Kesbangpol Kaltim Dorong Penguatan Demokrasi Lewat Sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia

Kesbangpol Kaltim menggelar sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia di Balikpapan untuk memperkuat partisipasi publik dan memperbaiki kualitas demokrasi di Kalimantan Timur.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja Kesbangpol Kaltim Tahun 2025 yang bertujuan memperkuat kehidupan demokrasi di daerah. Acara yang digelar di Ballroom Hotel Jatra Balikpapan, Selasa, 21 Oktober ini dihadiri unsur perangkat daerah, akademisi, organisasi masyarakat, media, serta tokoh masyarakat.

Kepala Badan Kesbangpol Kaltim H. Sufian Agus dalam sambutannya menjelaskan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan instrumen nasional yang digunakan untuk menilai perkembangan dan kualitas demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Penilaian IDI mencakup tiga aspek utama, yakni kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi.

“IDI menjadi tolok ukur sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi telah berjalan di daerah. Dengan demikian, kita dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam praktik demokrasi serta menentukan langkah strategis untuk meningkatkannya,” jelas Sufian.

Ia juga menyampaikan bahwa pada Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi Capaian IDI Tahun 2024 yang digelar di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kemenko Polhukam merilis nilai IDI Nasional Tahun 2024 sebesar 79,81, naik dari tahun sebelumnya yang berada di angka 79,51.

“Rakor tersebut menjadi bagian dari strategi nasional memperkuat fondasi demokrasi dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045. Komitmen pemerintah terhadap IDI tercermin dari dimasukkannya indeks ini dalam RPJMN 2025–2029, RPJPN 2025–2045, serta RPJPD 2025–2045,” ujarnya.

Menurut Sufian, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci peningkatan indeks demokrasi.

“Dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sangat penting agar pembangunan demokrasi dapat berjalan berkelanjutan. Penguatan kebebasan sipil, peningkatan kualitas regulasi, dan partisipasi masyarakat menjadi faktor utama,” terangnya.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan memahami implementasi IDI dan memanfaatkan data serta informasi terkini dalam mengembangkan kehidupan demokrasi di wilayah masing-masing.

“Dengan pemahaman yang baik, kita bisa mengambil langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan,” tambahnya. (pt/portalkaltim/sty)

Ikuti Berita lainnya di