Selamat Ari Wibowo Dorong Bankeu Pemprov Kaltim Menyentuh ke Desa-Desa

Anggota DPRD Kaltim Selamat Ari Wibowo mendorong bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kaltim bisa menyentuh desa-desa. Agar pemerataan pembangunan di wilayah kabupaten, bisa lebih meningkat lagi.

Setiap tahunnya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim selalu mengalokasikan sebagiannya untuk bantuan keuangan kepada seluruh kebupaten/kota di Bumi Etam.

Seperti halnya tahun 2024 ini. Pemprov Kaltim telah mengalokasikan anggaran Bankeu sebesar Rp1,8 triliun untuk 10 kabupaten/kota. Terdiri dari bankeu non spesifik sebesar Rp1,6 triliun dan bankeu spesifik sebesar Rp117,5 miliar.

Jika dirincikan, Kota Balikpapan menerima total bankeu sebesar Rp125 miliar, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Rp74 miliar, Paser Rp371 miliar, Kota Samarinda Rp588 miliar, Kabupaten Kutai Kartanegara Rp58,4 miliar.

Lalu Kabupaten Kutai Barat (Kubar) Rp33,9 miliar, Mahakam Ulu (Mahulu) Rp29 miliar, Kota Bontang Rp132,9 miliar, Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Rp32,6 miliar, dan Berau Rp355,9 miliar.

Bankeu sendiri merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi untuk memberi dukungan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Untuk membantu keuangan APBD kabupaten/kota, pembangunan, dan pembinaan serta pemberdayaan masyarakat.

Porsi Kabupaten Kecil

Jika melihat jumlah anggaran, yang mendapatkan bankeu jumbo, kebanyakan menyasar daerah kota. Sebagian besar dari kabupaten justru mendapatkan bankeu yang terbilang kecil. Seperti Penajam Paser Utara, Kutai Barat, Mahakam Ulu, Kutai Kartanegara, hingga Kutai Timur.

Anggota DPRD Kaltim Selamat Ari Wibowo mengapresiasi Pemprov Kaltim yang telah mengucurkan anggaran untuk daerah. Namun dirinya ingin bankeu tersebut lebih banyak untuk desa-desa yang masih kurang dalam banyak hal.

“Bantuan kabupaten kota sudah betul, cuma kalau kita tilik lagi jatuhnya belum tentu di wilayah pedesaan,” katanya belum lama ini.

Selamat minta, bankeu itu sampai kepada masyarakat di tingkat paling bawah yakni desa-desa. Agar pembangunan di wilayah pedesaan di setiap kabupaten/kota bisa lebih optimal lagi. Dan berdampak pada pemerataan pembangunan di Kaltim.

“Yang kita ingin APBD untuk pemerataan pembangunan. Kalau sudah masuk desa, berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa jadi naik,” pungkasnya. (adv/ens/fth)