Defisit 690 Guru di Samarinda, Disdik Soroti Ketimpangan Distribusi dan Andalkan Formasi PPPK

Kota Samarinda masih menghadapi krisis tenaga pendidik. Hingga Februari 2026, tercatat ada kekurangan 690 guru TK hingga SMP negeri, diperparah dengan gelombang pensiun.

Masalah klasik kekurangan tenaga pendidik tampaknya masih menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi sektor pendidikan di Kota Samarinda. Hingga Februari 2026, tercatat ada defisit sekitar 690 guru untuk mengisi ruang-ruang kelas di jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) berstatus negeri.

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Samarinda, Taufiq Rahman, secara terbuka mengakui ketimpangan ini. Ia menyebut tingginya kebutuhan pengajar di lapangan belum mampu diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) di satuan pendidikan.

Situasi ini bahkan berpotensi makin pelik dalam beberapa bulan ke depan seiring datangnya gelombang purnatugas.

“Kebutuhan guru di lapangan memang masih tinggi, sementara jumlah yang tersedia belum mencukupi. Selain itu, hingga akhir 2026 diproyeksikan ada sekitar 175 guru yang memasuki masa pensiun. Jika tidak ada pengangkatan baru, maka kekurangan guru bisa semakin besar,” ujar Taufiq, Jumat (6/2/2026).

SD Negeri Paling Terdampak

Dari total defisit yang ada, jenjang SD negeri menduduki peringkat teratas penyumbang angka kekurangan guru terbesar di Samarinda. Hal ini dipicu oleh gemuknya jumlah rombongan belajar (rombel) dan tingginya kebutuhan akan formasi guru kelas dibandingkan jenjang pendidikan lainnya.

Menyusul di bawahnya, krisis serupa dengan skala yang lebih kecil juga mendera SMP dan TK negeri.

Guna menyiasati kondisi darurat ini, pihak sekolah terpaksa memutar otak agar kegiatan belajar mengajar (KBM) tidak lumpuh. Solusi jangka pendek yang paling rasional saat ini adalah memaksimalkan peran tenaga guru non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) alias guru honorer untuk menambal kekosongan posisi di kelas.

“Yang paling penting adalah memastikan tidak ada kelas yang kosong. Kalau sampai ada rombongan belajar tanpa guru, proses pembelajaran siswa tentu terganggu, baik dari sisi materi pelajaran maupun pembinaan karakter,” tegasnya.

Ketimpangan Distribusi dan Solusi PPPK

Lebih lanjut, Taufiq membeberkan bahwa krisis ini sejatinya tidak murni disebabkan oleh gelombang pensiun semata. Ada masalah dinamika sebaran tenaga pendidik yang belum merata. Di beberapa sekolah, kuota guru sudah terbilang aman, namun di titik lain justru sangat memprihatinkan.

Oleh karena itu, Disdik Samarinda tidak hanya fokus pada rekrutmen, tetapi juga menata ulang penempatan para tenaga pendidik.

“Distribusi ini penting. Secara total mungkin terlihat cukup, tetapi kebutuhan riil tiap sekolah berbeda. Maka penataan dan penghitungan kebutuhan terus kami lakukan secara berkala,” urai Taufiq.

Untuk solusi jangka panjang, pemerintah daerah praktis menaruh harapan besar pada mekanisme pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Meski demikian, Taufiq menyadari bahwa laju rekrutmen ini sangat bergantung pada jatah formasi dari pusat serta kesiapan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kami terus berkoordinasi agar kebutuhan guru bisa diusulkan melalui formasi PPPK. Harapannya tentu pemenuhan dilakukan bertahap sehingga layanan pendidikan tetap terjaga,” tambahnya.

Meski dihantui kekurangan ratusan personel, Disdik Kota Samarinda memastikan hak pendidikan anak-anak tidak akan dikorbankan.

“Yang terpenting bagi kami adalah proses pendidikan siswa tidak terhenti. Karena itu, berbagai langkah penataan dan pemenuhan kebutuhan guru akan terus dilakukan,” pungkas Taufiq. (ens)