumsikan menjadi SiLPA pada tahun yang berjalan.”

“Seperti Teras Samarinda, kan itu diperkirakan tidak selesai, ternyata selesai, akhirnya dananya terserap. Yang tadinya sudah masuk SiLPA, ternyata terserap, nggak jadi masuk ke SiLPA, sementara terlanjur diadministrasikan masuk SiLPA.” jelasnya Senin 22 Juli 2024.

Lanjut Andi, agar tidak terjadi defisit hingga utang, maka pihaknya melakukan langkah penyesuaian, yang disebut rasionalisasi. Itu menjadi langkah yang harus dilakukan, demi tata kelola keuangan yang baik.

Andi mengaku melakukan penghematan sekitar 8 persen (angkanya berubah dari 9 persen). Agar, anggaran yang tersisa, masih mencukupi. Namun tetap  tidak mengganggu pengeluaran wajib yang ada.

“Yang dikurangi perjalanan dinas, hal bersifat rutin yang masih bisa ditekan. Kalau kewajiban utama nggak ada yang kita potong. Kas kita itu sangat sehat. Ini masalah pencatatan saja,” pungkasnya. (ens/fth)