Sebut Mobil Dinas Rp8,5 Miliar Lukai Hati Rakyat, Anggota DPRD Kaltim: “Cukup yang Harga 1 Miliar”

Anggota DPRD Kaltim Baharuddin Demmu kritik pengadaan mobil dinas Gubernur Rp8,5 miliar. Sebut anggaran tersebut melukai hati rakyat di tengah rusaknya infrastruktur jalan.

Gelombang kritik terhadap pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp8,5 miliar terus mengalir dari kursi legislatif.

Anggota DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, menilai pembelian kendaraan mewah tersebut tidak menunjukkan empati dan melukai rasa keadilan masyarakat di tengah tuntutan efisiensi anggaran daerah.

“Kalau saya sebagai anggota DPR mengkritisinya bahwa Pak Gubernur melukai hati rakyat dengan adanya pembelian mobil mewah itu,” ujar Baharuddin, Jumat (27/2/2026).

Baharuddin juga mengungkapkan bahwa pengadaan tersebut masuk dalam APBD Perubahan 2025. Namun, ia menyayangkan adanya kesan ketidakterbukaan saat proses pembahasan. Menurutnya, pihak DPRD sempat mendapat pernyataan dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bahwa tidak ada lagi rencana pengadaan kendaraan dinas baru.

“Karena ada statement dari pemerintah provinsi bahwa tidak ada lagi pengadaan mobil, kami di DPR tidak lagi membuka atau mengkritisi itu. Kami taat pada pernyataan tersebut,” imbuhnya.

Soroti Skala Prioritas dan Infrastruktur Rusak

Baharuddin mengaku terkejut saat mengetahui anggaran yang dialokasikan mencapai Rp8,5 miliar justru setelah isu tersebut viral di media sosial. Ia menilai angka tersebut terlalu fantastis jika hanya ditujukan untuk kebutuhan operasional di lapangan.

“Kalau hanya untuk operasional di medan Kaltim yang berat, tidak perlu semahal itu. Mobil Rp1 miliar sampai Rp1,2 miliar sudah sangat cukup. Tidak akan seribut ini kalau angkanya wajar,” tegas Baharuddin.

Ia berpendapat bahwa anggaran miliaran rupiah tersebut jauh lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur jalan di wilayah Mahakam Ulu, Penajam Paser Utara, hingga Kutai Kartanegara yang kondisinya masih banyak mengalami kerusakan.

Selain jalan, sektor pendidikan dan kesehatan juga dinilai lebih mendesak untuk mendapatkan suntikan dana besar.

“Persoalan Kaltim itu jelas; infrastruktur jalan, pendidikan, dan kesehatan. Harusnya anggaran diprioritaskan ke tiga hal itu,” katanya.

Desak Transparansi dan Pengawasan Hukum

Terkait aspek legalitas dan kesesuaian harga dengan spesifikasi kendaraan, Baharuddin juga menyerahkan sepenuhnya penilaian tersebut kepada aparat penegak hukum. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan apakah pagu Rp8,5 miliar tersebut sudah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku atau terdapat potensi penyimpangan.

Ia mengingatkan jajaran pemerintah daerah bahwa seluruh fasilitas pejabat bersumber dari pajak rakyat, sehingga penggunaannya harus mengutamakan kepentingan publik di atas kenyamanan pejabat.

“Rakyat harus tetap kritis. Reaksi masyarakat ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa kita ini pelayan rakyat. Kepentingan publik harus didahulukan, bukan kepentingan pejabat,” pungkasnya. (ens)