Efisiensi Anggaran Tekan Kinerja dan Produksi Perda di Balikpapan

Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak langsung terhadap kinerja organisasi perangkat daerah, termasuk dalam pembentukan peraturan daerah (perda) di Kota Balikpapan.

Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Iwan Wahyudi, mengatakan kebijakan tersebut tidak dapat dihindari karena merupakan aturan yang wajib dijalankan oleh pemerintah daerah.

“Efisiensi dari pemerintah pusat pasti berpengaruh terhadap roda organisasi di pemerintah daerah, termasuk pada produk perda yang kita hasilkan,” ujar Iwan, Senin (6/4/2026).

Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran menyebabkan sejumlah kegiatan mengalami pengurangan, khususnya yang berkaitan dengan fungsi legislasi dan pengawasan.

Sosialisasi perda, rapat-rapat, hingga kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat pun menjadi tidak maksimal.

“Kalau berdampak terhadap kinerja, pasti. Sosialisasi berkurang, rapat-rapat juga berkurang, termasuk penyerapan aspirasi,” katanya.

Di tingkat komisi, dampak efisiensi juga terlihat dari berkurangnya kegiatan kajian yang biasanya dilakukan setiap tahun. Di Komisi I, dua kajian rutin tahun ini tidak dapat dilaksanakan.

“Biasanya ada dua kajian setiap tahun. Tahun ini tidak ada karena efisiensi,” jelasnya.

Meski demikian, DPRD tetap berupaya mengoptimalkan anggaran yang tersedia agar fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran tetap berjalan.

“Kami tetap memanfaatkan anggaran yang ada sebaik mungkin sesuai aturan dari pusat,” tambahnya. (adv/man)