Darlis Pattalongi: Pendidikan Politik Rutin Kunci Wujudkan Demokrasi Berkualitas dan Bebas Transaksi

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menegaskan pentingnya pendidikan politik secara berkala sebagai upaya membangun demokrasi berkualitas dan mengikis praktik transaksi elektoral. Legislator ini menyatakan, agenda tersebut bukan sekadar kegiatan formal, melainkan komitmen strategis untuk menciptakan pemilih rasional, berintegritas, dan sadar akan hak politiknya.

“Ini adalah investasi jangka panjang. Tujuannya bukan hanya meningkatkan partisipasi pemilih, tetapi juga memastikan partisipasi tersebut dilandasi kesadaran, bukan kepentingan pragmatis,” tegas Darlis dalam keterangan pers di Samarinda, Jumat 23 Mei 2025.

Menurutnya, kualitas demokrasi tidak boleh hanya diukur dari angka partisipasi pemilih semata. Aspek krusial lain adalah alasan di balik partisipasi tersebut.

“Jika 80% masyarakat datang ke TPS, tetapi motivasinya hanya imbalan materi, maka demokrasi kita tetap rapuh. Harus ada pergeseran dari politik transaksional ke politik berbasis ideologi,” paparnya.

Darlis mengkritik maraknya politik uang yang menurutnya merusak logika demokrasi.

“Pejabat yang terpilih karena uang tidak akan merasa berkewajiban pada rakyat. Mereka justru berutang budi pada pemberi dana kampanye. Ini ancaman serius bagi akuntabilitas pemerintahan,” ujarnya.

Ia juga mengimbau publik tidak hanya fokus mengkritik kinerja pejabat, tetapi juga mengevaluasi proses elektoral.

“Demokrasi transaksional menghasilkan pemimpin yang lemah ikatannya dengan rakyat. Karena itu, evaluasi harus menyeluruh, mulai dari sistem hingga perilaku pemilih,” tegasnya.

Sebagai solusi, Darlis mendorong sinergi multipihak antara DPRD, pemerintah daerah, akademisi, dan organisasi masyarakat. Pendidikan politik, menurutnya, harus menyasar semua kalangan, terutama pemilih pemula dan kelompok rentan.

“Kampus, sekolah, dan komunitas harus jadi garda terdepan. Demokrasi kuat dibangun dari kesadaran sehari-hari, bukan hanya momentum pemilu,” tambahnya.

DPRD Kaltim berkomitmen menjadikan pendidikan politik sebagai gerakan kolektif dengan dua target: meningkatkan partisipasi publik sekaligus menjamin kualitas partisipasi tersebut.

“Ini langkah untuk menyelamatkan masa depan demokrasi kita,” tutup Darlis Pattalongi. (chanz)